Kamilus Tupen Jumat: Mantan TKI yang Tengah Membangun Peradaban (bagian 1)

Kamilus dan Keluarganya

Siapakah Kamilus Tupen? Mungkin tak banyak orang yang mengenalnya. Ia adalah petani dan warga Kampung (Lewo) Honihama, desa Tuwagoetobi, kecamatan Witihama, Adonara, NTT. Namanya mulai dikenal di tingkat nasional setelah kelompok tani yang dibidani dan dipimpinnya, yaitu Kelompok Tani Lewowerang (KTL), berhasil meraih penghargaan Kusala Swadaya. Kusala Swadaya adalah penghargaan di bidang kewirausahaan sosial yang diadakan Yayasan Bina Swadaya di Jakarta. KTL anggotanya memang kebanyakan para petani, tetapi KTL bukanlah  kelompok tani biasa sebagaimana yang kita kenal. KTL adalah sebuah inovasi dari seorang Kamilus Tupen yang punya komitmen kuat untuk memberikan solusi atas persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang dihadapi masyarakat kampung. KTL merupakan badan usaha yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Sebagai badan usaha rakyat, KTL menerapkan sistem ekonomi yang dilandasi nilai-nilai kerjasama dan solidaritas antar warga. Melalui dan bersama KTL, Kamilus mengoreksi sistem ekonomi modern yang melahirkan banyak penderitaan dalam masyarakat. Dengan itu ia sekaligus membuktikan bahwa sistem ekonomi alternatif itu mungkin.

BACA SELANJUTNYA ..

Read More...

Summary only...

Agen PRT Migran dari Neraka

Yang frustrasi jelas tak hanya para buruh migran, tapi juga majikan. Mungkin bagus kita simak kekecewaan seorang majikan asal Malaysia yang kami terjemahkan dari terbitan The Star Online, 18 Desember 2008 berikut ini ..

Saya adalah satu dari ribuan korban ditipu oleh para agen PRT dan agensi-agensi dan yang paling buruk dari semuanya adalah bahwa saya tidak tahu kepada agensi-agensi atau kantor-kantor yang mana saya harus melaporkannya.

Hanya dalam tahun ini saja, saya sudah berurusan dengan enam orang PRT di rumah saya. PRT yang pertama harus kembali ke Indonesia karena kontraknya sudah habis setelah bekerja selama tiga tahun pada saya.

Kemudian saya pergi ke agensi yang sama untuk mendapatkan PRT yang baru. Tapi, ketika saya dapati biodata dan riwayat hidupnya dipalsukan, saya putuskan untuk meminta semua uang deposit. Agensi itu juga menunda pengembalian uang saya itu hampir selama satu bulan.

Kemudian saya mencari agensi lain karena petugasnya menjanjikan pada saya akan memberikan seorang PRT dalam waktu satu bulan. Tapi saya ternyata harus menunggunya selama dua bulan. PRT ini kerjanya tidur terus, bangun terlambat dan pada suatu malam saya mendapat telepon aneh dari seorang laki-laki Indonesia yang meminta PRT ini.

Hari berikutnya kami melihat dia sudah mengemasi kopernya seolah-olah dia sedang bersiap-siap mau melarikan diri. Kami menelpon agensi bersangkutan untuk mengambilnya lagi dan mengembalikan semua uang deposit. Proses penyelesaian masalah ini juga memakan waktu hampir satu bulan.

Lalu di bulan Agustus, kami membuat janji dengan sebuah agensi PRT yang sudah sangat mapan dari Klang. Kami memperoleh PRT pada bulan Oktober, tapi sungguh PRT ini sungguh membuat saya ketakutan, karena dia menderita kondisi jiwa yang parah, yang disebut schizophrenia.

Agensi itu berbohong dan memalsukan laporan medis PRT yang bersangkutan, maka saya menuntut pengembalian uang deposit. Tapi agensi itu enggan mengembalikan uang deposit dan malah meminta saya agar saya mau menerima pengganti PRT itu dan karenanya saya harus menunggu sampai dua bulan.

Pada hari yang dijanjikan PRT itu datang, agensi itu memberitahu saya bahwa PRT itu telah melarikan dari agensi Indonesia karena masalah-masalah keluarga.

Saya kesal dan menuntut pengembalian uang deposit itu lagi, tetapi mereka enggan memberikannya pada saya dan memberi saya seorang PRT yang “sudah siap” tapi dia datang dengan nama lain yang sementara itu dipalsukan sampai agensi itu menyelesaikan masalah dokumen-dokumennya.

Saya tak punya pilihan tidak mengambil PRT ini. Tapi, saya jadi ketakutan, belum lagi satu minggu PRT ini melarikan diri ketika semua anggota keluarga saya tidur.

Saya baru tahu PRT itu telah hilang setelah saya bangun pagi harinya.

Ia mencuri beberapa barang dari rumah saya, dan ketika saya menelpon agensi itu hari itu juga, mereka hanya bisa mengatakan, “Maaf hari ini hari libur dan saya berada di luar tempat kerja. Saya sedang berlibur bersama keluarga dan saya akan menghubungi Anda lagi dua atau tiga hari lagi.”

Saya marah, lalu saya pergi ke kantor polisi untuk melapor. Sampai hari ini, agensi itu masih saja enggan mengembalikan uang deposit.

Mengapa pemerintah tidak berbuat sesuatu menangani kasus-kasus ini?

Saya mempunyai tiga anak berusia lima, tiga dan satu tahun. Mereka berada di tangan PRT-PRT semacam ini.

Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi hal-hal semacam ini? Ke mana kami harus melapor? Kapan para agen dan agensi-agensi itu akan berhenti berbohong, reputasi palsu dan janji-janji kosong?

CHRISY,
Sungai Buloh, Selangor (Malaysia)

Read More...

Summary only...

How should we look at "illegal migration" between Indonesia and Malaysia?

Sri Palupi

Certain individuals among the Indonesian government officials indeed would like to have a better country, including on how overseas work should be managed. Such individual would show that there is a hope for change, like what we recently see how the Indonesian ambassador for Malaysia, former police general Da’i Bachtiar, indicates that he is not unaware that “illegal migrant workers are too many”. However, others see what the ambassador does is far from their expectation. Different responses appear in a mailing list on the appalling condition of the Indonesian migrant workers, particularly from among critical individuals, with the ending that such government official seem to asking all parties to work together.

Our law on the protection of migrant workers, however, has yet to include a stipulation that authorizes independent representatives of the interests of the workers be legally guaranteed of significant participation in the making of the public policies of manpower export management. The main problem apparently lies in whether we still consider those undocumented migrant workers be also the subjects of protection. Up to now, the law does not mention anything about them, while in fact, as the ambassador admits, they are “too many”. What would you respond? Here is one worth reading.

