Sri Palupi
Kalimat bijak di atas diucapkan seorang bapak, Yie Gae Tjie namanya. Ia pemilik galeri di kota Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Di luar kota Maumere, nama Yie – begitu ia menuliskan namanya – barangkali tidak banyak dikenal. Namun siapa sangka kalau sosok etnis Cina kelahiran Maumere ini sesungguhnya adalah pejuang hak asasi.
Di galerinya yang menjual barang-barang seni dan tenun ikat itu untuk pertama kalinya saya mengenal Pak Yie. Kulit putih dan mata sipitnya yang tipikal etnis Cina membuat saya berpikir, ternyata ada juga orang Cina di Flores ini yang mau mengembangkan tenun ikat. Hal yang tidak biasa menurut pandangan saya. Maklumlah, kepala saya yang kecil ini masih belum sepenuhnya terbebas dari stereotip tentang orang Cina.
Ketika akan kembali ke Jakarta, saya sempatkan mampir ke galeri Pak Yie. Bukan untuk membeli kain tenun koleksinya, tetapi untuk bertanya satu hal saja: Apa yang membuatnya tertarik mengembangkan tenun ikat? Ternyata jawaban atas satu pertanyaan itu jauh mengalir dan membuat saya berkesimpulan, Pak Yie seorang pejuang hak asasi dengan keberanian yang jarang dimiliki orang-orang Cina pada umumnya. Kenapa saya menyebutnya demikian?
Simaklah kisahnya berikut ini.
28 July 2009
'Membiasakan Kebenaran, bukan Membenarkan Kebiasaan!'
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
1:44 PM
3
komentar
Label: budaya, Ekonomi, Kebijakan, Kekerasan, Kemiskinan, lingkungan, Nusa Tenggara Timur, politik, puisi, tanggapan masyarakat
07 February 2008
Mengapa saya ingin kembali ke Malaysia?
Barangkali ceritera dari Malaysia ini layak kita baca dan kita sadari. Benarkah Malaysia tak seburuk seperti kita dan mereka bayangkan sendiri? Seandainya Anda presiden atau perdana menteri negara mana pun, apakah kebijakan rasial yang akan Anda terapkan? <—— Malaysia Today, 20 Desember 2007
Oleh Discordant Dude
Saya seorang warga negara biasa dari Malaysia. Sekarang saya tinggal di Inggris, sudah hampir setengah tahun. Saya tak pernah merasa sungguh-sungguh jadi warga bangsa Malaysia seperti sekarang ini, justru setelah saya sampai di Inggris.
Saya bangga punya jatidiri sebagai seorang Cina Malaysia. Saya tak pernah merasa lelah untuk menjelaskan kepada siapa pun bahwa yang disebut dengan orang Cina tak serta-merta berarti bahwa ia berasal dari Republik Rakyat Cina, Hong Kong atau Taiwan.
Ketika saya berjalan menuju tempat kerja saya di sebuah hostel di sini, baru-baru ini saya diumpat-umpat dengan kata-kata kasar oleh orang setempat, yang pada dasarnya bernada anti-ras dan pelecehan agama. Saya kesal dan marah, karenanya tak begitu menyadari seriusnya masalah ini. Langsung saja saya laporkan kejadian ini ke yang berwewenang.
Hari berikutnya ada telpon dari boss saya. Ia menyuruh saya untuk bertemu dengan wakil manager dari kompleks perumahan, termasuk hostel di mana saya bekerja, karena laporan saya dipandang sangat serius. Singkat ceritera, wakil manajer itu lalu membantu saya mengisi laporan resmi mengenai pidana menyatakan perasaan kebencian. Akibatnya orang itu dipecat dari hostel beberapa minggu kemudian.
Saya pikir semua urusan sudah selesai. Tapi kemudian hari ini saya mendapat sebuah pesan dari seorang polisi. Ia meninggalkan nomor telpon kontaknya. Ia bertanya apakah saya berkeinginan untuk melanjutkan kasus ini. Ia juga mengatakan bahwa lain kali kasus pelecehan semacam ini dapat dilaporkan langsung kepadanya, jika saya merasa tidak enak menggunakan jalur tempat kerja saya.
Sebagai seorang non-warga negara Inggris, saya merasa sangat dilindungi oleh hukum negara ini. Di sini tak mau saya katakan bahwa Inggris memiliki sistem yang sempurna atau bahwa rasisme tak ada dalam masyarakat Inggris. Tapi setidaknya secara kelembagaan saya terlindung dari sikap-sikap diskriminatif langsung seperti prasangka-prasangka rasial dan keagamaan.
Saya tak pernah mengalami sebelumnya bahwa rasisme ditangani secara serius seperti yang baru saja saya alami. Barangkali hal ini karena saya dibesarkan di sebuah lingkungan di mana diskriminasi ras telah dilembagakan dan diterima sebagai bagian utuh dari kehidupan kami di Malaysia. Setelah 50 tahun merdeka, sistem pendidikan, kebijakan ekonomi dan politik kami masih dikendalikan berdasarkan perbedaan ras. Saya merasa kami sama sekali belum terbebaskan dari kungkungan mentalitas kolonial “divide et impera”.
Mungkin juga ini disebabkan karena saya tidak melihat persoalannya dari perspektif yang lebih luas berdasarkan hukum dan kebijakan negara kami. Tapi jelas saya tak sendiri dalam hal ini. Berbalikan dari hasil-hasil pemilihan umum yang heboh yang dikutip-kutip oleh pemerintah kami setiap kali ada kritk-kritik, saya yakin sekali bahwa kenyataan di sekitar kami sesungguhnya sangat berbeda.
Saya kenal juga mahasiswa-mahasiswa (asal Malaysia) yang menolak pulang ke Malaysia setelah selesai belajar. Di Malaysia sendiri juga banyak terdapat mahasiswa-mahasiswa yang telah lulus tapi kemudian bekerja di luar sistem yang ada. Banyak kawan dan keluarga-keluarga yang tak merasa puas. Mereka semua tak punya cara-cara lain kecuali menghabiskan waktu menggerutu di warung-warung “mamak”. Setidak-tidaknya dapat saya katakan bahwa hukum dan kebijakan negara kami sesungguhnya merusak jiwa dari bangsa kami.
Bagaimana mungkin kita mau percaya bahwa hasil pemilihan umum sungguh-sungguh menggambarkan kesadaran publik dan kesadaran politik jika para menteri yang bekerja untuk kantor perdana menteri itu jelas-jelas mengatakan dalam suatu wawancara dengan TV al-Jazirah bahwa pandangan-pandangan pihak oposisi tidak memiliki bobot apa pun?
Hal ini berbalikan dengan sistem demokrasi. Bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa pemilihan umum yang dijalankan itu memang bersih dan adil, jika usaha-usaha untuk membuka perdebatan secara publik tentang berbagai masalah itu justru dikecilkan maknanya dengan sebutan “kekanak-kanakan” dan pertikaian sepele, remeh-temeh?
Ya, saya memang membuat perbandingan antara Inggris dan Malaysia. Baru-baru ini perdana menteri Malaysia mengatakan bahwa keamanan masyarakat merupakan kepentingan utama. Tapi terus-terang saya sungguh-sungguh tidak lebih merasa aman dan terlindungi oleh sistem hukum negara asing daripada yang sekarang saya alami (di Inggris). Hari-hari saya yang pendek di Inggris telah menyadari saya bahwa penegakan hukum yang mampu meredakan rasa takut saya terhadap diskriminasi dibandingkan dengan lama hari-hari saya di Malaysia bertemu dengan polisi-polisi Malaysia yang melakukan intimidasi dan suap-menyuap.
Semua jadi lebih rumit lagi ketika saya sadari kesenjangan antara apa yang ditulis di surat-surat kabar utama dibandingkan dengan kenyataan pribadi yang ada di sekitar saya. Media massa mengatakan bahwa mereka yang tak puas itu hanyalah segelintir saja dalam masyarakat Malaysia, tapi rasanya semua orang di sekitar saya merasa tidak puas. Media juga mengatakan bahwa hanya minoritas saja dari antara para polisi itu korup, tapi sebaliknya semua orang yang saya kenal setidaknya pasti tahu satu ceritera jelek tentang polisi. Perkiraan berapa jumlah peserta demo yang baru-baru ini terjadi rasanya sulit dipercaya dibandingkan dengan apa yang saya lihat di Youtube.
Tak mau saya katakan di sini bahwa Malaysia sebaiknya meniru begitu saja negara tuan-tuan penjajahnya di masa silam. Tapi jelas banyak sekali hal yang masih harus saya pelajari. Jika saya boleh mengangkat satu langkah perbandingan lagi, negara Inggris sesungguhnya memperlakukan saya, sebagai seorang buruh migran, lebih seperti manusia daripada yang kami, orang Malaysia, lakukan terhadap para buruh migran kami.
Bagaimana mungkin para buruh migran kami itu tidak lebih dari komoditas jika ternyata kami memiliki sebuah undang-undang yang membatasi kehidupan pribadi mereka dan tidak menyediakan apa pun yang sifatnya lebih manusiawi dalam kondisi kerja mereka? Melihat kenyataan bahwa kami mengalienasikan warga negara Indonesia, tetangga kami, di dalam negeri kami, maka tak heran jika mereka tak merasa bahwa kami berasal dari akar budaya yang sama dengan mereka.
Perdana menteri yang terhormat, saya bertanya kepada diri saya sendiri, lagi dan lagi, mengapa saya (dan semua orang lain yang bersikap seperti saya) perlu kembali ke Malaysia? Seorang Cina Malaysia yang biasa tetapi ternyata saya lebih merasa terlindungi oleh hukum, lebih merasa mendapatkan kesempatan yang didasarkan pada kemampuan kami dan dapat memperoleh kehidupan yang lebih nyaman di Inggris.
Satu-satunya alasan yang dapat saya katakan pada diri saya sendiri adalah bahwa Malaysia adalah negara asal saya, negara tambatan diri saya. “Tanah tumpah darahku.” Malaysia adalah masyarakat saya. Di situlah saya ingin menyumbangkan tenaga produktif dan kreatif saya.
Sejauh ini saya sudah mengambil jarak terhadap perasaan-perasaan kebangsaan seperti itu. Para warga negara yang jujur dan setia dalam berjuang untuk Malaysia yang lebih baik justru telah dibikin jadi kelihatan seperti pengkhianat yang paling jahat, didakwa dengan ancaman hukum mati dan dituduh melakukan persekongkolan dengan kelompok-kelompok teroris. Retorika “Ketuanan Melayu” semakin nyaring terdengar dari hari ke hari, memperkuat sistem budaya dan politik, yang justru membuat saya semakin, semakin terasing. Orang-orang yang berada dalam kekuasaan melakukan perubahan justru secara absurd terus menolak kenyataan. Padahal semua orang waras mengakui kebenarannya.
