Rakyat yang Dikudeta

Sri Palupi 

Di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok dan maraknya kekerasan, pihak Istana melemparkan isu kudeta. Bagi saya, isu ini memperkuat indikasi bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terasing dari jantung kehidupan rakyat.

Yang dikeluhkan SBY kian tidak relevan dengan masalah yang dihadapi rakyat. SBY tidak menyadari, sejatinya yang dikudeta adalah kedaulatan rakyat, bukan kekuasaan Presiden. Betapa tidak. Sebagai negara demokratis, secara normatif kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Negara diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Kepentingan rakyat berada pada posisi sentral. Namun, yang terjadi, rakyat sudah digulingkan dari kekuasaan tertingginya dan kini jatuh terjerembap di dasar piramida penderitaan.

Derita Rakyat

Indikator ekonomi makro dinilai positif, terlihat dari pertumbuhan ekonomi, arus investasi, dan peringkat sebagai negara layak utang. Namun, itu semua dicapai dengan cara-cara yang menyakiti dan menambah penderitaan rakyat. Indikasinya, pertama, parahnya ketidakadilan sosial. Indeks gini meningkat dari 0,38 di tahun 2010 menjadi 0,41 (2011). Artinya, ada 1 persen warga yang menguasai 41 persen total kekayaan Indonesia. Menurut Forbes, 25 orang terkaya Indonesia menguasai Rp 530 triliun atau setengah dari total APBN 2012. Sementara pendapatan 29 juta warga miskin dan 70 juta warga hampir miskin kian tergerus inflasi.

BACA SELANJUTNYA ..

Read More...

Summary only...

Meninggalkan Rakyat

Oleh Sri Palupi

Enggak level” adalah jawaban seorang direktur PT Kereta Api Indonesia yang saya terima melalui pesan singkat. Kala itu, saya bertanya mengapa direktur PT KAI tidak mau berdialog dengan para pedagang kecil yang diusir dari seluruh lahan stasiun. Mereka pun merasa diperlakukan tidak adil.

Sebagai pedagang kecil, mereka disingkirkan dari seluruh lahan stasiun. Namun, pemodal besar yang berdagang di area yang sama tak digusur, bahkan mendapat tempat istimewa. Padahal, para pedagang kecil membayar sewa kepada pihak stasiun hingga puluhan juta rupiah setahun.

Di mata PT KAI, besarnya sewa yang dibayar pedagang kecil enggak level jika dibandingkan dengan pedagang pemodal besar lain. Direktur PT KAI menyatakan, para pedagang menempati lahan stasiun dengan bayar sewa murah dan PT KAI tidak punya urusan dengan pedagang.

Sikap merasa rugi memberikan ruang hidup bagi rakyat, bukan monopoli PT KAI, tetapi merupakan konsekuensi dari arah kebijakan pemerintahan SBY yang cenderung meninggalkan rakyat.

BACA SELANJUTNYA ..

Read More...

Summary only...