Many would eventually resort into victimizing those workers, while in fact, Indonesian migrant workers, either they are illegal or legal, have made the same economic benefits, either for Malaysia or Indonesia. Both therefore deserve protection. They strive fThey have sent back home foreign exchanges either for central government or at district or at provincial levels and, of course, for their families. We could not thereby half-heartedly look upon illegal migrant workers. This should have been tackled out of its problem roots.

It is virtually the results of the misguiding public policies of the governments. There are so many reasons that induce them into becoming illegal. Many of them choose to be illegal for having no money and other resources. Many of them are illegal for being cheated by the agencies, be they recruitment or placement, or by the employers. Many of them become illegal as a result of their efforts to escape from forced servitude. In short, illegal migrant workers are the victims of the mismanagement of labor migration in both countries.

In Malaysia, work permits have nearly grown into open businesses, particularly in the construction work sector. Official work permits for construction sector cost RM1,600, yet the workers have to pay it up to RM3,000 for the long chains of payment. A migrant worker in construction work may earn RM25 daily, apart from deduction for work permit fee, yet ironically, illegal workers could earn up to between RM40 to RM60 per day. Who would not one prefer to be illegal?

Everybody knows construction works are very brief. Generally less than one year the project exhausts. In fact most of the workers pay the work permit for the validity time of one year. Once the project is over, they are jobless and thereby penniless, while waiting for new projects. If other facilities and insurances received by illegal and legal workers are not even better, it is then more beneficial for them to take illegal modes. It is because Malaysia itself does not guarantee the implementation of the fulfillment of the workers' rights as stipulated in its law. How then the workers would take legal procedures? They learn from facts on the ground that the salary of those illegal is generally higher than those of legal ones. If there are no legal incentives for those who have taken legal routes, it is consequential that they take illegal ones.

In reality, if one becomes legal worker, there is no guarantee she or he would not be raided by civil volunteers Rela or police officers, because her/his documents are in the hand of the employer. While s/he knows illegal workers mostly carry their own documents. In Malaysia you can easily find legal migrant workers yet arrested by Rela gangs. In Semenyih detention center in the outskirt of Kuala Lumpur, there are now many legal workers detained while their employers retain their documents. Many employers do not take care of their detained workers. They instead find it beneficial because they are freed then from paying the salaries of the detained workers. Many employers suspend the salaries of their workers. They work for three months but paid only for one month. The two-month salaries are delayed or worse not paid eventually. Most of construction workers would figuratively say, "If you become legal worker, your neck could be strangled." Initially they have their complete documents in their hands but they later choose to be illegal because it is more beneficial.

Indonesian government is more than often too legalistic in their approaches. They virtually opt for putting pressure on their own citizens than taking resolute stance toward Malaysian parties. While Malaysian government does not take care even to the agreement they made themselves with their Indonesian counterparts. You may see the so-called memorandum of understanding between both countries, not even one point being followed suit or implemented by Malaysian parties. As a result, the agreement is more advantageous for the interests of the employers, and does not protect the workers.

Considering that the Malaysia's policies are more enslaving migrant workers, the country actually does not fulfill the basic requirements of migrant workers-receiving country. Yet we all know that Indonesia's poor rural condition is the main reason so that they work overseas. At least, most of them would think, with working in Malaysia, they still could feed their family, sending children to cheap schools, and if fortune smiles they could have some money to start small business at home.

The message is clear that we all should eradicate illegal migration from its root problems, with improving our public policies, while taking decisive bearing towards Malaysia. We are also challenged to prove to ourselves that we are a country of dignity, heralding the honor of our countrymen and women. Then we would stop victimizing those illegal workers.**

Read More...

Summary only...

Salendra: Falsified Information on Wage by Recruitment Agency

My name is Salendra, 37 years old, high school graduate. Now I work as a construction worker, having no documents, at the Precinct 15, in surrounding of Putrajaya, the planned city just southern of Kuala Lumpur. I come from South Lampung in southern tip of Sumatra Island.

I work here how after I run away from my employer some weeks earlier who owns a banana plantation at Yong Peng area, Johor, southern Malaysia’s peninsula. All my documents now are on my employer’s hand. He is a Chinese descent. I was waged very little that did not match with my work load.

I just started working here in 2007. My small business was bankrupt. I then decided to work as a migrant worker to Malaysia. Yet, upon arriving here, the wage I receive does not fit to what the broker had contracted with me. He comes from my home district, South Lampung. The same promise was also said by the agency’s official named PT Mangun Jaya Perkasa in East Jakarta. I was given falsified information. In fact, I had paid the recruitment and employment fee up to seven million rupiah (~US$758).

I was paid at the plantation only 21 Malaysian ringgit (~US$6.27) per day. I worked until about nine hours and a half daily. Wage is deducted up to three months. No single insurance I got including health matter. In fact I bought all tools necessary for the plantation work. Up to now after over one year I could only once send money about 1,400 ringgit (~US$418) back home for my family. I have three children in the village. I feel very culpable to my wife.

My agent in Malaysia is Bonhon Sdn. Bhd, the venue of which is at the road to Yong Peng. I managed to open electrocuted barb wire along with two other workers. There are more workers from Indonesia having similar problem still in the plantation.

Now as a construction worker, I am helped by a friend who has been working as a sub-contractor. He paid me slightly better of 35 ringgit (US$10.46) per day. I mix cement and other building materials at a would-be apartment at Precint 15, Putrajaya. I stay in an on-site barrack among with hundreds of undocumented guest workers either from Indonesia, Bangladesh or Myanmar. I do hope I could collect enough money that I may go back home as soon as possible.

Read More...

Summary only...

Rina Widiana: Si TKI Bola Bekel di Malaysia

Wawancara dengan Rina Widiana, 27 tahun, asal Jember, Jawa Timur, sekarang pekerja restoran di Kuala Lumpur

Saya sudah sejak tahun 1996 masuk untuk bekerja di Malaysia. Sekarang, sudah tiga tahun ini, situasi saya lebih baik. Saya bisa bekerja di restoran Jingga di Jalan Off Pudu Raya, Kuala Lumpur, Malaysia. Saya mendapat upah RM40 setiap hari. Suami saya bekerja juga di Kuala Lumpur sebagai buruh bangunan. Kami sewa sebuah kamar tak jauh dari tempat kerja saya seharga RM250 per bulan. Kami masih punya uang sisa untuk dapat dikirimkan ke desa di Jember maupun ke desa suami saya di Flores. Kalau gaji tak terlambat, setiap bulan saya bisa kirim uang kira-kira RM1.000 ke desa.