Perdana menteri yang terhormat, saya menulis dan menyatakan pikiran saya ini hanyalah karena saya masih punya kepercayaan dan harapan. Meskipun banyak orang tak lagi ingin pulang ke Malaysia, saya masih ingin bersikap optimistik tentang kemungkinan perubahan. Saya yakin Anda juga masih memegang janji Anda mau bekerja bersama dan untuk masyarakat.
Saya hanyalah seorang Malaysia biasa yang ingin melihat adanya Malaysia yang lebih baik. Saya berdoa agar Anda mau mendengarkan suara-suara keprihatinan dan agar Anda mau memperkuat keyakinan saya bahwa Malaysia adalah negeri untuk semua orang – tak peduli apa suku, ras, agama atau kepercayaannya.**
See: Youtube - Bersih Demonstration, 10/11/2007 in KL, Malaysia
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
10:37 AM
1 komentar
Label: Civil society, Kebijakan, Konflik, Malaysia, pemerintah, politik, Reform, tanggapan masyarakat
01 November 2007
Strategi Jitu Kota Pekalongan Mengatasi Kemiskinan
Sri Palupi
Ketika Institut Ecosoc mendiskusikan hasil riset perbandingan tentang kota dan kemiskinan antara Jakarta dan Bangkok (Thailand), ada peserta diskusi yang berkomentar: “Mengapa Bangkok yang diambil, dan bukan kota di Indonesia, seperti Pekalongan yang dinilai berhasil menata kotanya?” Reaksi spontan saya, bagaimana mungkin membandingkan kota kecil Pekalongan dengan Jakarta yang metropolitan. Usulan untuk melihat kota Pekalongan terlupakan begitu saja sampai pada saatnya saya bertemu dan berdiskusi dengan Walikota Pekalongan yang tengah naik daun itu.
Di sebuah forum diskusi tentang pemukiman aman yang diadakan Departemen Pekerjaan Umum, pada 29 Oktober lalu, dr. H.M. Basyir Ahmad, sang Walikota Pekalongan, memaparkan pengalamannya menjalankan program rumah aman bagi komunitas miskin dan saya sendiri memaparkan program rumah aman yang dipraktikkan pemerintah Bangkok. Ternyata benar, program yang dijalankan Walikota Pekalongan ini mirip betul dengan program yang dijalankan pemerintah Bangkok. Dari sini saya semakin yakin, keberhasilan mengatasi persoalan kemiskinan bukanlah perkara besar kecilnya wilayah, besar kecilnya dana, tetapi lebih terkait dengan besar kecilnya komitmen untuk mengatasi kemiskinan dan kehendak kuat untuk bekerja bersama serta terbuka terhadap jalan atau pendekatan alternatif.
Meskipun tidak begitu mengenal agenda Forum Habitat, di mana Indonesia terikat pada komitmen untuk memenuhi hak atas perumahan bagi warga miskin dan memperbaiki kondisi hidup komunitas miskin, namun Walikota Pekalongan telah mencanangkan dan menjalankan program pemukiman perkotaan yang aman dan layak huni seperti yang diagendakan dalam Forum Habitat. Targetnya juga tak main-main, yaitu menjadikan kota Pekalongan bebas rumah tidak layak huni pada tahun 2008 dan bebas kawasan kumuh pada tahun 2010. Lalu bagaimana program itu dijalankan oleh sang walikota?
Strategi Sapu Lidi
Kota Pekalongan yang berada di Provinsi Jawa Tengah dikenal dengan industri batiknya. Jumlah keluarga miskin di kota ini 22.913 KK atau 36,4 persen dari jumlah total keluarga. Dari jumlah KK miskin yang ada, terdapat 5.068 KK (22,12%) yang mendiami rumah tidak layak huni. Selain KK miskin, juga terdapat 800 PNS golongan rendah (golongan I dan II) dan 8.000 buruh yang terdaftar di Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Jamsostek. Dari jumlah tersebut, 465 PNS (58,12%) dan 2.985 buruh (37,35%) belum memiliki rumah.
Untuk menjalankan program rumah aman bagi warga miskin di kota itu, Walikota Pekalongan mengaku tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD. Bila hanya mengandalkan APBD, kota yang PAD-nya pada tahun 2006 senilai Rp 20 milyar itu, ia perkirakan baru bisa mewujudkan kota yang bebas dari rumah tidak layak huni 21 tahun kemudian. Karena itulah sebagai walikota, A.M. Basyir menempuh strategi “sapu lidi” guna mendapatkan pendanaan di luar APBD.
Dengan strategi itu, Walikota Pekalongan memadukan dan menyinergikan dana penanggulangan kemiskinan yang berasal dari berbagai sumber. Dengan cara ini program rumah aman dibiayai bukan hanya dari dana APBD Kota Pekalongan, tetapi juga dari APBD provinsi Jawa Tengah, APBN, pihak swasta atau sektor privat, swadaya masyarakat dan potensi-potensi sah lainnya. Dengan beragam sumber pendanaan tersebut, walikota Pekalongan membangun rumah inti tumbuh, memugar rumah, dan menata lingkungan pemukiman. Dalam membangun rumah inti, 20 persen biaya pembangunan didanai sendiri oleh masyarakat secara swadaya.
Strategi sapu lidi ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa selama ini banyak program dari pusat yang berasal dari berbagai departemen tidak terkoordinasi dan campur aduk program-program itu juga dijalankan dengan beragam sistem sehingga menyulitkan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, program peningkatan kualitas rumah (pemugaran) dari pusat juga belum diikuti oleh program peningkatan kualitas prasarana dan sarana umum di lingkungan komunitas miskin.
Dengan mengoptimalkan dana dari Kementrian Perumahan Rakyat (Menpera), Walikota Pekalongan berhasil memperluas target program rumah aman, dari 400 rumah menjadi 1.000 rumah. Pemkot Pekalongan juga memberikan bantuan untuk ‘plesterisasi’, pembangunan jamban dan pembuatan sumur gali. Sistem bantuan untuk rumah aman bagi komunitas miskin dijalankan dengan dua skema untuk dua kelompok sasaran. Bagi keluarga miskin yang produktif (keluarga miskin yang punya usaha produktif), Pemkot memberikan dana stimulan dalam bentuk kredit lunak dengan bunga enam persen.
Sementara untuk keluarga miskin yang tidak produktif diberikan dana dalam bentuk bantuan hibah. Program untuk keluarga miskin produktif didanai dari program rumah swadaya yang berasal dari Menpera. Sementara bantuan hibah bagi keluarga miskin tak produktif didanai dari berbagai sumber: APBD provinsi, APBD Kota Pekalongan, P2KP (DPU) dan KUBE (Depsos). Dalam waktu empat bulan di tahun 2007, Pemkot Pekalongan berhasil memugar 946 rumah dengan dana Rp2 milyar dan membangun 50 rumah baru dengan dana Rp500 juta.
Program rumah aman bagi komunitas miskin dijalankan secara terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan, yang salah satunya diwujudkan melalui pengembangan dan pemberdayaan lembaga keuangan mikro di tingkat komunitas. Dengan cara demikian, komunitas berpenghasilan rendah dapat mengakses dana stimulan yang ditujukan pada keluarga tersebut. Untuk menjalankan program ini, Walikota Pekalongan mengoptimalkan peran dan fungsi dari “Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan” dan berbagai lembaga masyarakat yang ada, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan-kelurahan.
Dikukuhkan dengan Peraturan Walikota
Keberhasilan Pekalongan dalam menjalankan program pengembangan rumah aman yang dipadukan dengan penanggulangan kemiskinan membuat Pekalongan dijadikan sebagai Proyek Pilot Menpera dan konsep Kota Pekalongan dipilih untuk mewakili Indonesia pada seminar di Nairobi.
Keberhasilan kota Pekalongan dalam menjalankan program rumah aman yang dipadukan dengan program penanggulangan kemiskinan tak terlepas dari kehadiran sosok walikotanya yang memang punya visi yang baik dalam membangun kota. Sebelum menjadi walikota, A.M. Basyir sehari-harinya dikenal sebagai salah satu dokter terlaris di Pekalongan. Sebagai dokter, ia dikenal dekat dengan masyarakat dan karenanya tahu apa yang mesti dilakukan ketika menjabat sebagai walikota. Berbeda dengan para pejabat pada umumnya yang berhasrat melanggengkan kekuasaan, A.M. Basyir justru tidak ingin berlama-lama jadi walikota. Ia hanya ingin satu periode saja menjabat sebagai walikota, dengan tujuan utamanya membangun sistem yang baik dalam hal pengembangan kota. Dengan adanya sistem yang baik, pengembangan kota tidak lagi bergantung pada sosok walikotanya.
Bukan hanya sistem yang baik yang dikembangkan Walikota Pekalongan, tapi juga birokrat yang baik. Dalam hal ini, Walikota Pekalongan membuat program pendidikan social entrepreneurship (kewirausahaan sosial) bagi segenap jajaran birokrasi di kota Pekalongan. Dengan program ini diharapkan, segenap jajaran birokrasi memiliki visi melayani rakyat dan bukan sebaliknya, menuntut pelayanan dari rakyat. A.M. Basyir juga menyiapkan kader-kader pembangunan kota dari lingkungan birokrasi yang nantinya siap meneruskan apa yang sudah ia bangun. Dengan mengembangkan kader-kader ini ia berharap, apa yang sudah ia bangun bisa terus berlanjut dan tidak hilang begitu saja setelah ia tidak menjabat. Apa yang ia lakukan ini adalah cerminan dari prinsipnya sebagai walikota: “Menjadi walikota satu periode saja, namun hasilnya bisa dirasakan rakyat untuk selamanya”. Karena itulah, selain membuat program-program konkrit yang langsung bisa dirasakan rakyat, A.M. Basyir juga membangun sistem yang lebih jangka panjang dampaknya.
Salah satu sistem yang dibangun Walikota Pekalongan adalah penanggulangan kemiskinan. Sistem ini ia kukuhkan dalam bentuk Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat. Ada lima misi yang hendak dicapai dengan peraturan itu: 1) mewujudkan keluarga miskin bersekolah, 2) mewujudkan keluarga miskin sehat, 3) mewujudkan keluarga miskin berusaha, 4) membangun sarana dan prasarana lingkungan, 5) menguatkan kapasitas kelembagaan masyarakat. Dengan percepatan ini diharapkan pada tahun 2015 keluarga miskin di Kota Pekalongan menjadi berdaya, mandiri dan sejahtera. Ini jauh melampaui target Millennium Development Goals (MDGs) yang hendak mengurangi jumlah orang miskin menjadi separuhnya pada tahun 2015.
