Showing posts with label Penggusuran. Show all posts
Showing posts with label Penggusuran. Show all posts

07 February 2014

Sulya, Empat Kali Jadi Korban Perampasan Lahan

Sulya


“Sejak 2009 saya mengalami empat kali perampasan tanah oleh perusahaan perkebunan sawit. Dua kali perampasan tanah dilakukan PT Bangkit Usaha Mandiri (BUM), masing-masing seluas 27 hektar kebun karet dan 5 hektar kebun karet lainnya. Perampasan lahan yang dua lagi dilakukan PT Bumi Hutan Lestari (BHL), masing-masing seluas 4 hektar kebun buah-buahan yang di dalamnya ada tanaman karet dan 9 hektar ladang padi. Tanpa sepengetahuan saya, perusahaan membakar dan merusak kebun dan ladang. Saya sudah berulangkali menyampaikan protes ke pihak perusahaan dan mengadu ke lembaga adat, pemerintah desa, kecamatan, dan kepolisian untuk meminta tanah saya dikembalikan. Protes saya tak ditanggapi. Perusahaan membayar preman untuk mengancam dan meneror saya. Saya dipaksa menerima ganti rugi sebesar Rp 13,5 juta untuk 27 hektar kebun yang berisi ribuan pohon karet dan Rp 20 juta untuk 4 hektar kebun buah-buahan. Uang Rp. 13,5 juta yang saya dapat dari PT.BUM tak sebanding dengan dana yang sudah saya keluarkan untuk menanam karet. Biaya pembersihan lahan saja Rp 500 ribu per hektar, tidak termasuk biaya pembelian bibit, penanaman dan perwatan. Bisa menghabiskan Rp 3 juta rupiah untuk setiap hektarnya.”  (Sulya,  warga desa Mirah Kalanaman, kecamatan Katingan Tengah, kabupaten Katingan)

Read More...

11 July 2013

Pesan dari Sarapat

Sarapat adalah nama desa di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Meskipun statusnya sebuah desa di pedalaman, apa yang terjadi di Sarapat memberi gambaran tentang bagaimana Republik ini dikelola.
Beberapa tahun terakhir, masyarakat adat di Desa Sarapat dan sekitarnya berjuang mempertahankan hak hidup berhadapan dengan korporasi tambang dan perkebunan sawit yang memorak-porandakan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat. Dalam diskusi bersama warga, saya menangkap pesan penting yang hendak mereka sampaikan kepada segenap warga RI dan penguasanya. Mereka menilai pengelola Republik tengah menjadikan Indonesia bangsa primitif.
Kehilangan kebun
Di Desa Sarapat tinggal seorang kakek berusia lebih dari 80 tahun. Selama ini ia prihatin dengan kondisi masyarakatnya yang tak berdaya ketika pihak korporasi atas seizin pemerintah membabat habis hutan serta merampas hutan adat, tanah ulayat, dan kebun rakyat. Bahkan, hutan anggrek dan hutan tanaman obat yang langka dan tak ternilai harganya habis dibabat. Atas seluruh kehilangan ruang hidup dan masa depannya, warga dipaksa menerima uang tali kasih Rp 1,5 juta per hektar lahan kebun karet.

Read More...

05 April 2011

Negara Terus Memainkan “Festival” Penggusuran

Cheluz Pahun

 Foto, Kompas : Warga DKI hidup dibawah kolong jembatan
Peristiwa Pengusuran masih saja terus  terjadi. Tanggal 8 Maret 2011 lalu sedikitnya 200 lapak pedagang Kaki-5 di Pasar Ciampea Lama (PCL), di Jl. Letnan Sukarna, Kecamatan Ciampea, Selasa diobrak-abrik petgas Satpol PP Kabupaten Bogor. Sebelumnya Pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor memberikan batas akhir Febuari untuk mereka mengosongkan PKL. 

Tanpa ampun, para penegak perda Kabupaten Bogor ini membongkar puluhan lapak pedagang Kaki-5. Aksi saling dorong yang disertai perang mulut tak terhindarkan, namun sayang reaksi pedagang  mempertahan lapaknya tak digubris Sat Pol PP. Lapak-lapak pedagang Kaki-5 dalam hitungan menit roboh dihantam alat berat.

Read More...

11 August 2009

Kutunggu Keadilan di Langit Jakarta

(Refleksi Aliansi Rakyat Miskin dalam Advokasi Menolak Perda Ketertiban Umum)

Oleh : Sri Maryanti

Setelah proses panjang advokasi penolakan pemberlakuan 'Perda Kontroversi' yang sarat dengan nuansa pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi besar memicu kekerasan, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan pada tanggal 27 Juli 2009 kemarin sebagai jawaban atas permohonan uji materiil yang diajukan pihak kelompok miskin melawan gubernur DKI . Keputusan tersebut sungguh sangat melukai hati kami sebagai kelompok miskin di Jakarta. Putusan tersebut banyak dilingkupi ketidakjelasan yang wajib kami pertanyakan keadilannya. Para penggugat langsung dianggap tidak sah hak gugatnya. Para hakim sama sekali tidak mempedulikan isi gugatan kami.

Sementara itu, dalam keseharian, praktek-praktek kekerasan sebagai akibat implementasi dari peraturan tersebut semakin memakan banyak korban di kalangan kelompok miskin di Jakarta. Modus-modus tindakan kekerasan yang terjadi makin berkembang ke tingkat yang lebih mengerikan.

Ganasnya Perda Ketertiban Umum
Dalam catatan Institut EcosocRights, jika dalam satu bulan terdapat 1.000 orang di Jakarta dan sekitarnya kehilangan pekerjaan atau tempat tinggal karena penggusuran dan penangkapan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), angka itu masih terbilang kecil. Rata-rata jumlah korban penggusuran setiap bulannya mencapai 3.200 orang. Sebagian besar terjerat oleh Perda DKI No 8 Tahun 2007 mengenai Ketertiban Umum.

Sebegitu ganas perda ini menghabisi kelompok informal di ibu kota. Memprihatinkan. Apalagi modus-modus penangkapan dan penggusurannya semakin mengerikan. Teman kami seorang pengamen, Dede Armila sampai sering dicekam rasa takut saat harus memegang gitar di jalanan. Apalagi setelah beberapa kali ia lihat cara Satpol PP menangkapi mereka dengan cara yang makin licik. Mereka bagi-bagi sembako pada emak-emak gelandangan dan pengamen atau permen dan makanan kecil pada anak jalanan. Setelah ngumpul, tiba-tiba Satpol PP mengepung. Mereka ditangkapi dan dimasukkan dalam mobil yang berkerangkeng. 'Kami menyebut mobil itu dengan istilah kaleng kerupuk.' Hal seperti ini sering sekali terjadi di daerah Tomang, Jakarta Barat.

Sebenarnya perda kontroversi ini mulai jadi bahasan kami sejak September 2007. Waktu itu gubernur DKI masih dipegang Sutiyoso. Perda tersebut sungguh meresahkan kami karena banyak sekali pasal-pasal yang mengancam kehidupan orang miskin di Jakarta. Gelombaang protes pedagang kaki lima, pengamen, waria, perempuan yang dilacurkan, anak jalanan, dan orang miskin bermunculan. Berbagai aksi demontrasi digelar di kantor-kantor instansi pemerintah. Kami datangi kantor gubernur, kantor DPRD, Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Istana Negara untuk meminta para pejabat negara agar tidak sekejam itu membuat aturan. Tampaknya kami seperti bicara dengan tembok. Bahkan salah satu pegawai Depdagri yang menemui kami, dengan ringan berkata "Kenapa mesti berjualan di trotoar? Kenapa tidak cari pekerjaan menjadi buruh cuci pakaian?" Kami sampai tidak bisa menjawab.

Beginilah kalau kita dipimpin oleh para pejabat yang tidak tahu susahnya menjadi buruh cuci. Orang dilarang mencari kesempatan lebih baik dari buruh cuci. Jadi saat pejabat Depdagri membahas perda ini di sebuah hotel mewah di kawasan pantai Ancol, tidak ada bayangan apapun tentang nasib orang-orang miskin ini akibat peraturan yang sedang mereka bahas. Perda itu diloloskan begitu saja.

Saking kesalnya, kami kemudian ngamen. Hasil ngamen kami serahkan kepada presiden sebagai ungkapan kekecewaan kami pada negara yang tidak melindungi kami. Tapi polisi melarang kami mendekati pasukan penjaga istana yang akan kami titipi duit tersebut. Polisi itu berjanji akan menyerahkan uang itu ke Sekretariat Negara untuk diserahkan ke SBY. Tentu kami tahu, polisi itu hanya membual. Usaha lain untuk mendekati presiden adalah dengan menitipkan pesan pada salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kami wanti-wanti betul agar ia menyampaikan dampak buruk yang diakibatkan pemberlakuan perda ini. Rasanya juga tidak ada hasilnya. SBY tetap membiarkan perda ini berlaku.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari berbagai latar belakang ilmu (planologi, hukum, filsafat, arsitek, sosiologi dan lingkungan) juga pernah mencemooh draft peraturan daerah ini karena terdapat banyak keanehan dalam rumusannya. Mereka sampai membuat acara bertajuk 'Mati Ketawa ala Perda' pada bulan puasa 2007. Kritik mereka bukan sekedar guyonan kosong, namun di dasarkan pada hasil kajian terhadap perda ini. Bayangkan, seorang warga kota bisa di denda hingga Rp20 juta hanya karena membeli makanan di kaki lima yang tidak mendapat ijin pemerintah. Benar-benar sinting. Berikutnya hasil kajian mereka kami lampirkan dalam gugatan maupun surat penolakan kepada pemerintah. Dukungan juga mengalir dari lembaga internasional COHRE (Center on Housing Rights and Eviction). Mereka mengirimkan petisinya kepada pemerintah agar membatalkan perda tersebut. Mereka juga melampirkan hasil kajian kasus serupa di India. Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) juga sempat melayangkan surat penolakan yang disertai hasil kajian mereka kepada Depdagri.