Rencananya, saya masih ingin satu kali lagi menyambung permit kerja di Malaysia. Setelah itu, insya’allah ada sisa hasil untuk modal usaha, tapi rasanya ada sisa hasil atau tidak, saya akan pulang kampung untuk usaha tani di sana. Saya masih membayangkan enaknya tinggal dan bekerja di kampung, tak perlu sewa rumah, bahan makanan masih murah ..

Memang selama ini, ada saja yang terjadi di kampung yang masih jadi tanggungan saya, seperti orangtua sakit, adik saya juga sakit lalu meninggal, dsb. Saya juga membiayai semua kebutuhan perawatan kakak saya sebelum meninggal. Dia sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit. Mula-mula dia harus membayar Rp6 juta, yang kemudian saya kirim dari sini, sebelum keluar dari rumah sakit. Tapi setelah dua minggu dia sakit lagi. Masuk rumah sakit lagi. Ongkosnya Rp5 juta. Jadi sudah Rp11 juta saya kirimkan. Kebetulan kakak pertama saya hanya bisa membantu Rp1 juta. Lalu waktu kakak yang sakit itu minta dikirim celana Lewis atau cincin, saya segera kirim. Saya berharap kakak cepat sembuh. Rupanya celana dan cincin itu belum dipakai, tapi dia sudah meninggal. Saya kirimkan seluruhnya untuk keperluan perawatan kakak saya sampai Rp14 juta. Kalau ditanya, apa ada hasilnya bekerja di Malaysia. Tentu selalu ada hasilnya, tapi dengan macam-macam keperluan itu, hasil kerja saya jadi tak nampak.

Mengapa memilih bekerja di Malaysia?
Tapi perjuangan kami berlangsung cukup panjang. Saya masuk ke Malaysia tahun 1996 waktu masih umur 16 tahun, tanpa membuat permit. Saya tak dapat izin dari orangtua. Tapi saya nekad beranikan diri sebab hidup di kampung susah. Orangtua saya miskin. Rumah kami reyot. Sementara saya lihat semua orang di desa punya rumah bagus-bagus. Saya kepingin punya rumah. Itu saja keinginan saya. Sekarang orangtua sudah tua. Tak bisa lagi kerja berat-berat. Walaupun ada sawah, masih harus tunggu empat bulan baru panen. Tak ada penghasilan yang didapat setiap harinya.

Saya bersaudara empat orang. Saya anak ketiga. Kakak tertua juga bekerja di Malaysia, di Sungai Buluh. Yang kedua sudah meninggal, baru tiga bulan lalu. Saya tak bisa pulang. Yang keempat tinggal di desa. Dia sedang akan menikah. Anak saya tiga; semua di kampung, diurus oleh nenek mereka. Yang pertama sudah klas lima, yang kedua klas dua. Yang kecil belum sekolah.

Saya minta bantuan tekong dari desa Sumberbaru di Jember untuk bisa bekerja di Malaysia. Saya tidak menggunakan jasa PJTKI karena semua orang di desa saya yang bekerja ke luar negeri tidak ada yang pakai PT. Kata mereka, kalau lewat PT urusan jadi lama, sampai antara satu bahkan dua bulan, kecuali jadi lebih mahal. Lalu kalau lewat PT jadi PRT juga tak bisa memastikan bahwa majikan itu baik. Banyak pekerja rumah diperlakukan kasar. Kalau ada saudara atau anggota keluarga yang bekerja di Malaysia, biasanya mereka juga tidak lagi lewat PT, tapi minta tolong diuruskan saudaranya itu untuk mendapatkan kerjaan.

Mengapa kau memilih bekerja di Malaysia tanpa dokumen lengkap?
Saya keluar dari dan masuk ke Malaysia sampai empat kali. Yang pertama, 1996, seperti sudah saya katakan, saya masuk dengan paspor tapi bekerja tanpa permit; bayar tekong asal desa Sumberbaru, Jember, Rp1,4 juta. Yang kedua, 1998, sama dengan yang pertama, masuk dengan dibuatkan KTP dan paspor di Tanjung Pinang dan tanpa permit kerja Malaysia; bayar tekong orang sekampung, Rp3,7 juta. Tapi, yang ketiga, kira-kira 2002, saya nekad masuk tanpa ‘paspor’; saya naik pongpong (speedboat) dari Dumai, dua jam sampai di Malaysia; dengan bantuan keluarga suami saya di Dumai saya ditemukan dengan tekong yang hanya minta Rp1,2 juta. Dengan jalan pongpong biaya lebih murah. Dan saya mengatasnamakan diri saya asal dari Jember dengan dokumen KTP saja. Saya sampai muntah-muntah kuning dalam speedboat karena guncangan ombak laut. Saya tak tahu persis di mana speedboat berlabuh di pantai Malaysia.

Masa kosongan (tak berdokumen) itu masih berlangsung setengah tahun berikutnya untuk saya. Lalu, ada dua kali pemutihan yang saya alami, yaitu tahun 2002 dan 2004. Ini jadi ongkos murah karena cukup dengan mengurus perpanjangan dokumen di KBRI dengan hanya bayar RM40, lalu bisa beli tiket dan pulang ke Indonesia. Kalau tak ada pemutihan, ini tak bisa karena tekong di sini masih akan minta banyak uang dari kita lagi. Pemutihan tahun 2004 membuat saya bisa pulang lagi --sebelum masuk keempat kalinya untuk kerja lagi di Malaysia-- untuk membuat paspor yang sesuai dengan jatidiri saya, yaitu di Surabaya atas rekomendasi dari agen di Malaysia yang telah punya hubungan kerja ke Indonesia. Saya tidak lagi kosongan sejak dari Indonesia. Di Jember saya menunggu sampai visa datang, baru berangkat ke Malaysia.

Bagaimana riwayat pekerjaan dan kehidupanmu di Malaysia?
Awalnya, setelah sampai di Malaysia, saya bekerja sebagai PRT di Sungai Buluh. Saat itu saya berjumpa dengan suami saya, asal Flores.

Setelah dibuang dari Malaysia akhirnya sampai di Dumai --sebab saya kena tangkap karena tak punya dokumen--, saya tidak mampu membayar urusan paspor (dan penempatan kerja) di Dumai. Pengurusan waktu itu harus bayar sampai Rp3,5 juta. Saya tidak mengurus di Jember karena semua TKI di desa saya menggunakan jasa tekong. Semuanya diuruskan. Jadi, sekali saja, waktu pertama kali berangkat, paspor saya diuruskan di Jember.

Menjelang dua tahun saya di Malaysia, saya pulang bersama calon suami saya untuk menikah. Umur saya waktu itu 16 tahun. Di kampung kami hanya tinggal dua bulan. Lalu kami berangkat lagi ke Malaysia.