Apa yang dilakukan Walikota Pekalongan dalam menanggulangi kemiskinan memang patut dijadikan contoh bagi daerah lain, termasuk Jakarta. Bahkan semestinya pemerintah pusat pun belajar dari Pekalongan, yang terbukti mampu menanggulangi kemiskinan dengan perspektif struktural (tidak sekadar menjalankan program yang karitatif atau charity sifatnya), partisipatif, dan mengedepankan koordinasi, baik dalam kerja maupun dalam pendanaan atau pembiayaan. Berikut adalah beberapa pasal penting dari Peraturan Walikota Pekalongan tentang penanggulangan kemiskinan.
Pasal 4 : Strategi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat kota Pekalongan adalah:
1) mendorong partisipasi dan kemitraan strategis antar-stakeholders pembangunan,
2) mengoptimalkan peran dan potensi pilar-pilar utama pembangunan kelurahan,
3) berperspektif jangka menengah dengan kerangka target yang jelas dan terukur,
4) mengutamakan pengembangan kelembagaan dan sistem untuk keberlanjutan program,
5) mengutamakan keswadayaan dan pengembangan kapasitas,
6) asistensi dan pendampingan pelaksanaan program.
Pasal 5: Tujuan Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan adalah mendorong percepatan pencapaian keluarga miskin menjadi berdaya, mandiri dan sejahtera tahun 2015.
Pasal 6: Sasaran Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan meliputi:
a. anak warga miskin menyelesaikan pendidikan menengah
b. warga miskin bebas buta aksara
c. rumah warga miskin layak huni (jamban, plesterisasi, ventilasi, penyekat, penerangan, air bersih)
d. bebas kawasan kumuh
e. warga miskin memperoleh jaminan layanan kesehatan
f. balita warga miskin bebas gizi buruk
g. ibu hamil warga miskin mendapatkan layanan pemeriksaan kehamilan dan melahirkan
h. ibu hamil warga miskin mendapatkan makanan tambahan
i. warga miskin bebas penyakit menular
j. penumbuhan UMKM bagi warga miskin
k. warga miskin mendapatkan pelatihan ketrampilan
l. warga miskin mendapatkan kemudahan fasilitas permodalan
m. angkatan kerja warga miskin mendapatkan kesempatan kerja dan peluang berusaha
Pasal 7: Prinsip-prinsip Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan adalah keadilan, demokratis, partisipatif, kesetaraan, saling percaya dan tertib hukum
Pasal 8: Kriteria keluarga miskin Kota Pekalongan terdiri dari 23 variabel sebagaimana tercantum dalam lampiran.
Pasal 9:
(1) Penetapan keluarga miskin berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan survey
(2) Validasi data berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali
Pasal 10: Keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan sasaran utama Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan.
Pasal 11: Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan dilakukan melalui program-program pokok sebagai berikut:
a. percepatan keluarga miskin bersekolah
b. percepatan keluarga miskin sehat
c. percepatan keluarga miskin berusaha
d. percepatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan
e. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat mandiri
Pasal 12: Percepatan Keluarga Miskin Bersekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
a. gerakan peduli anak sekolah keluarga miskin
b. penyediaan skema pembiayaan bagi keluarga miskin untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
c. pengembangan kelompok pendidikan luar sekolah
d. peningkatan penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF)
Pasal 13: Percepatan Keluarga Miskin Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui:
a. pengembangan sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM),
b. pemberian makanan tambahan untuk balita, ibu hamil dan melahirkan,
c. penanggulangan penyebaran penyakit menular,
d. pemugaran rumah tidak layak huni(jamban, plesterisasi, ventilasi, penyekat, penerangan, air bersih).
Pasal 14: Percepatan Keluarga Miskin Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
a. fasilitasi pelatihan ketrampilan,
b. fasilitasi kemudahan permodalan,
c. advokasi dan atau pendampingan.
Pasal 15: Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diselenggarakan melalui Percepatan Pembangunan Kawasan Kumuh (drainase dan jalan lingkungan).
Pasal 16: Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e diselenggarakan melalui fasilitasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat.
Pasal 17: Pedoman operasional pelaksanaan program-program pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 18: Pembiayaan untuk program-program pokok Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan disediakan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, serta melibatkan swadaya masyarakat.
Pasal 19:
(1) Dalam rangka pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan dibentuk Komisi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan yang diketuai oleh walikota.
(2) Komisi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan meliputi:
a. Sekretariat Komisi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan,
b. Tim Percepatan Keluarga Miskin Bersekolah dengan koordinator Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan,
c. Tim Percepatan Keluarga Miskin Sehat dengan koordinator Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan,
d. Tim Percepatan Keluarga Miskin Berusaha dengan koordinator Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Pekalongan,
e. Tim Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan dengan koordinator Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan,
f. Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Mandiri dengan koordinator Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan.
(3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4) Keputusan lebih lanjut mengenai sistem dan mekanisme monitoring dan evaluasi akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
Ternyata bukan hanya Bangkok yang jauh lebih maju dari Jakarta. Pekalongan pun telah meninggalkan Jakarta dalam mengatasi kemiskinan. Di saat Pemprov DKI Jakarta membuat aturan tentang ketertiban umum yang secara sistematis mengusir orang miskin dari Jakarta dan mengabaikan hak warga miskin yang dijamin dalam UUD’1945, Pemkot Pekalongan justru gencar menjalankan amanat UUD 1945, khususnya pasal 28 H ayat 1: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Amanat ini mendorong Walikota Pekalongan menempatkan rumah sebagai hak setiap orang untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya. Kenyataan ini sangatlah menggembirakan. Sebab di tengah situasi krisis kepemimpinan dan maraknya korupsi yang terus melanda negeri ini, ternyata masih ada sosok seperti Walikota Pekalongan yang menggunakan kekuasaan untuk melayani kemanusiaan.**
Links
* Melamun Sejenak tentang Kota Pekalongan
* Menggugat Pencemar Kali Banger Pekalongan
* DPU: Pekalongan Bebas Permukiman Kumuh
* Kota Sehat: Pekalongan
* Sutra Ayu: Pemberdayaan Perempuan Pekalongan
* Pekalongan, November 1995: Situasi Pekalongan Berang
* Anton Lucas: The Bamboo Spear Pierces the Payung ... 1945
* Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi
* Cara membuat soto Pekalongan
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
3:34 PM
1 komentar
Label: Jakarta, Kebijakan, Kemiskinan, Kota, Leadership, Penggusuran, politik, Reform, tanggapan masyarakat, Thailand
27 July 2007
Ibu Emi: Dengan Pertanian Organik Tak Ada Lagi yang Terbuang
Gerakan Petani Manggarai untuk Membela Kehidupan (1) (2) (3) (4)
Ibu Emi hanya memiliki lahan tidak lebih dari seperempat hektar sawah. Dengan lahan sesempit itu, ia mengeluarkan biaya untuk pupuk TSP (Trisodium phosphate) dan Urea sedikitnya Rp 300.000. Dengan biaya sebesar ini, sawahnya hanya mampu menghasilkan tiga sampai empat karung beras. Setelah mengenal pertanian organik, ia kemudian beralih menjadi petani organik.
Empat tahun sudah Ibu Emi menjadi petani organik. Tiga tahun pertama dia masih menggunakan pupuk organik buatannya sendiri dengan biaya hanya Rp 50.000 untuk membayar tenaga pengolah pupuk. Dengan biaya tersebut, ia mendapatkan satu ton pupuk organik. Pada tahun keempat, ia tidak lagi menggunakan pupuk organik. Ia hanya menerapkan cara mengolah dan menanam secara organik. Kini hasil sawahnya tidak lagi tiga atau empat karung seperti sebelumnya, tetapi sudah meningkat menjadi tujuh karung.
Pertanian organik membuatnya semakin menyadari, tidak ada lagi bahan yang terbuang. Semua bahan yang ada di sekitarnya bisa diolah menjadi pupuk yang sangat bermutu. Dengan menjual pupuk buatannya sendiri, dia bisa menerima pemasukan tambahan Rp 1 – 1,5 juta per bulan. Kebutuhan sayur untuk keluarga pun bisa dicukupinya sendiri. Bahkan hasil sayur pun masih bisa dijual karena tidak habis dikonsumsi sendiri. Satu pohon tomat yang ia tanam di samping rumahnya, misalnya, bisa berbuah sampai 40 buah dan tidak habis bila dimakan sendiri.
Di tengah keruwetan persoalan kemiskinan dan bencana yang melanda bumi Nusa Tenggara Timur, para petani sederhana itu toh masih bisa melihat titik terang menuju kemandirian. Para elit politik-ekonomi di NTT yang dalam hal pendidikan jauh lebih baik dibandingkan para petani itu semestinya bisa melihat lebih jelas lagi titik terang untuk bangkit dari kemiskinan.
Sayangnya, masih banyak elit politik-ekonomi di NTT yang tidak mau sedikit rendah hati untuk belajar dari kearifan orang-orang kecil dan merasa diri paling tahu apa yang terbaik bagi rakyat. Tidak sedikit elit di NTT ini yang masih saja silau dengan gemerlapnya materi yang ditawarkan pemodal besar dan memilih pendekatan yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek tetapi dengan resiko kerusakan jangka panjang yang mereka bebankan pada rakyat.
Lihat saja bagaimana industri pertambangan mulai dijadikan alternatif peningkatan PAD di beberapa kabupaten di NTT, meskipun para elit itu tahu betul betapa kondisi ekologi NTT yang telah rusak dan rawan bencana itu tidak layak untuk dijadikan daerah industri pertambangan. Bagi mereka, kehidupan lebih baik berarti rumah mewah, mobil wah dan berlimpahnya rupiah. Upaya menjaga bumi NTT dari kerusakan dan kehancuran adalah perkara nomor sekian. Sebab yang pertama-tama menanggung bencana bukanlah mereka, para elit itu, melainkan rakyat.
Jangankan belajar dari orang kecil, yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang kecil yang membela kehidupan dan menolak industri pertambangan yang jelas-jelas merusak kehidupan itu seringkali mereka nilai sebagai orang-orang yang belum tercerahkan dan karenanya tidak paham apa artinya kehidupan lebih baik. Betapa jauh jarak sudut pandang antara elite politik-ekonomi dan orang-orang kecil dalam memaknai kehidupan lebih baik di bumi NTT ini.
Tidak heran kalau perkara penolakan penambangan emas oleh warga di kabupaten Lembata – NTT pun akan mereka nilai sebagai perkara ketidakpahaman rakyat. Sebab para elite itu tak pernah bertanya pada rakyat dan juga tak peduli apa artinya kehidupan lebih baik di mata rakyat.