Tahun berganti, pejabat pun berganti. Fauzi Bowo naik menjadi Gubernur DKI. Tak ada kemajuan apapun untuk masalah ini. Gubernur yang baru cenderung mendiamkan proses pemberlakuan perda ini terus berjalan dan meloloskannya ke Depdagri. Akhirnya terpaksa kami menempuh upaya hukum terakhir. Bulan Februari 2008 kami mengajukan gugatan uji materiil keberatan terhadap perda ini ke MA. Kami mengantarkan berkas gugatan tersebut dalam sebuah iringan demonstrasi massa orang miskin ke kantor lembaga tinggi negara ini agar mereka tahu, gugatan ini adalah harapan jutaan orang miskin di Jakarta.

Keadilan Terpenjara
Berbulan-bulan lamanya masalah ini seperti membeku di kantor Mahkamah Agung. Pernah kami coba menanyakan perkembangan kasus ini langsung ke kantor mereka. Kami dipingpong dari ruangan ke ruangan. Memang ada komputer di lobi yang bisa dipakai untuk melihat perkembangan gugatan. Waktu itu kami tidak menemukan gugatan kami terdaftar dalam komputer tersebut. Untung teman-teman dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Jakarta) masih rajin memantau perkembangan kasus ini.

Sampai pada akhir Juli lalu, kami dikejutkan oleh sepucuk surat dari MA yang berisi keputusan atas gugatan kami. Surat bernomor 56/P.PTS/VII/2009/P/HUM/2008 tersebut memberitakan bahwa para hakim menolak gugatan kami dan menghukum kami dengan membayar biaya perkara satu juta rupiah. Alasan penolakan adalah para penggugat dianggap tidak sah.

Pupus sudah harapan mendapatkan keadilan dari lembaga tinggi negara yang katanya agung itu tanpa pernah kami dipanggil sekalipun untuk dimintai keterangan. Bahkan kapan dan dimana sidang itu berlangsung kami tak pernah diberi tahu. Yang kami pertanyakan, seharusnya para penggugat diperiksa sah tidaknya satu persatu. Jika hanya sebagian yang tidak sah, maka proses hukum berjalan terus karena ada sebagian penggugat yang sah dan harus dilindungi haknya. Tapi pada kasus ini tidak begitu. Seluruh penggugat langsung dianggap tidak sah bahkan tanpa mempertimbangkan pentingnya isi gugatan.

Kini kami tidak hanya memprotes isi perda ini, namun kami juga memprotes proses yang dijalankan di MA. Mekanisme tersebut sangat tertutup dan tidak membuka peluang lebih untuk mengupayakan kebenaran. Hakim-hakim itu seperti bersembunyi di ruang-ruang tertutup gedung MA. Tak pernah kami tahu atau mengenal bahkan melihat wajah mereka. Bagaimana mereka bisa memutuskan sesuatu untuk kami tanpa mereka mengenal dan mengerti maksud kami. Seharusnya MA membuat mekanisme peradilan yang lebih baik dan lebih memungkinkan tercapainya kebenaran.

Apa yang Kami Dapat?
Tentu kalau dilihat dari tercapai tidaknya tuntutan kami, sangat sedikit kemajuan yang kami capai. Namun proses dua tahun bekerja bersama dalam wadah yang menampung banyak organisasi dengan corak yang berbeda-beda ini adalah capaian tersendiri. Selama rentang waktu tersebut telah terjadi proses saling mengenali dan saling mengerti satu sama lain. Tentu konflik di antara organisasi ini pernah terjadi, namun yang lebih dominan adalah kerja sama yang saling men-suport satu sama lainnya. Berbagai hal sulit bisa kami lewati tanpa banyak beban.

Hal lain yang bisa dikatakan sebagai kelebihan Aliansi Rakyat Miskin adalah semangatnya untuk tetap terus berusaha berjuang. Meski kalah di MA, sedikit pun tidak menyurutkan niat elemen-elemen di dalamnya untuk mencari terobosan dalam mengupayakan penolakan terhadap peraturan yang tidak adil ini. Kemungkinan proses komplain di Mahkamah Konstitusi akan dijajaki.

Kedepannya kami berharap Aliansi Rakyat Miskin akan bertahan terus menghadapi hari-hari di Jakarta dengan penuh semangat mengedepankan kepentingan bersama. Jalan masih panjang, keadilan tetap harus diperjuangkan.**

Lihat isi Perda DKI No 8 Tahun 2007

Hasil kajian KOMNAS HAM terhadap isi perda

Read More...

31 March 2009

Informal Settlement and Evictions: Informality

Marco Kusumawijaya

Below are notes for discussion
that you may find it interesting to think over. There are other two notes to come. We borrow the image from masaguz.com [ed.]

The story of Menteng (see in the earlier posting) shows there is much informality also in the use of space among the upper class and the government’s agencies. The ease with which public domains are informally occupied or used may have been caused by an ignorance about what is “public”, but is certainly encouraged by the lack of law enforcement, and triggered by economic situations. There is also a lot of issues with regards to land law or administration.

It becomes an issue of justice, when informality of the poor is targeted for forced eviction, without handling also the informality of the others. The poor takes little, the rich takes more.

In recent years there have been examples of successful solutions to informal settlements, with or without relocations, such as at Surabaya’s Kali Stren canal bank settlement, river bank relocation project in Solo of C. Java, yet in Cirebon of W. Java or Pekalongan, C. Java.

Bangkok’s Ban Mankong scheme has also been introduced to the Governor.
But, Jakarta refuses to learn, reasoning that the risk in the “ibu kota” is higher (ibu kota is the Indonesian word for ‘capital’). There is also pressure to build high-rise subsidised low cost appartment buildings, reasoning that this typology save land.

The Ministry of Housing is probably the weakest in history, making very few strategic decisions and doing as little.

Hope lies at the decentralised democracy, based on the fact that some good mayors and governors did get elected and did good job in recent years; but it may take time before a critical mass of more enlightened public officials are elected through the new democratic process.*

Read More...

04 February 2009

Percayakah Anda pada hak asasi manusia?

Belum lama ini ada pembaca blog kami memberikan komentar secara tak bernama tentang benarkah kekerasan telah sungguh-sungguh terjadi di Jakarta. Lihat posting kami yang lalu, Mei 2007. Komentar itu terbit di halaman Inggris blog ini tapi telah kami gantung karena alasan kepraktisan dalam membaca. Berikut kutipannya:

That's very harsh & pitying...
But do u have any proof that this happened to them? One person gathering data is not enough to support this idea... It may be biased...

And who are u? Why do u care?
Jika ditanyakan apakah kami memiliki bukti-bukti atas seringnya peristiwa kekerasan terjadi di Jakarta terhadap orang-orang miskin, kami jawab: Ada. Tapi kami perlu menatanya terlebih dahulu. Kami tegaskan lagi bahwa data tentang kekerasan itu berasal dari laporan kontak-kontak jaringan dari organisasi Jakarta Center for Street Children (JCSC) yang memiliki belasan kontak komunitas kaum miskin di Jakarta. Mereka bekerja di lima wilayah kota di seluruh DKI.

Dari laporan mereka pada bulan Mei 2007 didapatkan catatan sebanyak 85 responden yang pada umumnya mewakili suatu peristiwa kekerasan yang telah menimpa orang miskin Jakarta. Diperkirakan berdasarkan laporan media massa berbasis di Jakarta, setiap (unit) peristiwa kekerasan yang terjadai berdampak terhadap nasib hidup warga sejumlah antara 300 s.d. 400 orang. Dapat dihitung berapa jumlah orang miskin yang menderita.

Sementara itu, data dari pemerintah, dari sensus nasional 2006, menyatakan bahwa jumlah orang miskin di Jakarta mencapai lebih dari 600.000 jiwa. Pertanyaannya: Apakah laporan JCSC itu, yang berbasis dari sejumlah sekitar 30.000 orang korban kekerasan, tidak dapat dikatakan mewakili kenyataan yang sesungguhnya? Tentunya tidak dapat dikatakan seluruhnya tak mewakili klaim totalitas orang miskin dan kemiskinan di Jakarta. Barangkali data ini tak perlu dipakai jika kita hendak menekankan sisi kemerataannya di seluruh wilayah Jakarta.

Dari sisi lain, bagaimana pun kemiskinan adalah fakta struktural yang memiliki banyak dimensi, yang sangat mungkin bisa saling bertentangan satu lain. Tetapi semestinya hal ini bukanlah alasan untuk tidak mengungkap kenyataan yang sangat mengganggu hati nurani yaitu kekerasan yang tak dapat diragukan tuntutan nilai moralnya. Kekerasan terhadap manusia, tak peduli siapa dia, entah kaya atau miskin, perempuan atau laki-laki, tidak dapat dibenarkan berdasarkan penghargaan kita pada martabat manusia. Kami bekerja untuk memajukan hak-hak asasi terutama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Bagaimana pendapat Anda? Percayakah Anda pada hak asasi manusia?

Read More...