Tapi kami bekerja di Malaysia secara kosongan. Keluar dari Indonesia kami hanya menggunakan paspor pelancong. Sampai di Malaysia, visa kami sebelumnya sudah mati. Sudah tak bisa dipakai lagi. Saya kerja di lokasi bangunan di kawasan perkebunan. Saya jadi kongsikong atau kerani. Pekerjaan saya di bagian kebersihan, cleaning service. Tugas saya sapu-sapu, kemas-kemas sisa semen, angkat sampah.

Upah saya kecil. Karena tak punya cukup uang, saya terpaksa tidak membuat permit. Sampai suatu hari di tahun 2000 itu waktu sedang makan siang saya ditangkap polisi. Saya kemudian ditahan di penjara Semenyih, KL, 12 hari.

Bagaimana keadaan di penjara Malaysia?
Di penjara keadaan sangat parah. Tak ada kekerasan langsung tapi keadaan pelayanannya tak layak. Saya jatuh sakit enam hari selama di penjara. Suara saya sampai hilang. Pagi hari hanya diberi air teh tanpa gula, sepotong roti. Lalu kami disuruh berbaris dan jumlah kami dihitung. Makan tengah hari kami hanya diberi nasi dan ikan kering. Kami diberi minum air mentah.

Benarkah dirimu pernah “dijual” selama menjalani proses deportasi?
Setelah itu saya diwajibkan pulang ke Indonesia. Saya dibuang. Saya diantarkan ke Malaka dan digiring pulang dengan tujuan Dumai. Tapi akhirnya kapal tak jadi ke sana. Baru sampai di Bengkalis saya sudah ditukar naik ferry lain. Saya dibawa ke Pakanbaru.

Di pelabuhan Pakanbaru itu kemudian terjadi “jual-menjual”. Saya sebenarnya tak mengerti benar apa yang terjadi. Yang saya tahu, setelah diberi makan dan air, lalu kami disuruh naik bis. Banyak kawan yang cantik-cantik dan body-nya oke, disuruh naik bis. Saya ikut terbawa bis itu. Bis itu membawa kami sampai jauh sekali, di luar kawasan perkampungan, di tengah-tengah hutan tapi ada sebuah rumah besar. Di rumah besar itulah ada banyak preman tapi juga anggota Brimob. Para preman itu memegang clurit dan senter.

Kami minta tolong kepada para polisi itu, tapi mereka menjawab kami, “Kami juga tak bisa dan tak boleh berbuat apa-apa di sini.” Tapi melihat perilaku mereka, buat saya jelas sekali para polisi itu bekerja sama dengan para preman.

Lalu saya mencoba minta tolong orang. Seandainya sepuluh menit saja terlambat, saya pasti sudah kena jual. Ada banyak orang yang mau membeli kami. Saya katakan pada orang itu, “Tolong katakanlah pada mereka bahwa saya ini istri awak. Tolonglah.” Lalu saya minta juga kepadanya untuk mengantar saya ke Dumai. Di sana ada keluarga suami saya yang bisa membantu. Saya bayar Rp50ribu untuk perjalanan semalam sampai di Dumai. Keluarga suami saya kemudian telpon suami saya yang sementara masih di KL. Lalu suami saya menjemput saya di Dumai.

Kami lalu pulang dulu ke Jember. Kemudian kami masuk lagi ke Malaysia tapi kami tetap kosongan. Untungnya, di Malaysia sedang ada ‘pengampunan’ (kelulusan, amnesti). Mereka yang kosongan diizinkan membuat dokumen oleh pihak Imigresen. Itu sangat istimewa karena biasanya mereka tak bisa sama sekali mengurus dokumen. Para agen memasang iklan di surat kabar dan membuka kesempatan untuk membuat dokumen. Kemudian tahun 2005 saya urus dokumen. Dan sudah tiga tahun ini saya pegang dokumen.

Berapa kali ditangkap polisi Malaysia selama tak berdokumen?
Sesungguhnya dulu waktu kosongan, saya sering ditangkap. Mungkin sampai sekitari 20 kali. Itu penangkapan-penangkapan biasa, bisa dirundingkan dengan uang. Suatu ketika dulu, sebelum menikah, waktu jalan-jalan di Kota Raya saya pernah kena tangkap dan dipaksa membayar sampai RM1.900. Lalu waktu kerja di kawasan bangunan, waktu saya keluar untuk beli ikan atau sayuran, beberapa kali saya kena tangkap. Tapi mereka tidak minta banyak, sekitar RM200 atau RM300 atau RM500. Lihat-lihat apa saya bisa pandai bicara dengan polis(i), lalu polis itu merasa kasihan, barangkali dengan RM100 pun orang tertangkap bisa dilepaskan.

Bagaimana tanggapanmu tentang perlakuan pemerintah dan polisi Malaysia?
Banyak orang Indonesia kena tangkap, termasuk yang punya dokumen. Masa yang tak punya dokumen saja lalu dirotan sampai bilur-bilur karena rotannya mengandung racun. Yang kena rotan biasanya sampai dua minggu tak bisa tidur telentang. Pantatnya keluar darah. Mereka bukan rogol atau perampok. Kami bekerja dan menyumbangkan tenaga di sini. Buat apa mereka dirotan-rotan..

Setelah menangkap polis-polis itu masih berdalih dengan banyak sekali alasan dan pertanyaan yang dibuat-buat. Walaupun permit itu asli tapi sangat sering dibantah oleh polis bahwa itu tak asli, palsu, atau segala macam alasan lain. Di sini terlalu banyak polis yang korup atau makan raswa, terutama terhadap orang Indonesia.

Mereka memang mencekik betul rakyat Indonesia. Sedikit-sedikit dan kalau berhadapan dengan situasi macam mana pun, rakyat Indonesia dipersalahkan. Mereka kurang menyebut orang-orang pendatang dari negara lain, entah Bangladesh, Vietnam atau Myanmar. Mengapa selalu orang Indonesia dikambinghitamkan? Tempat-tempat hunian orang-orang pekerja kontrak dari Indonesia disebut-sebut sebagai “sarang” orang Indonesia di dalam koran-koran. Itu bikin malu saja, kan? Memang ada orang-orang Indonesia yang jahat atau tak betul. Tapi janganlah disapu rata semua. Orang yang kerja betul pun kena sapu rata.

Apa yang kauharapkan dari pemerintah Indonesia?
Saya kadang di sini jadi pikir, pemerintah Indonesia itu kurang adil kepada warga negaranya di Malaysia. Buatlah kebijaksanaan sedikit saja kan .. Peduli sedikitlah pada apa yang terjadi pada rakyatnya yang di Malaysia. Tapi pemerintah Indonesia tak peduli, tak mau tahu. Rakyatnya hidup serba susah di sini. Tak ada dokumen jelas susah. Ada dokumen pun susah.