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
6:16 PM
0
komentar
Label: busung lapar, Kemiskinan, Mining, Nusa Tenggara Timur, perempuan, petani, politik, tanggapan masyarakat
24 June 2007
Aku terkejut membaca buku ini
“.. peran PKI dalam peristiwa itu hanyalah bagaikan pemuda bodoh yang berjalan dan melihat lampu hijau, lalu menyeberang jalan dan tertabrak oleh truk sampah yang pernah mereka lihat. Tragis.."Sri Maryanti
Perang saudara pecah di negeri ini pada tahun 1965. Sekelompok pasukan militer mencoba merebut kekuasaan di ujung September tahun itu. Semua terjadi begitu cepat dan rumit. Tidak terpahami oleh jamak. Bahkan oleh para pelaku sejarah sendiri.
Aku terkejut membaca buku ini. Yang kubaca sangat jauh dari apa yang telah kumengerti sebelumnya. Apakah ini sesuatu yang benar? Ada kengerian sesaat waktu membaca bagian awal buku ini. Jangan-jangan buku ini menjebak. Sesaat seperti kehilangan pegangan tentang mana cerita yang benar.
Dalam hitungan jam kekuasaan lumpuh, banyak tokoh bingung dan kehilangan kendali kekuasaan. Para petinggi militer terbunuh di Jakarta. Soekarno terperangkap dalam keterbatasan informasi dan didesak mengamini sebuah ku-deta. Sementara dalam waktu yang singkat dan membingungkan itu deal-deal politik terjadi diam-diam. Dalam hitungan jam, angin berubah arah menghantam balik komplotan itu. Di hari-hari berikutnya pertumpahan darah terjadi merambah sampai ke desa-desa. Ratusan ribu orang menjadi terbunuh sia-sia. Demikian Benedict R O’G Anderson dan Ruth T McVey mengawali temuan awalnya dalam bukunya Analisis Awal Ku(-)deta 1 Oktober 1965.
**
Kuputuskan untuk terus membaca walau tetap dengan praduga. Pemahaman sejarahku mendadak terjungkir balik. Aku yakinkan diriku bahwa aku manusia dewasa yang bisa bebas membaca dan menilai. Selama membaca buku ini sulit untuk menghindari ingatan-ingatan saat pertama kali aku mengetahui peristiwa itu.
Aku lahir pada tahun 1977, kira-kira duabelas tahun setelah peristiwa itu terjadi. Mungkin aku adalah satu di antara jutaan anak lain yang tak menyaksikan peristiwa itu. Tapi sewaktu aku duduk di kelas satu SD, ada kabar kakak tingkat kelas lima dan enam diminta sekolah untuk nonton film tentang PKI di sebuah bioskop. PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia. (Tapi, orang-orang di kampungku tidak mengujarkan persis dua bunyi vokal pertama dari kata ‘komunis’ itu. Mereka bilang ‘kuminés’, bukan ‘komunis’).
Seusai menonton mereka ramai bercerita tentang adegan-adegan yang jarang mereka tonton. Seorang anak membasuh mukanya dengan darah ayahnya, wajah-wajah penuh luka, tentang pembunuhan-pembunuhan sadis di waktu subuh. Mereka bilang itu kisah nyata. Aku jadi ingin tahu.
**
Tapi, buku ini menyampaikan informasi yang berbeda dari pemahamanku selama ini. Dari pelajaran sejarah yang kuperoleh di sekolah, aku hanya mengerti bahwa telah terjadi pemberontakan yang dilakukan dengan keji dan brutal yang didalangi oleh PKI. Peristiwa tersebut lalu melekat kuat dibenak semua orang dengan istilah Gestapu (Gerakan Tigapuluh September).
Lewat penelusuran pada laporan-laporan pers ibu kota maupun daerah tahun 1965, Ben dan kawan-kawan mengatakan sesuatu yang lain. Dengan jelas mereka menyimpulkan dengan perumpamaan bahwa peran PKI dalam peristiwa itu hanyalah bagaikan pemuda bodoh yang berjalan dan melihat lampu hijau, lalu menyeberang jalan dan tertabrak oleh truk sampah yang pernah mereka lihat. Tragis.
**
Seperti hari-hari lain aku santai di hadapan kotak bodoh yang disebut televisi itu bersama saudara-saudara di rumah. Lalu diputarlah film itu. Aku menyaksikannya walau tak mengerti benar isi film itu. Aku hanya ingat ada adegan-adegan penyiksaan kejam yang berdarah-darah. Tetangga-tetanggaku bilang pelakunya PKI. Yang terekam dalam benakku PKI adalah sesuatu yang mengerikan dan jahat. Selebihnya kesanku tentang film itu adalah ada kebiadaban yang pernah terjadi dan masih tetap mengancam sampai sekarang sehingga harus kita musuhi. Lalu pada masa kanak-kanak itu, di kampung kami setiap ada anak yang nakal dan berbuat jahat kami juluki PKI.
**
Tapi anehnya, buku tulisan pak Ben dan ibu Ruth ini menunjukkan fakta bahwa PKI hanya diseret-seret oleh sekelompok kekuatan di militer yang merasa tidak puas dengan kelompok yang menguasai pucuk pimpinan angkatan bersenjata saat itu.
Banyak data yang diangkat Ben dan Ruth untuk mendukung kesimpulannya. Fakta penting yang mendukung kesimpulan Ben adalah pengumuman ku-deta pertama lewat radio yang dibuat Untung (sapa lagi ya pemilik nama ini? O ternyata, katanya, pimpinan tertinggi pelaku kudeta) menyebutkan telah terjadi gerakan militer dalam tubuh Angkatan Darat. Pengumuman itu lebih memperlihatkan ketidakpuasan seorang prajurit pada gaya hidup para pimpinannya. Pengumuman itu sama sekali tidak menyebut-nyebut buruh atau petani yang merupakan simbol kekuatan PKI. Ini mengindikasikan bawah upaya “ku” tersebut di bawah kendali militer.
**
Masa sih begitu .. Sebab, saat kemampuanku membaca dan memahami tulisan mulai berkembang, aku menemukan sebuah tulisan tentang kekejaman PKI dari majalah milik tetangga. Ada gambar-gambar korban PKI dan cerita detail tentang penculikan yang dilakukan PKI. Aku mulai mengenali nama-nama sejumlah jenderal, tokoh PKI, tanggal kejadian, dan nama-nama tempat kejadian. Tulisan itu juga menceritakan urut-urutan peristiwanya. Betapa kejam dan menakutkan PKI itu, begitu pikirku. Bukankah ini semua berbalikan dengan yang pak Ben dan ibu Ruth bilang?
Aku juga menemukan tulisan-tulisan senada dalam buku biografi para pahlawan revolusi di perpustakaan sekolah SD. Jadi sewaktu guru PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) di sekolah baru mulai mengajarkan tentang peristiwa itu, aku merasa sudah menguasainya.
**
Ben juga menunjukkan adanya informasi bahwa anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan Pemuda Rakyat berada di Lubang Buaya saat para jenderal dibunuh dalam rangka latihan militer di bawah didikan Angkatan Udara. Mereka dibangunkan pagi-pagi seperti kebiasaan latihan. Mereka juga tidak tahu-menahu siapa yang tengah dibunuh. Seorang wanita hamil yang ada di situ menerima tamparan saat bertanya siapa mereka. Ini masuk akal karena para pimpinan PKI selalu tegas memerintahkan mereka untuk bekerja sama dengan tentara pelatih. Keberadaan mereka di sana sepenuhnya di bawah arahan tentara.
Ben juga melihat beberapa anggota Pemuda Rakyat yang tadinya membantu pasukan pemberontak di pusat kota. Namun setelah terjadi negosiasi antara Soeharto (anti-ku-deta) dengan satuan-satuan ini, mereka justru ditangkap oleh pasukan yang mereka bantu.
Keterlibatan sebagian Pemuda Rakyat dan Gerwani dalam peristiwa ini tak cukup untuk menyimpulkan bahwa PKI mendalangi perebutan kekuasaan tersebut. Kalaupun peristiwa itu didalangi PKI, hari itu pasti akan terjadi demonstrasi besar-besaran mendukung perebutan kekuasaan oleh massa PKI.
**
Anehnya, yang aku dengarkan dari cerita-cerita dari mulut ke mulut di kampungku kok lain. Mereka bilang bahwa pada jaman gestapu, PKI dan warga sering berkelahi. Perkelahian sering mengorbankan jiwa. Yang ada di benakku PKI memang seperti bukan bagian dari warga. Mereka adalah ancaman. Lantas orang berpendapat kalau memang pantas orang PKI itu dimusuhi.
Aku juga ingat tetanggaku disebut-sebut sebagai bekas orang PKI. Anaknya yang satu sekolah denganku dikabarkan akan sulit memperoleh pekerjaan. Aku tidak melihat masa depan lagi baginya. Kupikir akan sia-sia sekolahnya, karena masa depannya jelas-jelas suram.
Seingatku peristiwa tentang PKI kembali diajarkan di bangku SMP dan SMA lagi. Namun bumbu-bumbu tentang kekejaman PKI sudah mulai berkurang sewaktu aku belajar di bangku SMA.
**
Berikut ini ada bagian dari tulisan pak Ben dan ibu Ruth yang menarik. Soalnya, mereka ngrembuk soal apa yang dilakukan Soekarno hari itu. Pada waktu yang hampir bersamaan dengan pembunuhan para jdenderal, Sukarno dijemput oleh Untung dan dibawa ke Halim dengan alasan pengamanan. DN Aidit (pimpinan tertinggi PKI) juga dijemput dan hadir di sana. Soekarno dibawa ke tempat di mana ia terpisah dengan akses informasi tepercaya (para penasihat presiden dan kontak-kontaknya) untuk diyakinkan bahwa ku-deta itu sah dilakukan. Di sana Untung membutuhkan dukungannya atas ku-deta yang ia lakukan. Ini penting karena Soekarno saat itu memiliki dukungan besar dari masyarakat.
Sementara Aidit dihadirkan di sana agar lebih meyakinkan Soekarno dan mengesankan bahwa ku-deta tersebut didukung PKI sebagai salah satu partai besar itu. Penjemputan Aidit lebih merupakan kebutuhan legitimasi bagi tindakan Untung.
Lalu mengapa perpecahan internal di Angkatan Darat tersebut berbuntut perang saudara yang menumpahkan banyak darah? Untuk menjawab pertanyaan ini perhitungan waktu antarkejadian sangat diperhatikan oleh Ben dan Ruth. Pengumuman Untung yang pertama melalui siaran radio menyiratkan telah terjadi konflik internal di tubuh Angkatan Darat di Jakarta. Berita ini segera terdengar oleh rekan Untung di Resimen Diponegoro Semarang. Mereka kemudian mengikuti pola perebutan kekuasaan serupa di Semarang, Yogjakarta dan Solo.