29 January 2008

Kerjabersama Kreatif dalam Mendengarkan Kota


============================
Fitur buku — Terbit: Oktober 2007; tebal: xii/376hlm.; 15X23cm.
——Untuk mendapatkan buku ini, silakan kontak The Institute for Ecosoc Rights ke email: ecosoc@cbn.net.id atau
ecosocrights@gmail.com
Telpon: 62-21-830 4153
============================

Marco Kusumawijaya

Buku ini pada akhirnya mendorong kita menyimpulkan ajakan untuk menggalang kerjabersama kreatif (creative collaboration). Bangsa ini baru merdeka, baru mengenal demokrasi, yang berarti kesetaraan di dalam membuat masa depan bersama. Kita memang tersandung-sandung, sebab banyak himpitan, banyak desakan, banyak masalah, banyak keterbatasan, banyak kecurigaan, banyak tidak ikhlas, tidak tulus dalam berbagi, termasuk berbagi peran dan rezeki. Tapi justru karena itu semua kita diajak untuk merenungkan kembali bahwa tujuan kita berkelompok, atas dasar suatu tuah sekata (konsensus) nasional, adalah mensejahterakan kita semua bersama-sama. Tujuan bersama jelas dihayati. Hanya sering dilupakan bahwa kita perlu berkerjasama dalam pengertian yang konkrit, sehingga tidak berhenti sebagai mantra.

Di abad demokratisasi informasi ini, keperluan untuk kerjabersama kreatif yang tulus juga makin menjadi keharusan. Semua orang relatif sama pintar sekarang, karena informasi yang mudah didapat. Setidaknya, seperti sering dikatakan, tidak seorang pun dari kita yang lebih pintar dari kita (none of us is smarter than us). Kita bukan saja makin tergantung kepada kecerdasan bersama secara tak terelakkan, tetapi malah wajib menciptakan kondisi yang menyuburkan dan memudahkan kerjabersama.

Apa yang salah dengan Jakarta? Sebagai kota, Jakarta pernah menjadi tempat belajar bagi kota-kota lain, di antaranya Bangkok. Kini, dalam banyak hal kemajuan Bangkok telah jauh meninggalkan Jakarta. Di saat Jakarta terus berupaya menyingkirkan orang miskin dari kota, Bangkok justru memperluas peran serta warga miskin dalam mengurus kota. Ada tiga kelebihan Bangkok yang belum dimiliki Jakarta. Pertama, visi dan karakter pemerintahnya yang terbuka terhadap terobosan, tidak legalistik, menghindari konfrontasi dan mengedepankan negosiasi. Visi dan karakter ini memungkinkan adanya sistem sosial-politik yang memberi ruang lebih luas bagi peran serta warga miskin dalam berkota. Kedua, adanya jejaring dan koneksitas di antara para pemangku kepentingan kota. Jejaring inilah yang membuat masyarakat warga (civil society) di Bangkok relatif lebih kuat. Ketiga, adanya tradisi berkomunitas dan mengorganisir diri di kalangan warga miskinnya. Tradisi ini memperkuat posisi tawar komunitas miskin di hadapan pemerintah kota dan kelompok warga lainnya. Kini saatnya kita juga belajar dari bangsa lain. Belajar untuk berubah.


Riset di Jakarta dan Bangkok, yang antara lain menjadi dasar bagi penyusunan buku ini, membandingkan bagaimana kota-kota itu menyertakan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan perkotaan, antara lain dalam hal pembangunan perumahan. Jelas sekali bahwa salah satu faktor pembeda di kedua kota itu adalah terlembaganya kerjabersama komunitas kaum miskin kota, akademisi, pemerintah, dan aktivis lainnya di Bangkok. Kerjabersama itu memecahkan prasangka, menembus tembok koordinasi horisontal antar sektor dan dialog vertikal antara warga, pemerintah setempat dan pemerintah pusat. Tidak ada solusi tunggal dan mati yang dipaksakan. Setiap konteks memerlukan konsep solusi yang diprakarsai sendiri dari komunitas, yang memang dipermudah dan dirangsang. Kerjabersama kreatif kemudian mengembangkan solusi konkrit yang berangkat darinya, tetapi tidak selalu sama persis dengan konsep awal itu.

Di Bangkok terpenuhi syarat-syarat bagi kerjabersama kreatif. Syarat pertama adalah komitmen untuk kerjabersama yang panjang. Ini diwujudkan dalam kelembagaan yang sesuai pada semua pihak terkait. Dasar dari kerjasama ini adalah pengakuan akan keragaman perspektif yang menjadi pijakan berangkat untuk saling memahami sudut pandang masing-masing dan menngurusi perbedaan-perbedaan. Melalui dialog konstruktif perbedaan-perbedaan dirundingkan. Pada saat bersamaan dikembangkan visi dan pandangan bersama. Syarat kedua adalah kesudian untuk berbagi gagasan, informasi dan pengetahuan, sehingga akhirnya semua pihak memiliki dasar pengetahuan yang sama. Sekali lagi ini hanya mungkin terbangun melalui keterlibatan dan interaksi intensif yang panjang. Syarat ketiga adalah saling percaya dan kebersamaan dalam mengambil resiko.

Pada konsep “kerjabersama kreatif” saya bukan hanya mau menekankan arti kata ‘kreatif’ yang berhubungan dengan daya-cipta untuk menghasilkan suatu produk karya atau inovasi, meskipun ini semua penting juga. Saya ingin juga menekankan makna kreatif sebagai lawan dari ‘destruktif’, dan bahwa kerjabersama itu hendaknya terus menerus berdaya-kembang secara berkelanjutan, bukan “sekali berarti sesudah itu mati” seperti sering terjadi pada kegiatan-kegiatan pembangunan yang berorientasi pada proyek sekali pukul. Kerjabersama kreatif juga berarti kerjasama yang bentuk dan modusnya berkembang seiring dengan proses dialektis, tidak pernah selesai atau berhenti pada pembakuan yang diulang-ulang saja, sebab ia harus menghasilkan solusi-solusi yang tiap kali sesuai dengan tiap situasi dan kondisi yang baru atau berkembang.

Hendaknya juga dipahami bahwa kerjabersama kreatif bukan hanya suatu alat yang bertujuan menghasilkan proyek-proyek fisik, tetapi juga suatu proses, suatu cara hidup untuk terus-menerus menghasilkan kembali makna dan pemaknaan, nilai dan penilaian. Ini penting untuk menghindari monopoli penciptaan makna oleh pihak tertentu saja, yang pada akhirnya membawa kita kepada keseragaman yang menyesakkan dan lama-lama mematikan (lawan dari kreativitas). Tanpa kerjabersama kreatif, kita telah sering mengamati terjadinya makna yang tiba-tiba meloncat menjadi konsep-konsep yang tanpa disadari tahu-tahu telah dijabarkan menjadi model-model pembangunan secara sepihak, misalnya: kota modern itu harus begini-begitu, dan tidak begini-begitu. Dalam proses pemaknaan yang sepihak demikian hampir dipastikan yang lemah (yang miskin, yang kecil, yang tak punya kuasa) akan tersingkir, dan realita disusun bukan saja tanpa kehadiran mereka, tetapi juga berakibat menggusur kehadiran mereka, sengaja atau tidak sengaja.

***

Dalam proses riset dan lokakarya yang mendahului buku ini terang sekali ditemukan banyak perbedaan persepsi dan pendapat antara berbagai pihak dalam bangsa kita, bahkan tentang hal-hal yang sebenarnya sudah baku dikenal, misalnya partisipasi, demokrasi, hak kaum miskin kota, kota yang berkelanjutan, dan lain-lain. Sering dapat dilacak, bahwa perbedaan itu sebenarnya muncul dari proses pemaknaan yang sepihak, yang didasarkan kecurigaan dalam menafsir informasi yang tidak lengkap, yang tidak diperiksa langsung ke pihak lain, yang tidak dialektis. Misalnya perumahan kaum miskin kota bermakna antara “masalah kita bersama sebagai suatu bangsa” dan “masalah perbenturan kepentingan”.

Kita berada dalam situasi di mana sebagian masyarakat pada saat bersamaan selalu curiga kepada pemerintah, ingin korupsi diberantas, dan sekaligus secara paradoksal menganggap pemerintah harus memenuhi semua tuntutannya (dengan persepi negara sebagai penyedia segala), sementara sebagian jajaran pemerintah menganggap masyarakat itu anarkis dan pada saat bersamaan menganggap dirinya paling tahu tentang apa yang paling baik bagi mereka.

Negara modern memang melahirkan hubungan-hubungan yang berbeda dengan yang ada dalam masyarakat tradisional. Ada birokrasi yang menjembatani atau menghalangi. Kekuasaan menjadi lebih abstrak, besar serta jauh, berperantaraan atau berperwakilan. Ada sistem ekonomi yang berbeda. Kecurigaan-kecurigaan muncul. Perbedaan persepsi tentang peran pihak-pihak terumuskan berbeda-beda. Tetapi semuanya itu semestinya, dan memang tidak boleh mengubah cita-cita suatu entitas masyarakat, yang dengan mendirikan negara berarti mengaku ingin berkerjabersama supaya semuanya hidup sejahtera.