Apa saranmu untuk para pekerja migran dari Indonesia?
Terpulang kepada orang TKI itu sendiri. Tapi janganlah datang kosong seperti saya dulu. Susah jadinya. Jangan dengan niat yang tak baik. Datanglah ke sini kalau betul-betul mau mencari sesuap nasi, tapi janganlah jadi pekerja rumah tangga, karena sudah banyak sekali yang mengalami kasus, macam tak dibayar gaji atau dipukul majikan, disiksa. Banyak sekali saya temui di jalan-jalan itu, perempuan-perempuan yang lari dari majikannya. Beberapa kali saya menolong mereka .. **

Ditulis kembali oleh tim peneliti dari The Institute for Ecosoc Rights

Read More...

Summary only...

Salendra: Tertipu PJTKI

updated 17 Aug 2008

Nama saya Salendra, umur 37 tahun, lulus SLTA, sekarang jadi pekerja kontruksi, tak berdokumen, di Precint 15, kawasan Putrajaya, Malaysia; asal dari Lampung Selatan.

Saya lari dari majikan saya di sebuah perkebunan pisang di kawasan Yong Peng, kota kecil di bagian selatan negara bagian Johor, Malaysia. Semua dokumen saya dipegang majikan saya, orang Cina. Saya digaji terlalu kecil, sementara pekerjaan berat.

Saya baru saja mulai bekerja di Malaysia, 2007. Usaha saya di desa bangkrut. Lalu saya putuskan untuk jadi buruh migran. Tapi, sampai di sini, besarnya upah saya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh calo di daerah asal saya, Lampung Selatan, dan yang juga dijanjikan oleh PJTKI yang mengirim saya: PT Mangun Jaya Perkasa di Jakarta Timur. Padahal saya sudah membayarkan uang perekrutan sampai Rp7juta.

Waktu di kebun pisang, upah saya hanya RM21 per hari, lama bekerja sampai 9,5 jam per hari. Potong gaji selama tiga bulan. Tak ada jaminan apa-apa, tak terkecuali untuk kesehatan. Padahal peralatan kerja harus beli sendiri. Selama ini saya baru bisa mengirimkan uang satu kali saja ke desa, sebanyak RM1.400. Anak saya tiga orang di desa. Saya merasa sangat bersalah pada istri saya.

Agen saya di Malaysia namanya Bonhon Sdn. Bhd. Berkantor di jalan menuju Yong Peng. Saya lari menerobos pagar kawat berlistrik bersama dengan dua orang teman yang lain. Masih banyak ada teman-teman lain yang berasal dari Indonesia di perkebunan itu. Semuanya mengalami nasib yang sama, yaitu ditipu oleh PJTKI dan calo.

Sebagai pekerja bangunan, saya sekarang dibantu oleh seorang teman yang jadi sub-kontraktor yang mau mengupah saya sehari RM35. Pekerjaan saya sekarang mengaduk semen di lokasi calon perumahan di Precint 15, Putrajaya. Saya tinggal bersama dengan ratusan pekerja kosongan dari Indonesia, Bangladesh, Myanmar. Saya sangat berharap dapat mengumpulkan uang secukupnya supaya segera bisa pulang ke Indonesia.

Read More...

Summary only...

Mengapa saya ingin kembali ke Malaysia?

Barangkali ceritera dari Malaysia ini layak kita baca dan kita sadari. Benarkah Malaysia tak seburuk seperti kita dan mereka bayangkan sendiri? Seandainya Anda presiden atau perdana menteri negara mana pun, apakah kebijakan rasial yang akan Anda terapkan? <—— Malaysia Today, 20 Desember 2007

Oleh Discordant Dude

Saya seorang warga negara biasa dari Malaysia. Sekarang saya tinggal di Inggris, sudah hampir setengah tahun. Saya tak pernah merasa sungguh-sungguh jadi warga bangsa Malaysia seperti sekarang ini, justru setelah saya sampai di Inggris.

Saya bangga punya jatidiri sebagai seorang Cina Malaysia. Saya tak pernah merasa lelah untuk menjelaskan kepada siapa pun bahwa yang disebut dengan orang Cina tak serta-merta berarti bahwa ia berasal dari Republik Rakyat Cina, Hong Kong atau Taiwan.

Ketika saya berjalan menuju tempat kerja saya di sebuah hostel di sini, baru-baru ini saya diumpat-umpat dengan kata-kata kasar oleh orang setempat, yang pada dasarnya bernada anti-ras dan pelecehan agama. Saya kesal dan marah, karenanya tak begitu menyadari seriusnya masalah ini. Langsung saja saya laporkan kejadian ini ke yang berwewenang.

Hari berikutnya ada telpon dari boss saya. Ia menyuruh saya untuk bertemu dengan wakil manager dari kompleks perumahan, termasuk hostel di mana saya bekerja, karena laporan saya dipandang sangat serius. Singkat ceritera, wakil manajer itu lalu membantu saya mengisi laporan resmi mengenai pidana menyatakan perasaan kebencian. Akibatnya orang itu dipecat dari hostel beberapa minggu kemudian.

Saya pikir semua urusan sudah selesai. Tapi kemudian hari ini saya mendapat sebuah pesan dari seorang polisi. Ia meninggalkan nomor telpon kontaknya. Ia bertanya apakah saya berkeinginan untuk melanjutkan kasus ini. Ia juga mengatakan bahwa lain kali kasus pelecehan semacam ini dapat dilaporkan langsung kepadanya, jika saya merasa tidak enak menggunakan jalur tempat kerja saya.

Sebagai seorang non-warga negara Inggris, saya merasa sangat dilindungi oleh hukum negara ini. Di sini tak mau saya katakan bahwa Inggris memiliki sistem yang sempurna atau bahwa rasisme tak ada dalam masyarakat Inggris. Tapi setidaknya secara kelembagaan saya terlindung dari sikap-sikap diskriminatif langsung seperti prasangka-prasangka rasial dan keagamaan.

Saya tak pernah mengalami sebelumnya bahwa rasisme ditangani secara serius seperti yang baru saja saya alami. Barangkali hal ini karena saya dibesarkan di sebuah lingkungan di mana diskriminasi ras telah dilembagakan dan diterima sebagai bagian utuh dari kehidupan kami di Malaysia. Setelah 50 tahun merdeka, sistem pendidikan, kebijakan ekonomi dan politik kami masih dikendalikan berdasarkan perbedaan ras. Saya merasa kami sama sekali belum terbebaskan dari kungkungan mentalitas kolonial “divide et impera”.

Mungkin juga ini disebabkan karena saya tidak melihat persoalannya dari perspektif yang lebih luas berdasarkan hukum dan kebijakan negara kami. Tapi jelas saya tak sendiri dalam hal ini. Berbalikan dari hasil-hasil pemilihan umum yang heboh yang dikutip-kutip oleh pemerintah kami setiap kali ada kritk-kritik, saya yakin sekali bahwa kenyataan di sekitar kami sesungguhnya sangat berbeda.