Semarang, Salatiga, Solo dan Boyolali adalah wilayah yang kepala daerahnya orang PKI. Siaran Untung yang pernama mengumumkan dibentuknya Dewan Revolusi ditangkap oleh massa PKI sebagai sinyal telah terjadi angin ke arah revolusi. Beberapa koran haluan kiri terpancing memuat berita yang mendukung kelompok ku-deta. Walikota Solo memberikan pernyataan terbuka mendukung ku-deta. Mereka tidak menyadari bahwa kekuatan ku-deta di pusat telah dilumpuhkan pada hari yang sama.
Meskipun Aidit yang telah terlebih dahulu mengetahui ku-deta di Jakarta telah dilumpuhkan telah mencoba berkomunikasi dengan pimpinan partai di Jawa Tengah. Ia menekankan agar massanya tidak larut dan tetap netral dalam peristiwa ini, tetap saja ada gejolak di bawah yang tak terkendali bereaksi secara gegabah sebagai luapan semangat. Ini kemudian yang memicu kelompok-kelompok lain di daerah yang selama ini tersingkirkan oleh PKI ikut melakukan pemberangusan besar-besaran terhadap partai ini setelah keadaan dikuasai kembali oleh lawan.
**
Sudah lama sebenarnya aku mendengar tentang buku ini. Konon penulisnya pernah diusir dari Indonesia karena menulis buku ini. Tapi buku ini sering disebut-sebut orang sebagai buku yang menarik. Aku jadi ingin membacanya.
Tidak mudah mendapatkannya. Tak pernah kujumpai di toko buku. Beberapa perpustakaan terkemuka di Jakarta yang kutelpon mengatakan tak memiliki buku ini. Akhirnya kuperoleh versi Indonesianya di perpustakaan sebuah lembaga penelitian. Begitu masuk lebih dalam ke bacaan ini, pemahaman sejarahku serasa dijungkirbalikkan.
**
Ben dan Ruth dengan detail bisa menggambarkan nuansa psikis para pelaku sejarah dalam setiap pembicaraan dan pengambilan keputusan politik di saat genting tersebut. Mereka juga didukung data yang akurat hingga dinamika para tokoh pemberontak dan PKI selama di Jawa Tengah teridentifikasi dengan jelas. Bahkan sampai jenis alat transportasi dan nama tempat di mana mereka bergerak dan berada tersebutkan. Hal ini juga terlihat pada bagian yang menceritakan penculikan para jenderal.
Buku ini mengulas banyak hal menarik seperti sekilas kemungkinan pengaruh politik internasional saat itu, juga mengapa akhirnya PKI yang dijadikan pihak yang dituding bersalah, seperti apa posisi Soekarno yang menyadari dirinya berada di pusat wilayah pemberontak saat keamanan sepenuhnya di bawah kendali Soeharto. Banyak hal diungkap dalam buku ini.
Buku ini juga memuat beberapa dugaan alternatif tentang siapa yang ada di balik peristiwa berdarah tersebut. Bagian ini menyertakan argumen-argumen dengan hitungan yang detail dan hati-hati untuk menguji setiap dugaan yang muncul.
Seperti sebuah novel, akhir buku ini menyajikan kejutan tak terduga. Meskipun Nyono (anggota Politbiro PKI) memberikan pengakuan bahwa PKI mendalangi peristiwa berdarah dengan memaparkan sebuah skenario, Ben berhasil menelanjangi dan menunjukkan ketidakkonsistenan dari pengakuan Nyono tersebut.**
Lihat juga diskusi tentang topik ini:
- Beda G30S dan G30S/PKI
- Kita masih dibungkam
- Kalender Sejarah yang Berhubungan dengan TNI 1945-Sekarang
- Bedah 'Kudeta 1 Oktober 1965' di Pameran Buku, 10 Desember 2005
- Syafi'i Ma'arif, Mendiang Profesor Victor Mirosilav Fic, Republika 22 Nov 2005
- Menguak tabir peristiwa 1 Oktober 1965: Mencari Keadilan
- G30S/Soeharto, bukan G30S/PKI
- Asvi Warman Adam: Apakah Soekarno Terlibat G30S?
- Asvi lagi: Buku PKI, Bahasa Inggris Boleh, Indonesia Jangan
- Kumpulan opini Kompas tentang G30S (Umar Said)
- Buku tentang G30S/PKI yang subyektif
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
3:48 PM
6
komentar
Label: Aku bertanya .., Indonesia, Kekerasan, Konflik, politik
17 May 2007
The Jakartan Dream
PERSOALAN orang miskin di perkotaan adalah persoalan kompleks. Benturan antara tugas pemerintah (pada level mana?), hak warganegara, dan simpati sosial sangat kental.
Sebelumnya saya akan kutip dulu dari Musgrave (klasik) bahwa tugas pemerintah itu ada tiga, yaitu stabilitas, pemerataan pendapatan, dan alokasi. Tugas pertama dan kedua hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Tugas ketiga bisa dilakukan keduanya tetapi desentralisasi menjadikan tugas ini lebih banyak diemban oleh pemerintah daerah.
Mengapa tugas pertama dan kedua hanya bisa dilakukan pemerintah pusat? Saya langsung beri contoh. Misalnya pemda DKI berusaha keras agar warga Jakarta tidak ada yang miskin. Yang penghasilannya di bawah upah minimum (UMR) diberi santunan sosial sehingga minimal penghasilannya mencapai UMR. Lapangan pekerjaan yang diciptakan dari uang APBD pun dibuat, sehingga pengangguran di DKI menyusut tajam. Gelandangan disediakan rumah penampungan dan diberi makan gratis. Jalanan pun dibuat "bersih" dari pengamen dan pengemis.
Selesaikah? Belum. Karena ini akan menjadikan Jakarta menjadi magnet yang lebih kuat lagi bagi warga di daerah-daerah yang tidak melakukan hal yang sama. Akan semakin banyak orang yang tidak punya pekerjaan di daerah muncul di Jakarta dengan "Jakartan dreams".
Tentu saja, Jakarta tidak akan mampu menampung semua ini. Istilah ekonominya: ada eksternalitas dan daerah tidak akan mampu menginternalisasinya (piye toh istilahnya..). Pemerataan pendapatan adalah tugas pemerintah pusat. Dia yang punya akses dan kekuatan legal untuk menjangkau seluruh daerah. Pemerintah pusatlah yang bisa melakukan transfer pajak dan pendapatan dari daerah kaya ke daerah miskin.
Selain itu akan menginduksi orang miskin untuk tidak berusaha keras, karena sudah ada jaminan sosial. Ini dikenal sebagai Good Samaritans Paradox. Dan ini sudah terjadi di banyak negara dengan sistem jaminan sosial yang generous.
Bagaimana dengan usulan entry barrier? Sebagai suatu negara, kondisi ini ilegal, CMIIW. Setahu saya, tidak boleh ada hambatan mobilitas penduduk, barang dan jasa antar-daerah. Ini akan menambah distorsi. Ditambah lagi dalam era desentralisasi, kompetisi antar-pemda tidak membolehkan adanya hambatan antar-daerah. Orang boleh pilih mau tinggal di mana saja. "Voting with feet" kata Tiebout.
Jadi, memang tidak mudah menyelesaikan persoalan kemiskinan di perkotaan. Kalau pemda cuèk dengan pengemis, pengamen, dsb., maka dia juga akan dikecam oleh sebagian warga lainnya. Pasti kita sering dengar atau malah mengalami sendiri kejadian seperti pengemis atau pengamen yang melanggar hak orang lain dengan cara memaksa, menggores kendaraan, mengancam, bahkan menodong. Salahkah juga kalau pemilik mobil atau penumpang bis yang biasanya kelas menengah itu mengeluh dan protes?
Mereka bayar pajak, mereka berhak juga atas keamanan dan kenyamanan di jalan. Bukan salah mereka kalau mereka tidak miskin.
Saya sama sekali tidak setuju dengan cara kekerasan dalam menangani masalah orang miskin. Petugas yang melakukan kekerasan selayaknya mendapat hukuman juga. Tetapi menyuruh pemda (dalam hal ini DKI) bertanggungjawab penuh atas orang-orang miskin kota juga berlebihan. Jakarta tidak akan sanggup menyejahterakan semua orang miskin yang datang ke sini. Selama kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan/pendapatan masih jadi persoalan besar di negara ini, selama itu pula persoalan kemiskinan dan urbanisasi akan ada. Apakah pembayar pajak di Jakarta harus "dihukum" dengan menanggung arus orang miskin melalui urbanisasi?
Maka, saya menjadi heran kalau orang menggebu-gebu ingin jadi Gubernur DKI .. Apa dia malah gak pecas ndahe (red: pusing kepala).
salam
fau
Links
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
12:43 PM
1 komentar
Label: Jakarta, Kebijakan, Kemiskinan, pemerintah, Penggusuran, politik
03 May 2007
Wabah Kematian di Sekitar Kita
Sri Palupi
DULU dalam masyarakat Jawa dikenal yang namanya “pageblug”. Pageblug ini semacam wabah kematian yang terjadi akibat serangan dari “makhluk tak dikenal”. Gejalanya, pagi sakit, sore harinya mati. Atau sebaliknya, sore sakit, paginya mendadak mati. Karena menyerang banyak orang, maka kusebutlah pageblug itu wabah kematian. Mereka yang terserang awalnya sakit dan meninggal dengan cepat. Gejala semacam pageblug ini, disadari atau tidak, kini tengah menghantui masyarakat. Tentu pageblug yang sekarang, beda dengan pageblug yang dikenal dalam budaya Jawa dulu.
Ada tiga wabah kematian yang menghantui kita hari-hari ini. Kusebut wabah karena kematian itu bukanlah kematian biasa, melainkan fenomenal, sebagaimana pageblug.
Pertama, kematian ratusan ribu orang akibat rentetan bencana. Dari tsunami, banjir, tanah longsor, dan sederetan bencana lainnya. Seluruh kematian ini menarik perhatian masyarakat dan menggerakkan jutaan orang untuk berkabung. Tenaga dan harta disatukan demi meringankan derita para korban. Kematian ini membuat demikian banyak orang memaknai kembali hidup mereka dengan cara baru. Bencana tsunati, misalnya, membuat manusia merasa demikian kecil. Hilang sudah keangkuhan terhadap materi. Demikian yang terungkap dari para korban yang selamat. Bencana yang menelan korban massal dalam satuan waktu tertentu itu menjadi kanal rasa duka yang memicu semangat untuk sama-sama berjuang menghadapi situasi baru. Situasi tanpa sanak kerabat dan orang-orang dekat, tanpa harta, pekerjaan dan rencana masa depan – yang semuanya musnah ditelan bencana.