Kita perlu merenungkan kembali tujuan kita bernegara, ketika berhadapan dengan pertanyaan pahit tentang mengapa sebagian cukup besar bangsa kita tidak terurus—apalagi terpenuhi—hak -hak dasarnya seperti rumah dan pekerjaan. Kita bahkan perlu belajar kembali. Dulu, kita ketahui, banyak bangsa dan kota Asia Tenggara belajar dari Indonesia. Sekarang kita tahu juga, banyak bangsa dan kota Asia Tenggara telah lebih maju daripada kita. Ini suatu pelajaran penting bagi bangsa yang korup, malas bekerja tekun, pencari jalan pintas, tak pandai berkoordinasi. Tapi kita bukan hanya perlu belajar, melainkan juga (terutama) bertindak berubah berdasarkan pelajaran itu. Berubah dan belajar memang adalah dua hal yang berbeda. Awal dari perubahan adalah keinginan untuk belajar. Sedang akhir dari belajar adalah keharusan untuk berubah.

Jakarta, 4 Oktober 2007

Read More...

11 January 2008

Membangun Jejaring Jakarta

Laporan Keuangan "Aliansi Rakyat Miskin" —Mei-Desember 2007

Tahun 2007 telah berlalu. Aliansi Rakyat Miskin (ARM) tak hanya melewati tahun ini dengan berbagai aktivitas di sepanjang 2007. Aliansi ini juga mampu merentang jaringan ke berbagai organ. Hingga akhir 2007 setidaknya tercatat ada tiga puluh lebih organisasi tergabung dan aktif dalam aliansi ini. Mereka terdiri dari organisasi kelompok miskin kota, buruh, pengamen, pedagang kaki lima, anak jalanan, LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual), NGO, mahasiswa, dan advokat se-Jakarta.

Sejak awal 2007, ARM terus mencoba merespons perkembangan persoalan sosial yang sering menimpa warga miskin di Jakarta. Mulai dari kasus kekerasan terhadap “joki 3 in 1”, diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum LGBT, penggusuran warga miskin di kolong tol. Protes dilakukan melalui berbagai aksi dan siaran pers. ARM juga mendukung perjuangan warga Gilisampeng (Kemanggisan, Jakarta) yang tengah terancam penggusuran melalui aksi solidaritas dan audiensi dengan pemda DKI.

Kegiatan pendidikan dilakukan ARM melalui berbagai diskusi dan pemutaran film. Diskusi publik menggugat keberadaan Satpol PP dalam matarantai kekerasan yang sering menimpa warga miskin digelar pada bulan Mei. Pemutaran film di komunitas miskin Jakarta Barat dilakukan berkali-kali bulan Juni. Untuk memperkuat gerakan pengorganisasian, ARM menyelenggarakan diskusi sharing pengalaman negara tetangga dalam pengorganisasian kelompok miskin di Thailand, bulan Juli, dengan pembicara Prof Pthomrek Ketudhat (Universitas Thammasat Bangkok).

Bulan berikutnya ARM mencoba memberi perspektif tentang masalah kemiskinan untuk kalangan mahasiswa melalui penyelenggaraan diskusi mahasiswa di kampus Univesitas Negeri Jakarta.

Advokasi terhadap kebijakan publik yang merugikan kepentingan kaum miskin di Jakarta terus diupayakan. Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang dirasa mengancam kehidupan warga miskin di Jakarta tak luput dari sorotan ARM. Sejak September hingga akhir tahun lalu ARM melakukan aksi-aksi massa secara kontinyu untuk menggagalkan pemberlakuan perda ini di berbagai instansi pemerintah dan lembaga negara. Bahkan langkah-langkah audiensi tak hanya dilakukan melalui aliansi ini, namun masing-masing organisasi juga berinisiatif melakukan penekanan secara sektoral. Perjuangan menolak perda yang tak adil ini tetap dilakukan hingga penghujung tahun ini. Tepatnya 28 Desember lalu di kantor Depdagri.

Untuk membiayai kegiatan-kegiatan aliansi, masing-masing organisasi mengumpulkan iuran. Selain itu ARM juga mengalang solidaritas dari penyumbang individu untuk gerakan ini. Laporan keuangan kami lampirkan berikut ini sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Gerak mendorong perubahan kearah kemajuan otentik umat manusia harus terus dilakukan. Solidaritas harus terus dirajut demi kehidupan bersama yang lebih manusiawi dan adil. Jaringan adalah wujud kongkrit solidaritas harus terusdiperkuat.*

Read More...

01 November 2007

Strategi Jitu Kota Pekalongan Mengatasi Kemiskinan

Sri Palupi

Ketika Institut Ecosoc mendiskusikan hasil riset perbandingan tentang kota dan kemiskinan antara Jakarta dan Bangkok (Thailand), ada peserta diskusi yang berkomentar: “Mengapa Bangkok yang diambil, dan bukan kota di Indonesia, seperti Pekalongan yang dinilai berhasil menata kotanya?” Reaksi spontan saya, bagaimana mungkin membandingkan kota kecil Pekalongan dengan Jakarta yang metropolitan. Usulan untuk melihat kota Pekalongan terlupakan begitu saja sampai pada saatnya saya bertemu dan berdiskusi dengan Walikota Pekalongan yang tengah naik daun itu.

Di sebuah forum diskusi tentang pemukiman aman yang diadakan Departemen Pekerjaan Umum, pada 29 Oktober lalu, dr. H.M. Basyir Ahmad, sang Walikota Pekalongan, memaparkan pengalamannya menjalankan program rumah aman bagi komunitas miskin dan saya sendiri memaparkan program rumah aman yang dipraktikkan pemerintah Bangkok. Ternyata benar, program yang dijalankan Walikota Pekalongan ini mirip betul dengan program yang dijalankan pemerintah Bangkok. Dari sini saya semakin yakin, keberhasilan mengatasi persoalan kemiskinan bukanlah perkara besar kecilnya wilayah, besar kecilnya dana, tetapi lebih terkait dengan besar kecilnya komitmen untuk mengatasi kemiskinan dan kehendak kuat untuk bekerja bersama serta terbuka terhadap jalan atau pendekatan alternatif.

Meskipun tidak begitu mengenal agenda Forum Habitat, di mana Indonesia terikat pada komitmen untuk memenuhi hak atas perumahan bagi warga miskin dan memperbaiki kondisi hidup komunitas miskin, namun Walikota Pekalongan telah mencanangkan dan menjalankan program pemukiman perkotaan yang aman dan layak huni seperti yang diagendakan dalam Forum Habitat. Targetnya juga tak main-main, yaitu menjadikan kota Pekalongan bebas rumah tidak layak huni pada tahun 2008 dan bebas kawasan kumuh pada tahun 2010. Lalu bagaimana program itu dijalankan oleh sang walikota?

Strategi Sapu Lidi

Kota Pekalongan yang berada di Provinsi Jawa Tengah dikenal dengan industri batiknya. Jumlah keluarga miskin di kota ini 22.913 KK atau 36,4 persen dari jumlah total keluarga. Dari jumlah KK miskin yang ada, terdapat 5.068 KK (22,12%) yang mendiami rumah tidak layak huni. Selain KK miskin, juga terdapat 800 PNS golongan rendah (golongan I dan II) dan 8.000 buruh yang terdaftar di Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Jamsostek. Dari jumlah tersebut, 465 PNS (58,12%) dan 2.985 buruh (37,35%) belum memiliki rumah.

Untuk menjalankan program rumah aman bagi warga miskin di kota itu, Walikota Pekalongan mengaku tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD. Bila hanya mengandalkan APBD, kota yang PAD-nya pada tahun 2006 senilai Rp 20 milyar itu, ia perkirakan baru bisa mewujudkan kota yang bebas dari rumah tidak layak huni 21 tahun kemudian. Karena itulah sebagai walikota, A.M. Basyir menempuh strategi “sapu lidi” guna mendapatkan pendanaan di luar APBD.

Dengan strategi itu, Walikota Pekalongan memadukan dan menyinergikan dana penanggulangan kemiskinan yang berasal dari berbagai sumber. Dengan cara ini program rumah aman dibiayai bukan hanya dari dana APBD Kota Pekalongan, tetapi juga dari APBD provinsi Jawa Tengah, APBN, pihak swasta atau sektor privat, swadaya masyarakat dan potensi-potensi sah lainnya. Dengan beragam sumber pendanaan tersebut, walikota Pekalongan membangun rumah inti tumbuh, memugar rumah, dan menata lingkungan pemukiman. Dalam membangun rumah inti, 20 persen biaya pembangunan didanai sendiri oleh masyarakat secara swadaya.

Strategi sapu lidi ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa selama ini banyak program dari pusat yang berasal dari berbagai departemen tidak terkoordinasi dan campur aduk program-program itu juga dijalankan dengan beragam sistem sehingga menyulitkan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, program peningkatan kualitas rumah (pemugaran) dari pusat juga belum diikuti oleh program peningkatan kualitas prasarana dan sarana umum di lingkungan komunitas miskin.

Dengan mengoptimalkan dana dari Kementrian Perumahan Rakyat (Menpera), Walikota Pekalongan berhasil memperluas target program rumah aman, dari 400 rumah menjadi 1.000 rumah. Pemkot Pekalongan juga memberikan bantuan untuk ‘plesterisasi’, pembangunan jamban dan pembuatan sumur gali. Sistem bantuan untuk rumah aman bagi komunitas miskin dijalankan dengan dua skema untuk dua kelompok sasaran. Bagi keluarga miskin yang produktif (keluarga miskin yang punya usaha produktif), Pemkot memberikan dana stimulan dalam bentuk kredit lunak dengan bunga enam persen.