Saya kenal juga mahasiswa-mahasiswa (asal Malaysia) yang menolak pulang ke Malaysia setelah selesai belajar. Di Malaysia sendiri juga banyak terdapat mahasiswa-mahasiswa yang telah lulus tapi kemudian bekerja di luar sistem yang ada. Banyak kawan dan keluarga-keluarga yang tak merasa puas. Mereka semua tak punya cara-cara lain kecuali menghabiskan waktu menggerutu di warung-warung “mamak”. Setidak-tidaknya dapat saya katakan bahwa hukum dan kebijakan negara kami sesungguhnya merusak jiwa dari bangsa kami.

Bagaimana mungkin kita mau percaya bahwa hasil pemilihan umum sungguh-sungguh menggambarkan kesadaran publik dan kesadaran politik jika para menteri yang bekerja untuk kantor perdana menteri itu jelas-jelas mengatakan dalam suatu wawancara dengan TV al-Jazirah bahwa pandangan-pandangan pihak oposisi tidak memiliki bobot apa pun?

Hal ini berbalikan dengan sistem demokrasi. Bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa pemilihan umum yang dijalankan itu memang bersih dan adil, jika usaha-usaha untuk membuka perdebatan secara publik tentang berbagai masalah itu justru dikecilkan maknanya dengan sebutan “kekanak-kanakan” dan pertikaian sepele, remeh-temeh?

Ya, saya memang membuat perbandingan antara Inggris dan Malaysia. Baru-baru ini perdana menteri Malaysia mengatakan bahwa keamanan masyarakat merupakan kepentingan utama. Tapi terus-terang saya sungguh-sungguh tidak lebih merasa aman dan terlindungi oleh sistem hukum negara asing daripada yang sekarang saya alami (di Inggris). Hari-hari saya yang pendek di Inggris telah menyadari saya bahwa penegakan hukum yang mampu meredakan rasa takut saya terhadap diskriminasi dibandingkan dengan lama hari-hari saya di Malaysia bertemu dengan polisi-polisi Malaysia yang melakukan intimidasi dan suap-menyuap.

Semua jadi lebih rumit lagi ketika saya sadari kesenjangan antara apa yang ditulis di surat-surat kabar utama dibandingkan dengan kenyataan pribadi yang ada di sekitar saya. Media massa mengatakan bahwa mereka yang tak puas itu hanyalah segelintir saja dalam masyarakat Malaysia, tapi rasanya semua orang di sekitar saya merasa tidak puas. Media juga mengatakan bahwa hanya minoritas saja dari antara para polisi itu korup, tapi sebaliknya semua orang yang saya kenal setidaknya pasti tahu satu ceritera jelek tentang polisi. Perkiraan berapa jumlah peserta demo yang baru-baru ini terjadi rasanya sulit dipercaya dibandingkan dengan apa yang saya lihat di Youtube.

Tak mau saya katakan di sini bahwa Malaysia sebaiknya meniru begitu saja negara tuan-tuan penjajahnya di masa silam. Tapi jelas banyak sekali hal yang masih harus saya pelajari. Jika saya boleh mengangkat satu langkah perbandingan lagi, negara Inggris sesungguhnya memperlakukan saya, sebagai seorang buruh migran, lebih seperti manusia daripada yang kami, orang Malaysia, lakukan terhadap para buruh migran kami.

Bagaimana mungkin para buruh migran kami itu tidak lebih dari komoditas jika ternyata kami memiliki sebuah undang-undang yang membatasi kehidupan pribadi mereka dan tidak menyediakan apa pun yang sifatnya lebih manusiawi dalam kondisi kerja mereka? Melihat kenyataan bahwa kami mengalienasikan warga negara Indonesia, tetangga kami, di dalam negeri kami, maka tak heran jika mereka tak merasa bahwa kami berasal dari akar budaya yang sama dengan mereka.

Perdana menteri yang terhormat, saya bertanya kepada diri saya sendiri, lagi dan lagi, mengapa saya (dan semua orang lain yang bersikap seperti saya) perlu kembali ke Malaysia? Seorang Cina Malaysia yang biasa tetapi ternyata saya lebih merasa terlindungi oleh hukum, lebih merasa mendapatkan kesempatan yang didasarkan pada kemampuan kami dan dapat memperoleh kehidupan yang lebih nyaman di Inggris.

Satu-satunya alasan yang dapat saya katakan pada diri saya sendiri adalah bahwa Malaysia adalah negara asal saya, negara tambatan diri saya. “Tanah tumpah darahku.” Malaysia adalah masyarakat saya. Di situlah saya ingin menyumbangkan tenaga produktif dan kreatif saya.

Sejauh ini saya sudah mengambil jarak terhadap perasaan-perasaan kebangsaan seperti itu. Para warga negara yang jujur dan setia dalam berjuang untuk Malaysia yang lebih baik justru telah dibikin jadi kelihatan seperti pengkhianat yang paling jahat, didakwa dengan ancaman hukum mati dan dituduh melakukan persekongkolan dengan kelompok-kelompok teroris. Retorika “Ketuanan Melayu” semakin nyaring terdengar dari hari ke hari, memperkuat sistem budaya dan politik, yang justru membuat saya semakin, semakin terasing. Orang-orang yang berada dalam kekuasaan melakukan perubahan justru secara absurd terus menolak kenyataan. Padahal semua orang waras mengakui kebenarannya.

Perdana menteri yang terhormat, saya menulis dan menyatakan pikiran saya ini hanyalah karena saya masih punya kepercayaan dan harapan. Meskipun banyak orang tak lagi ingin pulang ke Malaysia, saya masih ingin bersikap optimistik tentang kemungkinan perubahan. Saya yakin Anda juga masih memegang janji Anda mau bekerja bersama dan untuk masyarakat.

Saya hanyalah seorang Malaysia biasa yang ingin melihat adanya Malaysia yang lebih baik. Saya berdoa agar Anda mau mendengarkan suara-suara keprihatinan dan agar Anda mau memperkuat keyakinan saya bahwa Malaysia adalah negeri untuk semua orang – tak peduli apa suku, ras, agama atau kepercayaannya.**

See: Youtube - Bersih Demonstration, 10/11/2007 in KL, Malaysia

Read More...

Summary only...

If so what are police’s real jobs?

Where are you, Halima? (2)

THAT night Heri was not at home. The morning after therefore he reached Heri again and thanks God he finally found Heri. This migrant workers broker suggested Sholihin to go to the agency of PT Syafika Jaya Utama, instead of directly helping him, to meet Mamad, the man whom he said had arranged the departure of Halima to supposedly Malaysia.