Kedua, kematian yang tidak tampak menonjol tetapi meluas secara perlahan. Kematian ini tampil dalam bentuk meluasnya jumlah anak penderita busung lapar. Pada tahun 2005 jumlah anak balita penderita busung lapar yang meninggal mencapai 293 jiwa. Ini yang tercatat. Entah berapa jumlah kematian yang tak tercatat. Pada bulan Januari – Oktober 2006 tercatat 186 anak balita mati akibat busung lapar. Sementara jumlah penderita gizi buruk-busung lapar meningkat dari 1,67 juta pada tahun 2005, menjadi 2,3 jiwa pada tahun 2006. Sampai hari ini, kematian akibat busung lapar terus berlangsung meskipun tidak ada yang mencatatnya secara sistematis. Bukan hanya kematian fisik yang terjadi pada kasus busung lapar, tetapi juga kematian “generasi”. Sebab anak yang menderita busung lapar, meski bisa diselamatkan dari kematian, tetapi mereka hidup dengan otak kosong. Karena terjadi secara perlahan dan satu demi satu, kematian jenis ini tak banyak mendapat perhatian, apalagi solidaritas sosial. Lihatlah sejumlah anak-anak penderita busung lapar yang direkam media ini, tak mampu menggerakkan solidaritas masyarakat sebagaimana kematian akibat bencana.
Ketiga, serupa dengan jenis yang kedua, kematian ini tidak tampak menonjol, terjadi satu demi satu, tetapi sesekali berhasil menyentak masyarakat. Kematian ini tampil dalam wujud bunuh diri yang terjadi di kalangan kaum miskin. Selama enam bulan pertama di tahun 2003, misalnya, bunuh diri di Jakarta saja telah mencapai 62 kasus. Ini kasus yang dilaporkan ke polisi. Tak tercatat berapa kasus yang tidak dilaporkan. Jumlah kasus ini meningkat 300% dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai Juni 2004 lalu, tercatat 38 kasus bunuh diri yang dilaporkan ke polisi. Kasus ini pun terus bertambah tanpa ada yang secara sistematis merekam dan mencatat. Yang membuatku tidak habis pikir, kasus bunuh diri ini juga menimpa anak-anak usia sekolah. Pada anak-anak, kasus bunuh diri meningkat 30%. Kebanyakan korbannya juga kaum miskin.
Masih belum lepas dari ingatan kita, kisah tragis bunuh diri ibu dan anaknya. Seorang ibu yang sedang hamil di daerah Koja, Jakarta Utara, misalnya, memutuskan bunuh diri, dengan membakar diri bersama kedua anaknya, Galang (7 th) dan Galuh (4 th). Dalam surat yang ia tinggalkan untuk suaminya tertulis bahwa dia sudah tidak tahan lagi menanggung kemiskinan dan melihat penderitaan anak mereka yang menderita kanker. Yang menyedihkan lagi, ketika tetangga membawa Galang yang penuh luka bakar ke rumah sakit, pihak rumah sakit menolak karena tidak ada uang jaminan. Juga seorang ibu di Malang, yang karena tak kuat menanggung beban persoalan ekonomi dan keluarga, memutuskan bunuh diri bersama empat anaknya yang masih kecil dengan meminum racun potasium. Racun itu diduga dicampur dengan air, lalu diminumkan kepada keempat anaknya. Setelah anak-anaknya tewas, sang ibu menyusul meminum racun yang mematikan itu. Peristiwa serupa pernah terjadi pada pedagang bubur di Sudirman dan pedagang kaki lima (PKL) di Halim yang memutuskan bunuh diri karena tak tahan menanggung beban hidup dan ancaman penggusuran yang terus mengejar mereka.
Semakin banyaknya warga miskin yang ambil jalan bunuh diri akibat desakan ekonomi, sepantasnya jadi perhatian. Sebab ini menandakan, hidup bersama dalam sebuah entitas bernama negara bangsa menjadi semakin tidak relevan buat kaum miskin. Padahal selama ini kaum miskin sudah teruji dalam hal kemampuannya bertahan menghadapi kesulitan. Mereka selama ini terbukti mampu bertahan di masa sulit sejak negeri ini dilanda krisis. Ketika para konglomerat dilanda depresi berat akibat krisis ekonomi, kaum miskin malah terkesan kian kreatif mensiasati kesulitan. Tapi kini? Bahkan anak-anak mereka pun sudah punya pikiran untuk bunuh diri. Gejala apa ini? Coba bayangkan, Heryanto, seorang murid kelas VI SD di Garut menggantung diri karena malu tidak mampu membayar biaya ekstrakurikuler senilai Rp 2.500. Aman Muhammad Soleh, siswa kelas enam SD di Bekasi, minum racun tikus karena belum bisa bayar uang ujian akhir. Nazar Ali Julian, 13 th, menusukkan pisau ke perutnya akibat tidak tahan menghadapi kemiskinan dan perceraian orang tuanya.
Meningkatnya kasus bunuh diri menandakan, bukan hanya krisis ekonomi yang dihadapi bangsa ini yang semakin parah, tetapi juga krisis hidup bersama kita. Solidaritas tampaknya menjadi semakin langka. Tradisi menanggung dan mengatasi masalah secara bersama dalam berbagai komunitas di negeri ini sudah luruh dan hanyut diterjang badai individualisme, materialisme, sektarianisme, dan konsumerisme.
Bukan hanya kasus busung lapar dan bunuh diri saja yang kian mencolok. Orang gila, gelandangan dan pengemis pun makin banyak kita jumpai di jalanan dan tempat-tempat umum. Mereka juga memadati kereta (KRL Jabotabek) yang setiap hari kutumpangi. Orang gila di kereta jadi bahan tertawaan dan hiburan gratis para penumpang. Dulu, aku masih bisa berkata, kalau mau belajar tentang perilaku masyarakat Indonesia, khususnya golongan ekonomi lemah, naiklah KRL Jabotabek kelas ekonomi. Dalam kondisi padat, sesak, panas dan penat, orang masih bisa ketawa, masih bisa bermain kartu, masih bisa arisan, pacaran, rujakan, dan juga masih bisa omong-omong tentang masa depan. Di situ bercampur baur masyarakat dari berbagai golongan dan para pedagang berbagai barang dan makanan. Para pedagang ini sangat kreatif dalam memanfaatkan peluang, mengemas dan menjajakan barang. Begitulah dulu aku melihat sikap dan perilaku orang miskin di Indonesia, setidaknya di Jakarta. Mereka selalu ada dalam situasi sulit, terus menerus ditekan dan digusur, tapi tetap saja kreatif dalam menyiasati hidup. Mereka tetap saja gembira dan dapat menciptakan kegembiraan di tengah desakan dan tekanan.
Tapi sekarang, apa yang terjadi dengan mereka, kaum miskin, khususnya yang di Jakarta ini? Benarkah survival system mereka sudah tak berdaya sengat? Entah mereka sudah lelah, atau senjata survive mereka sudah terlalu tumpul dan tak kuasa lagi menembus jantung sistem kota yang seolah-olah kian beradab ini? Mengapa virus bunuh diri kian mewabah di kalangan kelompok miskin? Dari dulu, kematian memang tak pernah punya daya sengat bila berhadapan dengan kaum miskin. Tak ada yang mereka takutkan untuk terus bertahan hidup, sebab mereka toh have nothing to loose. Meminjam istilah yang digunakan oleh orang-orang tergusur di Jawa Barat, mereka itu kaum “selon”, artinya berani mempertaruhkan segalanya demi memperjuangkan sejengkal kehidupan. Jadi selama ini mereka bukan berani mati, tetapi berani memperjuangkan hidup, meskipun untuk itu taruhannya adalah kematian. Tapi sepertinya sekarang ini perjuangan untuk mempertahankan hak hidup semakin menyerap energi. Semua perjuangan sudah dijalankan dan mentok, tak mampu menembus tembok tebal yang dibangun penguasa dengan segala logika bisnisnya. Ruang perjuangan menjadi semakin sempit. Dulu, perempuan-perempuan masih bisa menelanjangi diri di hadapan aparat untuk mempertahankan gubug-gubug mereka dari ancaman penggusuran. Dulu masih memungkinkan mereka menempatkan anak-anak di barisan depan guna melunakkan kekerasan brutal aparat dan preman yang hendak merampas hidup mereka, yang sebenarnya sudah berada di ambang batas antara hidup dan mati.
Kini semua cara itu sudah tak mempan. Aparat semakin buta dan brutal. Gubug-gubug, tempat kerja, dan ruang hidup mereka terus saja digusur, dirampas, dibakar dan dihancurkan. Satu-satunya yang masih jadi milik mereka kini hanyalah tubuh, yang memenjarakan jiwa, kata Plato. Dengan bunuh diri, bisa jadi mereka hendak membebaskan jiwa dari belenggunya. Atau barangkali, bunuh diri lebih baik daripada gila. Orang gila di tengah masyarakat yang serba waras sekarang ini hanya akan jadi bahan tertawaan.
Lalu, apa yang membedakan kematian massal akibat bencana, dengan kematian satu demi satu kaum miskin, entah karena lapar atau bunuh diri itu? Kematian massal akibat bencana setidaknya mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap hidup. Sementara kematian satu demi satu kaum miskin itu, sepertinya tak mampu mengubah apa pun. Usai bencana, keluarga korban tsunami yang masih hidup mampu memberi makna baru pada kehidupan mereka.
Aku tak tahu, bagaimana keluarga korban yang mati akibat busung lapar dan korban bunuh diri akibat deraan kemiskinan itu mampu memaknai kehidupan mereka yang masih tersisa. Mungkin bukan sebuah makna hidup yang bisa mereka temukan, tetapi sepotong doa, sebuah litani tak kunjung henti pada SANG PEMILIK HIDUP, yang suatu kali pernah memanggil mereka yang miskin dan lapar dengan seruan: “Datanglah kepada-Ku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.”
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
1:49 PM
0
komentar
Label: busung lapar, Kebijakan, Kemiskinan, Penggusuran, politik
NTT: (Memang) [N]asib [T]ak [T]entu
Yan Kolibau
KETIKA mendengar singkatan yang dipelèsètkan ini dalam sebuah diskusi di bulan Desember 2006 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), telinga saya panas dan marah. Pasalnya sejak belajar SMA di Solo, Jawa Tengah, saya membayangkan kampung halaman saya sangat indah, para elitenya arif bijaksana. Dan setelah selesai kuliah saya akan kembali mengambil bagian dalam proses kesejahteraan yang akan segera nyata.
Tapi, apa yang terjadi? Satu tahun, dua tahun.. sepuluh tahun.. bahkan 20 tahun berlalu. Rambutku semakin banyak yang uban. Elit silih berganti kecuali Walikota Kupang (SK Lerick) dan Gubernur NTT (Piet A Tallo) yang selalu menduduki puncak kekuasaan. Tak satu pun harapan menjadi kenyataan. Di tengah pengharapan yang tak berkesudahan itu, sebagai orang beriman, saya dan beberapa rekan berusaha menghibur diri dengan mengatakan "tak mengapa,
penantian orang NTT belum sebanding orang Jawa menanti Satrio Piningit, datangnya Ratu Adil". Lebih tidak berarti lagi dibandingkan dengan penantian orang Yahudi akan datangnya Yesus Kristus, Juru Selamat Dunia, atau orang Muslim akan datangnya Imam Mahdi.