Sementara untuk keluarga miskin yang tidak produktif diberikan dana dalam bentuk bantuan hibah. Program untuk keluarga miskin produktif didanai dari program rumah swadaya yang berasal dari Menpera. Sementara bantuan hibah bagi keluarga miskin tak produktif didanai dari berbagai sumber: APBD provinsi, APBD Kota Pekalongan, P2KP (DPU) dan KUBE (Depsos). Dalam waktu empat bulan di tahun 2007, Pemkot Pekalongan berhasil memugar 946 rumah dengan dana Rp2 milyar dan membangun 50 rumah baru dengan dana Rp500 juta.

Program rumah aman bagi komunitas miskin dijalankan secara terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan, yang salah satunya diwujudkan melalui pengembangan dan pemberdayaan lembaga keuangan mikro di tingkat komunitas. Dengan cara demikian, komunitas berpenghasilan rendah dapat mengakses dana stimulan yang ditujukan pada keluarga tersebut. Untuk menjalankan program ini, Walikota Pekalongan mengoptimalkan peran dan fungsi dari “Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan” dan berbagai lembaga masyarakat yang ada, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan-kelurahan.

Dikukuhkan dengan Peraturan Walikota

Keberhasilan Pekalongan dalam menjalankan program pengembangan rumah aman yang dipadukan dengan penanggulangan kemiskinan membuat Pekalongan dijadikan sebagai Proyek Pilot Menpera dan konsep Kota Pekalongan dipilih untuk mewakili Indonesia pada seminar di Nairobi.

Keberhasilan kota Pekalongan dalam menjalankan program rumah aman yang dipadukan dengan program penanggulangan kemiskinan tak terlepas dari kehadiran sosok walikotanya yang memang punya visi yang baik dalam membangun kota. Sebelum menjadi walikota, A.M. Basyir sehari-harinya dikenal sebagai salah satu dokter terlaris di Pekalongan. Sebagai dokter, ia dikenal dekat dengan masyarakat dan karenanya tahu apa yang mesti dilakukan ketika menjabat sebagai walikota. Berbeda dengan para pejabat pada umumnya yang berhasrat melanggengkan kekuasaan, A.M. Basyir justru tidak ingin berlama-lama jadi walikota. Ia hanya ingin satu periode saja menjabat sebagai walikota, dengan tujuan utamanya membangun sistem yang baik dalam hal pengembangan kota. Dengan adanya sistem yang baik, pengembangan kota tidak lagi bergantung pada sosok walikotanya.

Bukan hanya sistem yang baik yang dikembangkan Walikota Pekalongan, tapi juga birokrat yang baik. Dalam hal ini, Walikota Pekalongan membuat program pendidikan social entrepreneurship (kewirausahaan sosial) bagi segenap jajaran birokrasi di kota Pekalongan. Dengan program ini diharapkan, segenap jajaran birokrasi memiliki visi melayani rakyat dan bukan sebaliknya, menuntut pelayanan dari rakyat. A.M. Basyir juga menyiapkan kader-kader pembangunan kota dari lingkungan birokrasi yang nantinya siap meneruskan apa yang sudah ia bangun. Dengan mengembangkan kader-kader ini ia berharap, apa yang sudah ia bangun bisa terus berlanjut dan tidak hilang begitu saja setelah ia tidak menjabat. Apa yang ia lakukan ini adalah cerminan dari prinsipnya sebagai walikota: “Menjadi walikota satu periode saja, namun hasilnya bisa dirasakan rakyat untuk selamanya”. Karena itulah, selain membuat program-program konkrit yang langsung bisa dirasakan rakyat, A.M. Basyir juga membangun sistem yang lebih jangka panjang dampaknya.

Salah satu sistem yang dibangun Walikota Pekalongan adalah penanggulangan kemiskinan. Sistem ini ia kukuhkan dalam bentuk Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat. Ada lima misi yang hendak dicapai dengan peraturan itu: 1) mewujudkan keluarga miskin bersekolah, 2) mewujudkan keluarga miskin sehat, 3) mewujudkan keluarga miskin berusaha, 4) membangun sarana dan prasarana lingkungan, 5) menguatkan kapasitas kelembagaan masyarakat. Dengan percepatan ini diharapkan pada tahun 2015 keluarga miskin di Kota Pekalongan menjadi berdaya, mandiri dan sejahtera. Ini jauh melampaui target Millennium Development Goals (MDGs) yang hendak mengurangi jumlah orang miskin menjadi separuhnya pada tahun 2015.

Apa yang dilakukan Walikota Pekalongan dalam menanggulangi kemiskinan memang patut dijadikan contoh bagi daerah lain, termasuk Jakarta. Bahkan semestinya pemerintah pusat pun belajar dari Pekalongan, yang terbukti mampu menanggulangi kemiskinan dengan perspektif struktural (tidak sekadar menjalankan program yang karitatif atau charity sifatnya), partisipatif, dan mengedepankan koordinasi, baik dalam kerja maupun dalam pendanaan atau pembiayaan. Berikut adalah beberapa pasal penting dari Peraturan Walikota Pekalongan tentang penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4 : Strategi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat kota Pekalongan adalah:
1) mendorong partisipasi dan kemitraan strategis antar-stakeholders pembangunan,
2) mengoptimalkan peran dan potensi pilar-pilar utama pembangunan kelurahan,
3) berperspektif jangka menengah dengan kerangka target yang jelas dan terukur,
4) mengutamakan pengembangan kelembagaan dan sistem untuk keberlanjutan program,
5) mengutamakan keswadayaan dan pengembangan kapasitas,
6) asistensi dan pendampingan pelaksanaan program.

Pasal 5: Tujuan Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan adalah mendorong percepatan pencapaian keluarga miskin menjadi berdaya, mandiri dan sejahtera tahun 2015.

Pasal 6: Sasaran Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan meliputi:
a. anak warga miskin menyelesaikan pendidikan menengah
b. warga miskin bebas buta aksara
c. rumah warga miskin layak huni (jamban, plesterisasi, ventilasi, penyekat, penerangan, air bersih)
d. bebas kawasan kumuh
e. warga miskin memperoleh jaminan layanan kesehatan
f. balita warga miskin bebas gizi buruk
g. ibu hamil warga miskin mendapatkan layanan pemeriksaan kehamilan dan melahirkan
h. ibu hamil warga miskin mendapatkan makanan tambahan
i. warga miskin bebas penyakit menular
j. penumbuhan UMKM bagi warga miskin
k. warga miskin mendapatkan pelatihan ketrampilan
l. warga miskin mendapatkan kemudahan fasilitas permodalan
m. angkatan kerja warga miskin mendapatkan kesempatan kerja dan peluang berusaha

Pasal 7: Prinsip-prinsip Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan adalah keadilan, demokratis, partisipatif, kesetaraan, saling percaya dan tertib hukum

Pasal 8: Kriteria keluarga miskin Kota Pekalongan terdiri dari 23 variabel sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 9:
(1) Penetapan keluarga miskin berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan survey
(2) Validasi data berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali

Pasal 10: Keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan sasaran utama Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan.

Pasal 11: Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan dilakukan melalui program-program pokok sebagai berikut:
a. percepatan keluarga miskin bersekolah
b. percepatan keluarga miskin sehat
c. percepatan keluarga miskin berusaha
d. percepatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan
e. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat mandiri

Pasal 12: Percepatan Keluarga Miskin Bersekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
a. gerakan peduli anak sekolah keluarga miskin
b. penyediaan skema pembiayaan bagi keluarga miskin untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
c. pengembangan kelompok pendidikan luar sekolah
d. peningkatan penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF)

Pasal 13: Percepatan Keluarga Miskin Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui:
a. pengembangan sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM),
b. pemberian makanan tambahan untuk balita, ibu hamil dan melahirkan,
c. penanggulangan penyebaran penyakit menular,
d. pemugaran rumah tidak layak huni(jamban, plesterisasi, ventilasi, penyekat, penerangan, air bersih).

Pasal 14: Percepatan Keluarga Miskin Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
a. fasilitasi pelatihan ketrampilan,
b. fasilitasi kemudahan permodalan,
c. advokasi dan atau pendampingan.

Pasal 15: Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diselenggarakan melalui Percepatan Pembangunan Kawasan Kumuh (drainase dan jalan lingkungan).

Pasal 16: Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e diselenggarakan melalui fasilitasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat.

Pasal 17: Pedoman operasional pelaksanaan program-program pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18: Pembiayaan untuk program-program pokok Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan disediakan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, serta melibatkan swadaya masyarakat.

Pasal 19:
(1) Dalam rangka pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan dibentuk Komisi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan yang diketuai oleh walikota.
(2) Komisi Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan meliputi:
a. Sekretariat Komisi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan,
b. Tim Percepatan Keluarga Miskin Bersekolah dengan koordinator Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan,
c. Tim Percepatan Keluarga Miskin Sehat dengan koordinator Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan,
d. Tim Percepatan Keluarga Miskin Berusaha dengan koordinator Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Pekalongan,
e. Tim Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan dengan koordinator Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan,
f. Tim Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Mandiri dengan koordinator Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan.
(3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4) Keputusan lebih lanjut mengenai sistem dan mekanisme monitoring dan evaluasi akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Ternyata bukan hanya Bangkok yang jauh lebih maju dari Jakarta. Pekalongan pun telah meninggalkan Jakarta dalam mengatasi kemiskinan. Di saat Pemprov DKI Jakarta membuat aturan tentang ketertiban umum yang secara sistematis mengusir orang miskin dari Jakarta dan mengabaikan hak warga miskin yang dijamin dalam UUD’1945, Pemkot Pekalongan justru gencar menjalankan amanat UUD 1945, khususnya pasal 28 H ayat 1: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Amanat ini mendorong Walikota Pekalongan menempatkan rumah sebagai hak setiap orang untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya. Kenyataan ini sangatlah menggembirakan. Sebab di tengah situasi krisis kepemimpinan dan maraknya korupsi yang terus melanda negeri ini, ternyata masih ada sosok seperti Walikota Pekalongan yang menggunakan kekuasaan untuk melayani kemanusiaan.**

Links

* Melamun Sejenak tentang Kota Pekalongan
* Menggugat Pencemar Kali Banger Pekalongan
* DPU: Pekalongan Bebas Permukiman Kumuh
* Kota Sehat: Pekalongan
* Sutra Ayu: Pemberdayaan Perempuan Pekalongan
* Pekalongan, November 1995: Situasi Pekalongan Berang
* Anton Lucas: The Bamboo Spear Pierces the Payung ... 1945
* Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi
* Cara membuat soto Pekalongan

Read More...