However, Sholihin’s effort to ask about Halima at that agency’s office did not offer him any clue. Mamad did not appear himself. Sholihin could only meet a staff member of the agency. He then went back to Heri’s house.

And again Heri asked him to go to find Mamad. This time Heri suggested him to go to Heri’s house, while informing Sholihin the address. However, he failed to find Mamad. He met only Mamad’s wife who then only said: “Mamad goes to Jakarta.”

Sholihin thereby referred back to Heri, but the latter seemed to disappear. Sholihin only met Heri’s wife, who gave him the bank saving account. The woman said his husband had gone to see his second wife.

Sholihin kept trying to meet Heri. Sholihin tried six times to find Heri to pressurze him to get information about his sister Halima, but no result at all. When Sholihin met Heri for the last time accompanied by local village official and a student activist, Heri even mentioned something astonishing, saying that he had forgotten to have recruited Halima as migrant worker, kept her in his house and also arranged her departure. So easy an answer and no sense of responsibility at all.

This painful answer had pushed Sholihin to file formal report to local police about missing person. He was accompanied by local migrant workers union’s activists. All of his efforts have so far only resulted in nothing but grief and nuisance. The police officer he met rejected his report arrogantly. Police said his report was not followed up because there were not enough evidences for claim that Heri indeed had recruited Halima.

It is indeed bad experience that he and his family have to shoulder. He lost his sister. And his family lost their daughter.

In order that his report of missing sister be followed up properly, has he to find that evidence in advance? If so what are the police’s real jobs?**

Previous story:
Where are you, Halima? (1) – Missing sister. Missing daughter.

See Indonesian version.

Read More...

Summary only...

Lalu apa tugas polisi?

Di mana Halima? (2)

MALAM itu Heri tak ada di rumah. Paginya ia kembali datang dan baru bisa menemui Heri. Calo itu malah menyuruh Sholihin datang sendiri ke kantor PT Syafika Jaya Utama untuk menemui Mamad, orang yang mengurusi keberangkatan Halima di PJTKI tersebut.

Usahanya datang ke kantor PJTKI di pinggiran kota Jember itu sia-sia. Mamad yang ia cari-cari tak menampakkan batang hidungnya. Ia hanya bertemu dengan stafnya. Merasa tak membawa hasil apa pun, ia pergi ke rumah Heri untuk mencari kepastian.

Heri kembali menyuruhnya menemui Mamad di rumahnya. Keinginan untuk bertemu dengan adiknya membuat Sholihin rela mencari Mamad di rumahnya. Kembali lagi Sholihin kecewa. Karena ia hanya berhasil menemui istri Mamad yang hanya mengatakan: “Mamad pergi ke Jakarta.”

Rupanya Heri pun turut menghilang. Ia hanya bertemu dengan istrinya yang menyodorinya sebuah buku tabungan. Perempuan itu mengatakan suaminya tak bisa ditemui karena berada di rumah istri pertamanya.

Usaha menemui Heri terus ia lakukan. Walaupun sudah enam kali ia menemui Heri untuk mendesaknya melakukan upaya pencarian informasi, tetap tak membawa hasil. Bahkan saat terakhir ia menemui Heri pada tahun 1995 dengan ditemani sekretaris desa, Pandi, dan seorang mahasiswa, Heri memberikan jawaban mencengangkan. Heri mengaku lupa bahwa ia telah merekrut, menampung dan memberangkatkan Halima.

Jawaban menyakitkan ini membuat Sholihin yang ditemani aktivis dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melaporkan masalah ini ke kepolisian resor Jember. Ternyata usaha ini seperti hanya sebuah pelengkap penderitaan. Kepala Unit “Ruang Pelayanan Khusus” di kantor polisi itu menolak dengan nada tinggi. Laporan mereka tidak bisa diproses karena tidak ada bukti bahwa Halima direkrut oleh Heri.

Demikian buruk nasib yang harus diterima keluarga itu. Halima hilang. Kehilangan adik. Kehilangan anak.

Untuk melaporkan masalah kehilangan seseorang, haruskah keluarga ini mencari barang bukti sendiri? Lalu apa tugas polisi?**

Baca kisah Halima sebelumnya:
Di mana Halima? (1) — Kehilangan Adik. Kehilangan Anak.

Read More...

Summary only...

Malaysia tries to shackle foreign workers

Asian Times, Mar 3, 2007

By Baradan Kuppusamy

KUALA LUMPUR - A plan by the Malaysian government to confine some 2.8 million foreign workers to their ramshackle living quarters in an effort to curb rising crime rates has outraged critics, who describe the move as a deplorable act of discrimination against an already vulnerable migrant community and a violation of international labor regulations.

Foreign workers, opposition lawmakers, trade union officials and human-rights activists have come together to denounce the controversial plan, scheduled to be tabled in parliament in March. "The plan discriminates and promotes prejudice against migrant



workers. It is unbelievable," said Irene Fernandez, executive director of Tenaganita, a non-governmental organization dedicated to helping migrant workers. "These measures are against international labor rules and codes."

The measures are said to be part of a major policy shift in the government's management of foreign workers from the Human Resources Ministry to the Home Affairs Ministry which, some critics say, blanket categorizes migrant workers as a security problem. Under the proposed legislation, many functions traditionally handled by the Human Resources, Tourism and Health ministries will now come under Home Affairs, which oversees police, international security and the People's Volunteer Corps.

There are currently an estimated 800,000 undocumented migrant workers in the country. Under the plan, the workers, mostly employed in the construction, manufacturing and plantation sectors, will be confined to their ramshackle quarters - known locally as kongsi - which usually consist of zinc roofing sheets and plywood and are located inside or near their workplaces. The proposed rule will apply even on their days of rest, when many off-duty workers head for the cinemas, shopping complexes or beer parlors.

If the new law is passed, it will see them confined to their quarters unless they have express permission from their employers to leave their workplaces. Employers will also be required to keep a logbook detailing the daily movements of their foreign employees for spot inspections by police. "This way we can keep track of the workers and arrest them if they are involved in crime," said Musa Hassan, the inspector-general of police.

Xenophobic blame game
While police statistics reveal that serious crime in Malaysia climbed 40% year-on-year in 2006, only 2% of criminal incidents were directly attributable to foreign workers. However, the state-controlled media, nationalistic lawmakers and the general public frequently blame foreign workers, who account for 12% of the total workforce of 12 million.

The bulk of the blame falls on Indonesians, who form 65% of the foreign workforce, followed by Bangladeshis, Nepalis, Indians and Vietnamese. Police estimate that an additional 700,000, mostly Indonesians, are employed in Malaysia without valid work documents. The new proposed measures have come under heavy criticism, with international rights groups, including London-based Amnesty International (AI), which has said migrant workers, like ordinary people, are entitled to fundamental rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and in Malaysia's own constitution.