Di tengah penantian itu terjadilah perang saudara di Timor Portugis tahun 1975. Orang NTT di perbatasan tunggang langgang pada tanggal 11 April tahun 1976 —pada Minggu Palma— ketika pasukan Fretelin memukul mundur Resimen Pelopor dari Republik Indonesia yang menjaga perbatasan.
Porak porandalah segalanya. Hilang harta benda, hilang pula nyawa. Setelah itu banyak proyek mengalir membawa kegembiraan untuk beberapa orang dan meninggalkan duka untuk rakyat banyak sebab mereka kehilangan segalanya.
Waktu berlalu. Amukan pikiran tak juga tersalurkan. Tak banyak orang mempercakapkan apa yang terjadi. Dalam kebisuan itu beribu pasang mata menyaksikan betapa uang mengalir dari Jakarta ke daerah, mobil-mobil mewah plat merah dan plat hitam berseliweran di jalan raya hingga ke jalanan kampung. Dan tidak sedikit rumah mewah diririkan. Entah milik siapa. Konon banyak pula orang naik pangkat dari Letnan Kolonel naik bahkan menjadi Letnan Jenderal, dari pengangguran menjadi usahawan, dan sebagainya.
Akhirnya terjadi lagi duka ‘jilid kedua’, ketika terjadi jajak pendapat di provinsi Timor Timur. Semua yang terjadi dalam agenda jilid satu tahun 1975 terulang kembali, bahkan mengalami peningkatan. Lebih banyak uang mengalir, lebih banyak warga masyarakat mengalami duka, dan juga lebih banyak orang memanfaatkan kesempatan. Data yang ada memperlihatkan intensitas korupsi selama tahun 1990-an sampai 2006 meningkat tajam, tapi tak banyak orang tersentuh, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta, termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
Adakah kemajuan dan harapan untuk NTT? Salahkah singkatan-ejekan “Nasib Tak Tentu” itu? Jawabnya: "Barangkali mungkin (memang) Nasib-nya Tak Tentu". Para bupati dan mantan-mantan bupati bahkan sampai pejabat-pejabat di tingkat propinsi di NTT sangat banyak yang “bermasalah”. Rasanya lebih banyak yang terindikasi terlibat korupsi, atau setidaknya patut diduga. Sementara ada yang sudah menjadi tersangka akan tetapi belum ada kejelasan.
Pada akhirnya siapa yang akan memberikan singkatan atau akronim yang indah untuk NTT sangat tergantung dari kecerdasan memimpin dan kebeningan hati nurani para elitnya.**
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
1:07 PM
1 komentar
Label: busung lapar, Kemiskinan, Leadership, Nusa Tenggara Timur, pemerintah, politik
09 November 2006
Sudahkah Terjadi Perubahan di Sragen?
Sri Maryanti
BEBERAPA waktu yang lalu, nama pemda Sragen begitu mencuat dengan proyek percontohan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Kantor ini terkenal sebagai wujud upaya pemda dalam memberikan pelayanan publik yang sederhana, jelas, aman, transparan, ekonomis, adil dan tepat waktu. Konon inisiatif ini muncul dari ide Bupati, Untung Wiyono. Sebagai pengusaha-bupati kini di tangannya ada banyak perusahaan seperti rumah sakit, sekolah, PJTKI, SPBU, perusahaan air mineral, perusahaan perkayuan, dan juga tanah di mana-mana. Banyak orang menyebut ide ini keluar dari refleksi pengalamannya sebagai pengusaha. Masalah KPT juga sempat diangkat dalam satu program siaran TV bergengsi “Republik BBM” yang menghadirkan Bupati Sragen.
Terpancing ketenaran KPT, aku sempatkan diri datang ke sana. Dua hari aku berada di daerah ini. Kawan-kawan dari Kantor Pelayanan Bantuan Hukum ATMA Solo mempertemukanku dengan beberapa komunitas masyarakat yang ada di sana. Aku juga sempat datang ke kantor KPT dengan membawa beberapa pertanyaan. Benarkah sudah terjadi perubahan mendasar di pemda Sragen? Dan apakah juga benar bupati Sragen seorang yang pro-perubahan dan pro-rakyat miskin?
Begitu menginjakkan kaki di lantai kantor tersebut, segera terlihat para pegawai yang berblazer dan berdasi rapi tampak siap melayani. Di samping pintu masuk terpampang lebar satu bagan. Diterangkan semua prosedur pengurusan berbagai keperluan. Tidak main-main. Layanan ini meliputi 52 macam ijin dan 10 non-ijin dalam satu atap. Mereka menamakan layanan ini “one stop service”. Tampaknya dengan KPT pemda ingin menunjukkan niatnya membuat satu perubahan.
Harus diakui bahwa banyak pihak terbantu dengan layanan ini. Terutama para pengusaha. Entah karena efektivitas layanan ini atau kepandaian bupati menyakinkan investor, beberapa investor segera masuk. HM Sampoerna dan beberapa industri perkayuan serta tekstil mendirikan pabrik di sana. Apakah para investor itu bekerja sama dengan perusahaan milik bupati? Seorang pengusaha di Sragen yang aku temui menyinggung bahwa pimpinan pabrik di perusahaan HM Sampoerna tersebut adik bupati. Apakah pemberian ijin pada HM Sampoerna ini berkaitan dengan jabatan adik bupati di perusahaan ini?
Usaha pemda dalam mengurangi pengangguran tampak nyata patut dihargai. Masuknya beberapa investor ke daerah tersebut jelas banyak menyerap tenaga kerja. Apalagi bupati juga memiliki inisiatif membuat pusat-pusat pelatihan kerja. Banyak anak muda yang belum bekerja memperoleh pelatihan keterampilan secara gratis. Mereka bisa belajar berbagai hal seperti komputer, perbengkelan, jahit menjahit, dan perkayuan.
Pemda juga tak hanya mampu menggalang kerja sama dengan para pengusaha namun juga pihak akademisi. Ini terlihat dengan adanya kerjasama transfer teknologi pertanian dalam rangka pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah antara pemda dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Selain itu pemda juga dikenal cukup maju dengan mengaplikasikan teknologi informasi dalam mendukung kerja-kerja pemerintahan.
Di sisi lain ada juga fakta yang tampak ganjil. Bergantinya kepala kejaksaan negeri sampai beberapa kali. Selama bupati ini menjabat, sudah dua kali terjadi penggantian kepala kejaksaan negeri. Padahal beberapa komunitas warga mengenal para pejabat kejaksaan tersebut sebagai orang yang memiliki visi kuat mengungkap kasus korupsi dana purna bhakti tahun 2003 di Sragen. Mungkinkah pergantian jabatan ini berkaitan dengan kasus korupsi yang mereka tangani? Sampai periode kedua bupati ini menjabat, kasus korupsi dana purna bhakti belum juga selesai.
Beberapa pengalaman aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sempat bekerja di Sragen mengatakan bupati lebih sering tidak kooperatif terhadap mereka. Sulit sekali menemuinya untuk diajak berdialog.
Tanggapan yang mirip dari pihak bupati juga dialami oleh para petani yang tergabung dalam Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS). Kelompok petani ini sebenarnya sudah sejak 1965 mengalami berbagai pelanggaran HAM. Mereka sempat mengalami pengusiran, penculikan, pengasingan dan berbagai intimidasi selama puluhan tahun mencari keadilan atas tanah mereka yang hilang.
Saat para petani meminta bantuan bupati untuk memperoleh kejelasan atas tanah mereka, bupati sempat menyanggupi. Namun setelah berbulan-bulan para petani itu menunggu tindakan nyata dari bupati, tiba-tiba bupati itu malah mengembalikan surat pengajuan permohonan tanah yang diajukan para petani tersebut. Alasannya karena ada orang-orang LSM yang bekerja bersama petani tersebut. Hal ini tercatat dalam dokumentasi yang dibuat FPKKS dan ATMA Solo. Kenapa bupati bersikap “anti” kepada LSM? Apakah benar ada jarak antara lembaga-lembaga informal dengan lembaga-lembaga formal di Sragen?
Pertanyaan itu tak berhenti sampai disitu. Sederetan pertanyaan lain mengikutinya. Aku menjadi tidak begitu yakin bahwa bupati itu cukup “pro” pada rakyat miskin. Sebandingkah kehebatan administratif tersebut dengan kasus-kasus besar seperti korupsi dana purna bhakti senilai Rp2,25 M dan kasus ketidakadilan yang dialami petani Sambirejo?
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
8:34 PM
2
komentar
Label: Ekonomi, Investment, pemerintah, petani, politik, Reform
04 November 2006
Satu Milyar di Malam Ramadhan
Gamma M. Jauhari
KESEMPATAN menarik ini datang pada satu hari di bulan Ramadhan tahun ini. Saya berkesempatan menghadiri undangan salah satu acara buka puasa bersama seluruh keluarga besar saya. Buka bersama kali ini diadakan di salah satu rumah saudara. Kebetulan sekali saudara saya merupakan seorang pengusaha terkemuka yang tinggal di bilangan Pondok Indah. Apa yang saya lihat disana? Dan apa yang menarik dalam acara tersebut?
Apa yang saya lihat setiba di rumah itu sungguh membuat saya terkesima. Sebuah bangunan yang tak hanya sangat megah dan mewah. Disangga pilar-pilar yang teramat kokoh. Menatap angkuh pada siapa pun yang hendak memasukinya. Aroma selera berkelas segera tercium.
Tata ruang dan seni arsitektur dalam ruangan tersebut benar-benar berselera tinggi. Ini pasti semakin menambah sempurna dari nilai bangunannya. Kesempurnaan itu semakin lengkap ketika saya memasuki bagian belakang rumah. Sebuah taman terhampar luas. Sebuah air mancur utama berikut anak sungainya mengalir ke seluruh bagian taman. Satu gazebo utama menjulang megah. Kemegahan gazebo utama itu makin dipermegah lagi oleh gazebo-gazebo lain yang berderetan di sisi kiri dan kanan mendampinginya. Seperti sederetan pengawal yang menjagai sang penguasa.
Bangunan tersebut tampaknya menggambarkan sebuah perkawinan antara sebuah kastil bergaya abad pertengahan dengan kemajuan modernitas di era globalisasi. Sebuah gaya bangsawan baru di abad 21. Tebak berapa nilai rumah itu? Belakangan saya baru tahu rumah itu seharga Rp600 miliar. Sebuah jumlah yang saya sendiri belum pernah seumur hidup bertatapan langsung. Bahkan, terfikirkan pun tak pernah.