03 August 2007

Open Letter to the Rector and Students Senate of the Diponegoro University in Semarang

Pressure to cancel the Honoris Causa award for Jakarta governor Sutiyoso

Dear Madame/Sir:

As most people in Indonesia already know, the University of Diponegoro in Semarang of C. Java will soon award to the Jakarta governor Sutiyoso the Doctorate of Honoris Causa. The award is based on the argument that Mr. Sutiyoso is considered to have succeeded in developing the Jakarta city as a megapolitan that maintains rooms for small and medium businesses (UKM). The relocation of those real sectors that Mr. Sutiyoso has conducted has also been regarded as giving strong influence for the increase of small and medium businesses and the economic condition of the city in general.

We regret and we state our deep concerns, however, to the university with this award. We are of the opinion that the university does not base the award delivery on a comprehensive deliberation and not on acurate data from the ground. We reject the university’s decision because a decision that bases on misleading data will deceive the public and taint the academic reputation that should have been freed from political and business interests.

The following are arguments that we do concern with and the implication of which we prop our pressure to cancel the false award.

First, the argument that mentions that (1) Mr. Sutiyoso has successfully developed Jakarta as a ‘megapolitan’ city (2) while maintaining rooms for small and medium businesses is not based on real facts from the ground and therefore it has no strong foundation. It is true that Mr. Sutiyoso is the first governor who publicly states the ‘megapolitan’ city concept for Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi and Cianjur in his attempt to support the draft of law on the Indonesian capital. However, this concept remains only as an idea that has not been agreed or negotiated by related parties. In the law on the Indonesian capital that has been passed, the clause on ‘megapolitan’ city concept is not mentioned. If such concept has not been approved, how could the university assesses that Mr. Sutiyoso has successfully developed Jakarta as a ‘megapolitan’ city?

Second, the argument that Mr. Sutiyoso has given room for small and medium businesses has also contradicted the real facts from the ground. Mr. Sutiyoso’s concern and commitment with small and medium business in Jakarta is strongly doubted. In his tenure Mr. Sutiyoso supports more the big capital owners, particularly in the property development (business centers, middle and upper middle class apartments, and office buildings). Even in the case of business centers, Mr. Sutiyoso has ignored the importance of safeguarding the environment and the city space planning. He has turned open green spaces, conservatory city forest and other public spaces into business activities and expensive housing complex. No wonder that the city areas prone to flood have vastly increased in recent years.

Meanwhile, in his tenure, the growth of traditional markets has indicated negative trend (–8.4%) and the hypermarket has increased about 31.4% (AC Nielsen). From 151 traditional markets in Jakarta, now they remain only 20 percents that has future prospects, and from 120.000 street vendors now they remain only 70 percent who now fight for their survival. They could only afford their daily needs. (Source: Hasan Basri, the head of regional council of the APPSI in Jakarta, 2007)

Third, at the same time, in Mr. Sutiyoso’s tenure, Jakarta has turned into an unfriendly city to the poor communities. During 2001 to 2005 at least 86 times of evictions of the poor areas has taken place that sacrificed at least 75.077 women and men; 74 times of evictions against street vendors that have caused the existence of 62,263 small and medium businesses; the demolition or expropriation of tricycles (becak), and 591 cases of fire or arson excluding the poor communities and 71 percents of (424 cases) of fire or arson to the poor communities’ living places themselves. (Source: public reports from the mass media and other respected sources) In 2006 as many as 146 cases of evictions have destructed the living places and the working places of the poor communities. The evictions were often accompanied by massive violence involving thugs and arsons.

Fourth, Indonesia received the worst reputation as ‘The Housing Rights Violators Awards 2003’ from the international institute of The Center on Housing Rights and Evictions. Jakarta is the most outrageous perpetrators of people’s rights.

Fifth, the many evictions that Mr. Sutiyoso had ordered during 2001-2003 was matched by a serious response from the Indonesian National Commission of Human Rights. In 2002, the commission pressurized Mr. Sutiyoso to hold moratorium of eviction for 100 days to find out alternative, better solutions.

Sixth, the intensity and the vastness of the evictions ordered personally by Mr. Sutiyoso during 2002-2003 had prompted 15 noted academicians in Indonesia, who set up the Acadecians’ Forum of Concern, to launch a public statement on November 11, 2003, lashing out and voicing out announcement to stop the evictions on behalf of the Jakarta administration. The academicians also pressurized the Jakarta administration to find out better, human and fair solution over the conflicts on public spaces that compromised the poor communities in the city. It is worth to note that one academician who hand signed the open letter on November 11, 2003 was Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc who is now the rector of the University of Diponegoro in Semarang. It is deeply ironical that the university awards the prestigious Doctorate of the Honoris Causa, based on the same argument that such noted public official i.e. the university rector formerly rejected.

Seventh, other data about the main profile of Jakarta during 1997-2007 has nullified the claim of success that Mr. Sutiyoso as the governor has shared room to small and medium businesses. See table below. Had he succeeded, such businesses should have improved the economic condition and created job openings for the poor. After all the data shows that the rate of poverty and unemployment in the city has not changed.















Eighth, one week before the award of the Doctorate of Honoris Causa, on July 27, 2007, Mr. Sutiyoso proposed a revision to the city regulation No. 11/1988 on public order to the city council, adding another article that shall fine 50 million rupiah (US$5,494) and five month of jail threat to anybody who buy what the street vendors sell while she or he does not have the permission to do so. Such legal revision will certainly curtail the lives of many street vendors, who represent most of category of the small and medium businesses in the city. What Mr. Sutiyoso does by the end of his tenure of the Jakarta governor proves that he does not have minimum commitment to deliver rooms for small and medium businesses in the city.

Based on the above arguments, we, once more, regret over the decision of the students senate and the rector of the University of Diponegoro in Semarang to award such prestigious academic, public honor to Mr. Sutiyoso. We are also very concerned about the process of taking decision in the Senate of the University of Diponegoro, that does not found on accurate information about the recipient candidate of the public honor. This could rise doubts or allegation about hidden agenda that involve certain parties that go against the academic values that put high nobility, honesty, openness and truth.

To sum up, in order that most people keep their public trust to the University of Diponegoro as an academic institution because it keep its integrity in front of the interest of political and business power, we humbly ask the Rector and the Senate of the University of Diponegoro in Semarang to withdraw the Doctorate of Honoris Causa to Mr. Sutiyoso.

Jakarta, July 3, 2007
Jakarta Residents of Concern that consists of

Academicians:

  1. Donny Gahral Adian (Lecturer of Department of Philosophy at the University of Indonesia, Jakarta)
  2. Dr. Karlina Supelli (Lecturer of the Post-graduate Studies on Philosophy at the Driyarkara School of Philosophy in Jakarta)
  3. Suryono Herlambang (Lecturer in Planning Science of the University of Tarumanegara in Jakarta)
  4. Dr. Faisal Basri (Member of ‘Indonesian Movement’; lecturer at the School of Economics at the University of Indonesia in Jakarta)
  5. Dr. B. Herry Priyono (Lecturer of the Post-graduate Studies on Philosophy at the Driyarkara School of Philosophy in Jakarta)
  6. Rudi Gunawan (Lecturer at the National Institute of Science and Technology [ISTN])
  7. Dr. Hendro Sangkoyo (SDE Indonesia)
  8. Kurnia Setiawan (Lecturer on Social Graphic Studies)
  9. Totok M Mukmin (Lecturer on Social Graphic Studies)
  10. Ine Rivayantina (Member of the Association of Indonesian Architects/Community Architects)
  11. Yayat Supriyatna (Lecturer on Regional Planning at the University of Trisakti in Jakarta)
  12. Dewi Susanti (Lecturer at the School of Architecture at the University of Pelita Harapan, Jakarta)

Students groups:
  1. Indonesian Christian Students Movement (GMKI Jakarta) — (Jl. Salemba Raya 10 flat 20, Jakarta)
  2. The Senate of Students of the University of Empu Tantular, Jakarta — (Jl. Cipinang Besar, Jakarta Timur)
  3. Indonesian Muslim Students Movement (PB-PMII) — (Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta)
  4. Indonesian Student Movement Against Debt (ISMAD) — (Jl. Pangkalan Asem No. 17 Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat)

Individuals dan journalists :
  1. Benny Susetyo, Pr ('Budayawan')
  2. Fajroel Rahman (Pedoman Indonesia)
  3. Mega Christina (Journalist)
  4. Ignatius Haryanto (Author, Journalist)
  5. Agus Sudibyo (SET Foundation)
  6. Nugroho Dewanto (Journalist)