"This includes the right to liberty and security; to equality before the law without discrimination, the right to freedom of movement as well as to the presumption of innocence," said AI country director Josef Roy Benedict. "These measures are themselves human-rights violations and a form of punishment," he said, adding that a person's liberty can be suspended only if he is proved to have committed a crime that warrants imprisonment by a court of law and after a fair trial.

AI warned that the use of migrants as scapegoats for criminal acts will increase racial and xenophobic prejudice against the migrant community in Malaysia. The US-based Human Rights Watch (HRW) also condemned the government's plan to, what it said "virtually locks up workers". In a statement, the rights group said the resulting isolation would also put migrant workers at risk of other abuses.

"Instead of improving the situation, Malaysia's proposed foreign worker bill will dramatically worsen the situation," said Nisha Varia, senior researcher on women's rights in Asia for HRW. "It's shocking that Malaysia is even considering such a proposal that would give employers freedom to lock up workers."

Even the semi-official New Straits Times daily newspaper voiced apprehension, saying it is questionable whether controlling the movement of foreign workers will "quell the rising tide of crime". "The question is whether confinement would be a justifiable pre-emptive measure - in terms of fair treatment of the foreign workers and the extra responsibilities that would be visited upon the employer to make sure that his workers stay confined, and presumably out of mischief," the daily said in a February 20 editorial.

"In addition, the cramped and sometimes deplorable living conditions in the typical kongsi are hardly conditions one should want to confine workers within," the daily said. "Such well-meaning solutions may work in an ideal world. But in the present circumstances, given the sheer numbers and distribution of foreign workers in Malaysia and the remoteness of many worksites using these workers, such measures might not only be unenforceable but might well create new problems without solving the ones they target."

Critics note that existing rules already severely restrict migrant workers. For instance, they are barred from marrying local women, opening bank accounts, changing jobs or traveling. "They are constantly stopped, questioned and arrested even when they have valid documents," said Fernandez.

Foreign workers, too, have expressed dismay at the open discrimination. "This is a form of slavery," said Ahmed Badulla, 27, an iron foundry worker from Pakistan. "We are so busy working day and night to send money home. How can we commit crimes?"

His Pakistani co-worker, Tajul Mohideen, added: "This country is very rich and there are lots of jobs, but there is a lot of discrimination too."

(Inter Press Service)

Read More...

Summary only...

Missing sister. Missing daughter.

Where are you, Halima? (1)

SHOLIHIN was not only confused after being treated like ping pong ball, a popular Indonesian expression, saying that he was sent away by a placement agency to police office and back again to the agency several times. Police officers also almost scolded him. Even though he has sacrificed a lot in getting information about her sister, it was to no avail to know and to find her. No one dared to say he or she was responsible of the ‘disappearance’ of this maid who hails from a village in the surrounding of Sentul plantation (Perkebunan Sentul Afdeling) at Suci village in Jember district of East Java.

He was eaten up by this bitter experience. All started after his sister Halima passed vocational high school for small business of SMEA in Panti subdistrict in Jember nine years ago. Halima then asked for permission from her father to allow her to work abroad as a maid. The peasant family was indeed poor that actually her father could not say otherwise. He later tried to find someone who could help her finding the way to work overseas.

Eventually in 1977 he found migrant worker recruitment sponsor named Heri who stayed at Mangli village housing complex at the suburb of Jember district capital. Halima then were taken as a ‘maid candidate’ as she was placed at Heri’s house. During her stay her family visited her three times. At the last visit however they missed meeting Halima since she had been transferred to the Indonesia’s capital of capital of Jakarta, supposedly before departing overseas.

As the family found things seemed to happen as planned, her brother Sholihin then worked in other island of Borneo (Kalimantan) when Halima “was prepared” to go working abroad. Seven months later, Halima sent a message letter that she was about to be sent to Malaysia, a hard country for unskilled migrant workers like from Indonesia or the Philippines. Law has strangely allowed Malaysians to look down Indonesians who mostly look like them physically. Native Malaysians ethnically are very close to many people from western Indonesia’s areas.

In the letter Halima also asked for some money of Rp30.000 (about 4 to 5 $ US in at the time), which she requested to send to PT Syafika Jaya Utama, the agency that made her possible to go overseas. The agency formerly had an office at the Jember city’s suburb but now you will not find it again. She apparently has got her way to Malaysia by then.

However, strange thing started to take place. There were particularly no news at all from Halima even after two years. This no-news anxiety has driven her brother, who only worked as a low-waged worker, to leave his work in Kalimantan and went back home to Jember. He encountered Heri at his house to ask about Halima’s where-about. According to Heri, Halima very likely took longer work contract in Malaysia. Heri succeeded to calm Sholihin’s deep concern, saying that ‘making longer contract was very common among migrant workers overseas.’

Feeling relieved for Heri’s answer, Sholihin went back to Kalimantan to resume his work. However, nothing was happening. No news from her. It was disturbing for him. It was now already the fourth year of no news. This had driven Heri to ask again Heri for responsibility. However, Heri was not home. The morning after he went again to Heri’s place and eventually Sholihin could meet Heri, he was only then being suggested to go himself to the agency’s office to meet a certain Mamad. The latter was claimed as the person of the agency who was in charge to manage Halimah’s and other migrant works’ trip to go abroad. (to be continued)


Read more sooner: What did Sholihin follow up in finding his sister? Was Heri a sponsor who could be taken responsible? Was Heri a ‘sponsor’ or a ‘scalper’, actually? Who was Mamad, a new face in the story? Why was he missing? Was it not actually a human trafficking? Read: If so what are the real police's jobs? Where are you, Halima? (2)*

Click here to see Halima's picture.

About the authors.
Preliminary investigation was conducted by Mohammad Cholili cum suis from the Indonesian Migrant Workers Movement Organization (GBMI) in Jember district, E Java. Sri Maryanti rewrites the story.

See Indonesian version.

Read More...

Summary only...

Publikasi Human Rights Watch tentang Buruh Migran Indonesia di Malaysia

Dicari Bantuan: Pelecehan terhadap Pekerja Rumah Tangga Migran Perempuan di Indonesia dan Malaysia

Rekomendasi Kunci

1. Ringkasan
2. Latar Belakang: Migrasi Buruh di Asia
3. Kekerasan Pra-Pemberangkatan di Indonesia
4. Pelecehan di Tempat Kerja di Malaysia
5. Kegagalan Perlindungan dan Hambatan-hambatan untuk Mendapatkan Ganti Rugi
6. Standar-standar Hukum Nasional dan Internasional
7. Kesimpulan
8. Rekomendasi

Peta 2. Jalur-jalur Migrasi dari Indonesia ke Malaysia

Read More...

Summary only...