Bukti Penyerahan dan Laporan Keuangan Sumbangan untuk Pendidikan di Pedalaman Papua Barat

Berikut kami sampaikan Bukti Penyerahan dan Laporan Keuangan Sumbangan untuk Pendidikan di Pedalaman Papua Barat.

Laporan Umum

Kumpulan Nota Belanja Buku Pelajaran dan Peta

Ada "Sastrotomo" di DPR?

SRI PALUPI 

Sastrotomo adalah bapak kandung Nyai Ontosoroh, tokoh utama dalam buku Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Sebagai bapak, Sastrotomo rela menjual anak gadisnya kepada pejabat kolonial Belanda demi kekayaan dan jabatan sebagai juru bayar perkebunan.

Perilaku seperti Sastrotomo banyak kita jumpai di kalangan pejabat dan birokrat RI, pengurus partai, pemilik dan pengelola korporasi, juga anggota DPR. Tidak heran kalau di sektor migrasi tenaga kerja terdapat jutaan warga RI yang diperdagangkan dengan modus penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Sebab, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri juga melegalkan perdagangan orang.

UU No 39/2004 itu kini tengah direvisi DPR. Pada 5 Juli 2012, DPR mengesahkan RUU Perubahan atas UU No 39/2004 menjadi RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) dan sekaligus mengesahkan RUU tersebut untuk dibahas lebih lanjut.

Bila membaca naskah akademik, judul, dan konsiderans RUU PPILN yang dihasilkan DPR, serasa ada harapan DPR benar-benar berkomitmen memperbaiki nasib TKI. Namun, harapan itu sirna setelah membaca substansi RUU PPILN. Muncul dugaan, ada ”Sastrot omo” di DPR.

Kehilangan orientasi

Substansi RUU PPILN merefleksikan tarik-menarik kepentingan banyak pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam bisnis penempatan TKI. Tarik- menarik kepentingan ini sedemikian terangnya sampaisampai DPR kehilangan orientasi dan tidak jelas lagi kepentingan siapa yang hendak dilindungi. Ini terlihat dari beberapa indikasi.

Solidaritas Anda Sudah Kami Salurkan di Papua

Adakah Perubahan di Maybrat di Papua? Genap setahun sudah kami mengajak Anda sekalian untuk terlibat dalam Gerakan Peduli Guru dan Sekolah Dasar di Pedalaman (PGSD – Pedalaman), yang ditujukan untuk memberikan dukungan bagi berlangsungnya pendidikan dasar di pedalaman. Ajakan kami ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Solidaritas masyarakat dalam bentuk buku, dana, dan lainnya sudah mulai terkumpul. Solidaritas ini sudah kami salurkan pada mereka yang berhak menerimanya. Penyaluran solidaritas ini agak terlambat memang. Sebab situasi keamanan di Maybrat belum memungkinkan bagi kami untuk datang ke sana. Kabupaten Maybrat saat itu tengah dilanda konflik dan kerusuhan menjelang dan pasca pemilihan kepala daerah (pilkada). Baru pada 14–29 Juli lalu kami bisa datang kembali ke Maybrat.

Kami datangi lagi sekolah-sekolah yang setahun sebelumnya telah kami kunjungi. Belum ada perubahan signifikan yang terjadi di sana. Sekolah masih miskin guru dan buku. Proses belajar-mengajar masih berjalan seadanya, tergantung pada kehadiran guru. Guru dan kepala sekolah masih sering meninggalkan sekolah. Kesejahteraan guru belum juga ada perbaikan. Gaji dan honor guru masih sering terlambat. Bahkan waktu kami datang ke dinas pendidikan di ibukota kabupaten, kami bertemu para guru yang dengan penuh kemarahan mempertanyakan gaji dan tunjangan mereka yang belum dibayar. Mereka mengancam akan mogok mengajar.