Groups of victims for eviction:
  1. Aliansi Rakyat Miskin (ARM) — (Our secretariat has been evicted!)
  2. Paguyuban Warga Anti Penggusuran (PAWANG) — (Secretariat evicted, no permanent address)
  3. Komunitas PKL Blok M — (Sekretariat: evicted)
  4. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) — (Secretariat evicted, looking for place)
  5. Komunitas Warga Kalijodo — (Secretariat: Under the Jelambar fly-over, W. Jakarta)

Civil Society Organizations:
  1. Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia — (Jl. Tawes No. 1 Tanjung Priok, Jakarta)
  2. Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK) — (Jl. Tebet Dalam II, Jakarta Selatan)
  3. Paguyuban Rakyat Miskin (PARAM) — (Belakang Gelanggang Mahasiswa Kuningan, Jakarta)
  4. Solidaritas Anak Jalanan untuk Demokrasi (SALUD) — (Stasiun Juanda, Jakarta Pusat)
  5. Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia (FOPPI) — (Jl Faletehan Raya No 2 Jakarta Selatan)
  6. Jakarta Center for Street Children (JCSC) — (Jl. Otista I gg Penghulu No.11 Jakarta Timur)
  7. Aliansi Buruh Menggugat — (Jl Basuki Rachmat 25 Jakarta)
  8. Urban Poor Consortium — (Kompleks Billy Moon Blok H1/7 Pondok Kelapa, Jakarta)
  9. LBH – Jakarta — (Jl. Mendut No.3 Jakarta Pusat)
  10. Institute for Ecosoc Rights — (Tebet Timur Dalam VI-C/17, Jakarta 12820)
  11. LBH APIK Jakarta (Jl. Kampung Tengah No. 6, Kramat Jati, Jakarta Timur)
  12. Ciliwung Merdeka (Jl. Bukit Duri I No. 21 RT 06/12 Tebet, Jakarta Selatan)
  13. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia – PBHI Jakarta — (Jl. Salemba 1 Jakarta Pusat)
  14. WALHI —(Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Jakarta Selatan)
  15. Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) — (Kayu Manis, Jakarta Timur)
  16. Jaringan Relawan Kemanusiaan – JRK Jakarta — (Jl. Bonang No. 1 A Jakarta Pusat)
  17. Perkumpulan Prakarsa — (Kompleks PWR Jl Taman Margasatwa 54 Jatipadang, Jakarta Selatan)
  18. Indonesian Coruption Watch (ICW) — (Jl. Kalibata IV D No. 6 Jakarta Selatan)
  19. Yayasan Perlindungan Hak Anak (YPHA) — (Jl. Atahiriah II No. 18 A Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan)
  20. Fadli Fadilah (Community Development) – Condet Jakarta Timur
  21. Rudi Sumakto (Community Developmen) – Condet Jakarta Timur
  22. Trade Union Research Center (TURC) — (Pejompongan Baru I No. 6, Bendungan Hilir Jakarta)
  23. Perkumpulan DEMOS — (Jl Borobudur No 4 Jakarta Pusat)
  24. Arus Pelangi —(Jl Tebet Dalam IV No 3 Jakarta Selatan)
  25. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) — (Jl. Penjernihan 1, Kompleks Keuangan N0. 12, Jakarta)

Contact persons:
1. Asfin (0812 8218 930)
2. Benny Susetyo (0817 140 021)
3. Palupi (0813 1917 3650)

Read More...

11 July 2007

‘Sekali lagi kita puter video di sana, pasti digrebek aparat.’


Sri Maryanti

Aku berangkat dengan niat kampanye menolak kekerasan Satpol PP terhadap warga miskin. Dengan peralatan yang serba pinjaman aku dan kawan-kawan berangkat ke sebuah kampung kaum miskin di Jakarta Barat. Mereka tak punya aula dan kursi buat nonton. Tapi menonton kali ini sangat istimewa buatku.

Petang itu kami pergi berlima. Bersama seorang mahasiswa yang aktif di bengkel kerja fotografi, satu teman pendamping anak-anak jalanan dan dua pengamen jalanan. Setelah turun dari angkot, dua teman dari sebuah organisasi kaum miskin kota ikut bergabung. Kami berjalan menyisir jalan raya sepanjang satu kilometer lebih. Bukannya tidak ada angkot di jalan itu, tapi tak ada angkot yang mau membawa rombongan yang menèntèng dua tiang besi sepanjang tiga meter.

Mungkin orang melihat rombongan kami tampak aneh. Mirip supporters Jakmania yang habis nonton pertandingan. Kami menèntèng kabel segedé èmbèr, dua batang tiang, megafon, komputer jinjing dan proyektor LCD. Semua barang pinjaman.

Lantas tibalah aku di hamparan tempat terbuka penuh dengan bongkahan bekas bangunan rubuh. Teman dari Bingkai Merah langsung nyeletuk, ‘Wah .. Kalau fajar ada di sini bisa dapet moment bagus untuk dipotrèt.’ Hèh .. batinku bilang, ‘Apanya yang bisa dipotret? Yang ada cuma bau asap sampah terbakar campur tai kuda.’

Baru kusadari kami meléwati gubuk-gubuk yang saling berdèmpèt milik para pemulung dan kusir dokar. Nyala lampu yang tak seberapa terang dari dalam gubuk itulah satu-satunya yang membuatku mengenali bahwa itu sekelompok rumah.

Puluhan anak sudah menunggu di tempat yang agak terbuka. Beberapa kali ada yang bertanya, ‘Mau ada layar tancap ya Kak?’ Yang lainnya berdatangan. Mungkin ada seratusan orang. Terpal digelar untuk alas duduk. Kami jadi grogi memasang alat-alat di keremangan itu.

Lega rasanya saat layar selebar 2x2 meter persegi berdiri kokoh. Seorang penduduk memberikan listriknya. Kami mulai memutar video ‘Membunuh Hari’. Video dokumenter tentang penggusuran tahun 2003. Lalu semua terpana melihat layar bergambar gerak itu. Sayang perlengkapan suaranya kurang bagus karena mengandalkan megafon untuk pengeras.

Setelah beberapa saat film diputar, baru kusadari sesuatu. Tempat kami memutar film berada di kegelapan di dataran yang agak tinggi. Tempat itu dikepung perumahan warga miskin yang letaknya lebih rendah. Di belakang perumahan itu berdiri bangunan yang lebih bagus. Penghuninya juga pada melongo menatap keramaian dadakan ini.

Video pertama selesai. Kami selingi dengan diskusi kecil. Seorang warga bilang, ‘Kami menonton diri kami sendiri dalam film itu.’ Kalimatnya membuatku tertegun. Komputer yang sempat ngadat dan perlengkapan listrik yang seadanya membuat kami tak bisa lama merenung.

Video kedua diputar, produksi anak-anak jalanan Jakarta. Video itu dipersembahkan untuk Irfan Maulana, joki ‘three in one’ yang meninggal akibat kekerasan yang dilakukan Satpol PP. Karena banyak anak-anak yang melihat, kami terpaksa menghentikan video itu. Sebab ada gambar jenasah Irfan yang rusak. Belum saatnya anak-anak itu melihatnya.

Kami pulang menjelang tengah malam. Aku masih ingat ibu-ibu yang menyediakan kopi panas dan kue pisang bikinan mereka. Tak bisa diceritakan. Lalu kami pamit pulang.

Di jalan tak sengaja salah satu teman bertanya, ‘Apa yang tengah kami pikirkan?’ Seorang yang lainnya membalas, ‘Sekali lagi kita puter video di sana, pasti digrebek aparat.’ He .. he .. Rasanya iya.**

Read More...

08 June 2007

Aliansi Rakyat Miskin

Laporan Keuangan Diskusi Publik Aliansi Rakyat Miskin -- Jakarta, 30 Mei 2007

AWALNYA pembentukan Aliansi Rakyat Miskin (ARM) merupakan respons atas meninggalnya Irfan Maulana, seorang joki “three in one” yang meninggal karena dianiaya oleh aparat satuan polisi pamong praja (Satpol PP), 8 Januari 2007. Aliansi ini kemudian menggelar demonstrasi di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Menteng, Jakarta Pusat, menuntut penuntasan kasus meninggalnya Irfan Maulana.

Pada perkembangannya, keberadaan ARM dirasa terus diperlukan untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah yang dialami warga miskin di Jakarta

ARM dibentuk oleh beberapa organisasi rakyat miskin dan badan-badan swadaya di Jakarta. Organisasi yang saat ini tergabung dalam ARM adalah Jakarta Center for Street Children (JCSC), Urban Poor Consortium (UPC), Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Indonesian Federation of Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Communities (Arus Pelangi), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta, LBH APIK Jakarta, Serikat Becak Jakarta (Sebaja), LBH Jakarta, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Komunitas Kaum Jalanan Bersatu (KKJB), Solidaritas Mahasiswa Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (Somasi UNJ), Front Mahasiswa Nasional Resisten (FMN-R), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Jakarta (KM-UIJ), Pergerakan Demokrasi Rakyat Miskin (PDRM) Aceh, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), Aliansi Buruh Menggugat (ABM), The Institue for Ecosoc Rights.

Dari beberapa diskusi ARM, terasa betul bahwa keberadaan Satpol PP menjadi ancaman bagi kehidupan warga miskin di Jakarta. Melawan langsung Satpol PP serasa sia-sia, sedangkan keluarga, pekerjaan dan tempat tinggal mereka terus terancam.

Maka ARM kemudian mengadakan bengkel diskusi sehari untuk membedah masalah Satpol PP dan warga miskin dari berbagai aspek baik dari sisi hukum, hak asasi, anggaran, dari perspektif korban maupun perspektif Satpol PP.