Dalam rangkaian acara berbuka puasa dan shalat Tarawih bersama malam itu, hadir pula para tamu kehormatan. Mulai dari rekan-rekan sesama pengusaha hingga para pejabat daerah. Hadir juga gubernur, anggota DPD, DPR, DPRD, dan pejabat-pejabat lain yang berasal dari satu tanah kelahiran yang sama.
Mulanya saya berfikir malam itu merupakan malam ajang gagah-gagahan atas prestasi duniawi yang berhasil dicapai dari masing-masing orang yang hadir di sana. Dan tampaknya dugaan saya tak meleset. Memang seperti itu adanya.
Namun ada satu hal yang sangat menggugah saya. Ketika rangkaian acara shalat Tarawih, sambutan dari tuan rumah, sambutan para pejabat serta acara ceramah usai, acara itu ditutup dengan pengumpulan zakat. Koordinator pengumpulan zakat tersebut adalah satu yayasan yang ditunjuk oleh tuan rumah.
Kawan-kawan, berapa dana yang berhasil terkumpul? Mencengangkan. Dalam seketika Rp600 juta terkumpul dari tamu yang hadir. Jumlah tersebut belum termasuk dana dari tuan rumah. Lebih gila lagi, tuan rumah bersedia menutup angka tersebut hingga menjadi Rp 1 Milyar. Batinku bertanya, “Lalu berapa kekayaan mereka sesungguhnya?”
Mungkinkah ini wujud nyata mimpi-mimpi dari kaum dhuafa di bulan Ramadhan? Kalau benar, bulan ini menjadi satu bulan yang penuh berkah, agar mereka-mereka yang berkelebihan berkenan menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk diberikan kepada yang berkekurangan.
Saya jadi berangan-angan. Coba kalau setiap bulan itu bulan Ramadhan. Sehingga setiap hari mereka-mereka yang berkelebihan merasa selalu diketuk pintu hatinya oleh Yang Kuasa. Semestinyakah dalam waktu kurang dari sepuluh tahun bangsa ini akan terlepas dari jeratan kemiskinan yang berkepanjangan? **
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
3:15 PM
5
komentar
02 August 2006
Belalang dan Keong Mas di Sumba Timur (2)
MESKIPUN orang terus baku debat tentang bagaimana memahami hama-hama lapar di Nusa Tenggara Timur (hama belalang kembara, keong mas, dll.), tampaknya ada satu hal penting yang tak boleh lupa: Apakah hama itu sudah tak mengancam pertanian di Sumba lagi? Mudah-mudahan.
Namun, yang jelas, keadaannya tetap tak jelas, karena hama itu masih mungkin menyerang lagi. Saya mendapatkan kabar yang mengandaikan masih adanya ketakpastian ini dari Simon P. Pandahuki, petugas pemantau dan pengendali hama (PHT) dari dinas pertanian Sumba Timur. Apa yang dilakukannya? Bagaimana ia bisa berhasil mencegah hama belalang menghabisi sawahnya?
Karena tugasnya, Simon meninjau dan memantau bibit-bibit belalang itu muncul di mana saja. Keliling-keliling kabupaten. Naik sepeda motor. Berat juga pekerjaan pegawai negeri ini. Dia juga pernah mendampingi pakar entomologi Prof Kasumbogo Untung dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, untuk meneliti perilaku belalang kembara itu. Entah apa hasilnya untuk masyarakat Sumba. Nyaris kurang terdengar dari mulut para petani. Yang jelas, April 2006 Simon melihat puluhan ribu belalang sudah mulai ngendon lagi di hutan terdekat dari Waingapu. Wanti-wantinya perlu didengar, kalau tak ingin terlambat.


Caption: Simon Pandahuki sedang memegang bibit mimba (kiri/atas), Agus Dapa Loka (kanan/atas), Ndena Njurumana (bawah/samping)
Simon sendiri sudah tahu kunci penanganannya, tapi tampaknya hanya untuk lingkup lahan pertanian sempit. Bukan untuk proyek yang besar. Jangan-jangan belalang kembara ini tak bisa ditangani secara proyek-proyekan. Barangkali ini hikmahnya untuk masyarakat dan pemerintah. Yang jelas, tampaknya kemujarabannya layak dicoba. Soal proyek atau jangan proyek itu tampaknya soal lain, karena bersangkutan dengan berbagai aspek implementasi program dan bergantung kerangka berpikirnya bagaimana. Tapi, yang jelas, apa pun keadaan dan alasannya, coba sekali lagi bayangkan: hama belalang sudah menyerang selama delapan tahun di jangkauan wilayah dua kabupaten di pulau Sumba (juga dilaporkan terjadi di Timor). Terlalu lama dan terlalu luas. Dan sampai sekarang sebagian besar masyarakat petani sebenarnya tetap belum pasti tentang penanganan praktisnya bagaimana. Siapa yang salah? Pemerintah atau masyarakat?
Sebenarnya saya ingin bertemu dengan Simon bukan karena belalang, tapi karena ia membibitkan pohon mimba di halaman rumahnya. Saya tertarik mau bawa oleh-oleh bibit pohon mimba (azadirachta indica), karena berbagai kegunaannya. Di antaranya adalah untuk pengobatan penyakit (anti diare, penyakit napas, sakit gigi, malaria, kencing manis, disentri, masuk angin, penyakit kulit [eksim, gudig] sindap, ketombe, hepatitis, gagal lever, kanker lever, jerawat.. Wah, 1001 penyakit. Hebat nggak?), dan bisa untuk macam-macam guna lain: obat nyamuk, pestisida dan pupuk organik. [Wah, wah! Itulah sebabnya saya mau tanam di pot. ☺] Nusa Tenggara Timur sendiri dikatakan sebagai kawasan di mana pohon mimba itu banyak tumbuh. Simon mengatakan mimba sebenarnya lebih banyak di Madura. Teman-teman di Jember, Jawa Timur tak asing dengan tanaman ini. Tapi hati-hati, kalau kebanyakan minum ramuan tanaman ini, bisa mandul, kata mereka.
Rumah Simon di balik kawasan pacuan kuda Waingapu dikelilingi pohon-pohon mimba. "Di dalam rumah saya tak ada nyamuk," begitu ia menyatakan keyakinan kemujaraban pohon yang rasa daunnya pahit itu. Di depan rumahnya demplot-demplotannya sudah banyak membantunya ketika mendukung proyek ratusan juta rupiah untuk menanam mimba oleh Bappeda Sumba Timur. Entah ditanam di mana pohon-pohon itu. Soalnya, petani-petani yang anak-anaknya kurang gizi kok tak tahu-menahu tentang mimba yang dahsyat kegunaannya itu.
Simon sendiri juga punya sawah sesempit 10 are, tak jauh dari saluran air bendungan Kambaniru. Dan sawahnya, menurut pengakuannya, tak pernah diserang belalang sama sekali. Hasilnya bisa sampai 800 kg gabah. Tapi kenapa kok hanya Simon saja yang bisa mencapai prestasi semacam ini? Memang tugasnya tidak jadi penyuluh sih. Tapi apa yang dilakukan para penyuluh yang lain? Terlalu banyak petani dan jumlah penyuluh kurang? Ini pendapat yang dikemukakan oleh mantan kepala dinas pertanian kabupaten Sumba Timur, yang saya temui di toko pertaniannya Aditani di kota Waingapu, tapi ternyata juga anggota DPR dan Departemen Pertanian di Jakarta.
Sambungan lain: Meskipun sudah tak ada hama belalang menyerang 2006, banyak petani masih saja menceriterakan sedikitnya hasil produksi mereka. Jumlahnya tak mencukupi untuk persediaan makanan keluarga, sekalipun.
Alasan lain yang mereka ajukan adalah hama keong mas. Di desa-desa di sekitar bendungan Kambaniru, kecamatan Waingapu, Sumba Timur, masih dikeluhkan adanya hama siput ini. Bisa kita lihat dengan mudah cangkang-cangkang bekas rumah mereka dan telur-telurnya di sawah-sawah di sekitar kelurahan Mauliru. Teman saya Agus Dapa Loka yang bertani di sekitar kelurahan Kambajawa kewalahan menghadapi keong mas.
Di pulau Jawa, lagi-lagi, seperti belalang, orang memakannya untuk tambahan protein. Di Sumba semula orang memakannya, tapi sekarang sudah jadi jijik karena siput yang telurnya seperti es krim itu sudah jadi terlalu banyak dan jadi hama. Agus Dapa Loka mengatakan telur-telurnya bahkan sudah bersarang di dinding bendungan Kambaniru. Wah.
Sementara petani pintar bisa mengendalikannya dengan memelihara bebek dan itik. Tapi banyak yang tak memelihara unggas ini meskipun mereka tahu telurnya bergizi. Atau, memasang pintu air dari bambu di mulut saluran sawah. Keong-keong akan mangkal di situ. Tinggal ambil. Malah Ndena Njurumana juga mengamati bahwa keong-keong ini bisa berguna, karena mereka hanya makan batang padi ketika masih muda. Maka bisa dimanfaatkan untuk membersihkan gulma, katanya.
Kemudian saya ceriterakan pada Agus Dapa Loka tentang kegunaan pohon mimba. Dia terheran-heran. Pohon mimba ada di belakang rumahnya, tapi dia tak tahu untuk apa. Untung tak ditebang. Juni 2006 dia mencoba ramuan mimba ini untuk membasmi wereng yang juga menyerang sawahnya. Wereng langsung tewas, tulisnya lewat pesan singkat pada saya. “Campuran dan porsi yang saya coba ternyata pas sekali,” lanjutnya dalam sms.
Siapa mau coba?**TIPS MENARIK!
Yang ingin sedikit mencicipi pandangan udara dan sekaligus meraba latar belakang ilmu bumi dari Kota Waingapu, kawasan persawahan di pinggir kota ini yang sayangnya justru banyak anak kurang gizi, dan bendungan (sungai) Kambaniru kiranya tak rugi jika meng-klik beberapa links jasa WikiMapia yang ada dalam kalimat ini, asal sabar dikit.
Lihat tulisan sebelumnya: Belalang dan Keong Mas di Sumba Timur (1)
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
7:22 PM
0
komentar
Label: busung lapar, daerah, Kemiskinan, kesehatan, korupsi, lingkungan, masyarakat adat, Nusa Tenggara Timur, pemerintah, perempuan, petani, politik



Untuk Hari Ini
Babu Negara
Olkes Dadilado
Education21
Rairo
Geworfenheit
Kodrat Bergerak
Chi Yin
aha!
John's blog
ambar
andreas harsono
bibip
Space & (Indonesian) Society
dreamy gamer
sundayz
wadehel
rudy rushady
Timor Merdeka
G M
Karena Setiap Kata adalah Doa
Sarapan Ekonomi
wisat
Adhi-RACA