Kegiatan tersebut diselenggarakan 30 Mei 2007 dan menghadirkan beberapa pembicara antara lain Nurleli Darwis ( Departemen Hukum dan HAM), Estu (LBH APIK), Yeni Sucipto (Fitra), Nek Dela (UPC), Hotma Sinambela ( kepala Satpol PP Pulau Seribu), Imran S dan Iwan ( yang juga kepala Satpol PP) dan Tubagus Haryo Karbyanto (FAKTA).

Peserta yang hadir sebanyak 45 orang; terdiri dari perwakilan pedagang kaki lima, pengamen, anak jalanan, korban penggusuran, buruh, mahasiswa dan pekerja sosial. Tampak antusiasme peserta dalam mengikuti diskusi. Hal ini tercermin dari banyaknya penanya dan ragam pertanyaan yang muncul. Bahkan banyak peserta lain ingin bertanya walaupun waktu yang telah diperpanjang sudah habis. Acara ini diliput oleh beberapa media masa seperti Kompas, Sinar Harapan, Sinar Pagi, Media Indonesia, majalah Hidup, dan beberapa radio.

Diskusi sehari tersebut membuka banyak hal baru yang akan dijadikan dasar pijakan untuk rencana-rencana ARM berikutnya. Setelah diskusi itu, peserta sepakat untuk membentuk aliansi yang lebih kuat dan lebih luas. Peserta diskusi juga berencana mengadakan rapat-rapat tindak lanjut atas hasil diskusi sehari tersebut.

Diskusi tersebut dibiayai dengan dana iuran anggota aliansi dan sumbangan dari beberapa penyumbang. Klik di sini untuk melihat laporannya. Sisa dana akan digunakan untuk membiayai kegiatan ARM berikutnya.**

Read More...

17 May 2007

The Jakartan Dream

Berikut ini adalah tanggapan atas tulisan “Kekerasan terhadap Orang Miskin di Jakarta” dalam blog ini. Pemberi tanggapan adalah Fauziah Swasono, seorang peneliti masalah ekonomi, melalui sebuah milis. Kami unggah tulisan tersebut seijin penulis.


PERSOALAN orang miskin di perkotaan adalah persoalan kompleks. Benturan antara tugas pemerintah (pada level mana?), hak warganegara, dan simpati sosial sangat kental.

Sebelumnya saya akan kutip dulu dari Musgrave (klasik) bahwa tugas pemerintah itu ada tiga, yaitu stabilitas, pemerataan pendapatan, dan alokasi. Tugas pertama dan kedua hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Tugas ketiga bisa dilakukan keduanya tetapi desentralisasi menjadikan tugas ini lebih banyak diemban oleh pemerintah daerah.


Mengapa tugas pertama dan kedua hanya bisa dilakukan pemerintah pusat? Saya langsung beri contoh. Misalnya pemda DKI berusaha keras agar warga Jakarta tidak ada yang miskin. Yang penghasilannya di bawah upah minimum (UMR) diberi santunan sosial sehingga minimal penghasilannya mencapai UMR. Lapangan pekerjaan yang diciptakan dari uang APBD pun dibuat, sehingga pengangguran di DKI menyusut tajam. Gelandangan disediakan rumah penampungan dan diberi makan gratis. Jalanan pun dibuat "bersih" dari pengamen dan pengemis.

Selesaikah? Belum. Karena ini akan menjadikan Jakarta menjadi magnet yang lebih kuat lagi bagi warga di daerah-daerah yang tidak melakukan hal yang sama. Akan semakin banyak orang yang tidak punya pekerjaan di daerah muncul di Jakarta dengan "Jakartan dreams".

Tentu saja, Jakarta tidak akan mampu menampung semua ini. Istilah ekonominya: ada eksternalitas dan daerah tidak akan mampu menginternalisasinya (piye toh istilahnya..). Pemerataan pendapatan adalah tugas pemerintah pusat. Dia yang punya akses dan kekuatan legal untuk menjangkau seluruh daerah. Pemerintah pusatlah yang bisa melakukan transfer pajak dan pendapatan dari daerah kaya ke daerah miskin.

Selain itu akan menginduksi orang miskin untuk tidak berusaha keras, karena sudah ada jaminan sosial. Ini dikenal sebagai Good Samaritans Paradox. Dan ini sudah terjadi di banyak negara dengan sistem jaminan sosial yang generous.

Bagaimana dengan usulan entry barrier? Sebagai suatu negara, kondisi ini ilegal, CMIIW. Setahu saya, tidak boleh ada hambatan mobilitas penduduk, barang dan jasa antar-daerah. Ini akan menambah distorsi. Ditambah lagi dalam era desentralisasi, kompetisi antar-pemda tidak membolehkan adanya hambatan antar-daerah. Orang boleh pilih mau tinggal di mana saja. "Voting with feet" kata Tiebout.

Jadi, memang tidak mudah menyelesaikan persoalan kemiskinan di perkotaan. Kalau pemda cuèk dengan pengemis, pengamen, dsb., maka dia juga akan dikecam oleh sebagian warga lainnya. Pasti kita sering dengar atau malah mengalami sendiri kejadian seperti pengemis atau pengamen yang melanggar hak orang lain dengan cara memaksa, menggores kendaraan, mengancam, bahkan menodong. Salahkah juga kalau pemilik mobil atau penumpang bis yang biasanya kelas menengah itu mengeluh dan protes?

Mereka bayar pajak, mereka berhak juga atas keamanan dan kenyamanan di jalan. Bukan salah mereka kalau mereka tidak miskin.

Saya sama sekali tidak setuju dengan cara kekerasan dalam menangani masalah orang miskin. Petugas yang melakukan kekerasan selayaknya mendapat hukuman juga. Tetapi menyuruh pemda (dalam hal ini DKI) bertanggungjawab penuh atas orang-orang miskin kota juga berlebihan. Jakarta tidak akan sanggup menyejahterakan semua orang miskin yang datang ke sini. Selama kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan/pendapatan masih jadi persoalan besar di negara ini, selama itu pula persoalan kemiskinan dan urbanisasi akan ada. Apakah pembayar pajak di Jakarta harus "dihukum" dengan menanggung arus orang miskin melalui urbanisasi?

Maka, saya menjadi heran kalau orang menggebu-gebu ingin jadi Gubernur DKI .. Apa dia malah gak pecas ndahe (red: pusing kepala).

salam
fau


Links
  • Charles M. Tiebout, The Community Base Study
  • Charles M. Tiebout, 1956, A pure theory of local expenditures, The Journal of Political Economy, 64 (Catatan: Inti teorinya adalah: orang sebagai voter bebas memilih buat menetap di daerah yang menyediakan barang publik lokal yang paling disukainya. Ini adalah salah satu dasar kompetisi antar pemda dg menentukan kebijakan pajak lokal dan barang publik lokal yang paling sesuai dg mayoritas penduduknya [asumsinya kepala daerah akan menjual program buat memenangkan pemilihan kepala daerah]).
  • Richard A. Musgrave, 1959, The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy, New-York, McGraw-Hill. (Catatan: Musgrave adalah seorang guru dalam bidang public finance)
  • Richard A. Musgrave, 96, Theoretician of Public Finance, Dies (MARY WILLIAMS WALSH)

Read More...

03 May 2007

Wabah Kematian di Sekitar Kita

Sri Palupi

DULU dalam masyarakat Jawa dikenal yang namanya “pageblug”. Pageblug ini semacam wabah kematian yang terjadi akibat serangan dari “makhluk tak dikenal”. Gejalanya, pagi sakit, sore harinya mati. Atau sebaliknya, sore sakit, paginya mendadak mati. Karena menyerang banyak orang, maka kusebutlah pageblug itu wabah kematian. Mereka yang terserang awalnya sakit dan meninggal dengan cepat. Gejala semacam pageblug ini, disadari atau tidak, kini tengah menghantui masyarakat. Tentu pageblug yang sekarang, beda dengan pageblug yang dikenal dalam budaya Jawa dulu.

Ada tiga wabah kematian yang menghantui kita hari-hari ini. Kusebut wabah karena kematian itu bukanlah kematian biasa, melainkan fenomenal, sebagaimana pageblug.

Pertama, kematian ratusan ribu orang akibat rentetan bencana. Dari tsunami, banjir, tanah longsor, dan sederetan bencana lainnya. Seluruh kematian ini menarik perhatian masyarakat dan menggerakkan jutaan orang untuk berkabung. Tenaga dan harta disatukan demi meringankan derita para korban. Kematian ini membuat demikian banyak orang memaknai kembali hidup mereka dengan cara baru. Bencana tsunati, misalnya, membuat manusia merasa demikian kecil. Hilang sudah keangkuhan terhadap materi. Demikian yang terungkap dari para korban yang selamat. Bencana yang menelan korban massal dalam satuan waktu tertentu itu menjadi kanal rasa duka yang memicu semangat untuk sama-sama berjuang menghadapi situasi baru. Situasi tanpa sanak kerabat dan orang-orang dekat, tanpa harta, pekerjaan dan rencana masa depan – yang semuanya musnah ditelan bencana.

Anak korban malnutrisi akut di Sumba Barat 2005Kedua, kematian yang tidak tampak menonjol tetapi meluas secara perlahan. Kematian ini tampil dalam bentuk meluasnya jumlah anak penderita busung lapar. Pada tahun 2005 jumlah anak balita penderita busung lapar yang meninggal mencapai 293 jiwa. Ini yang tercatat. Entah berapa jumlah kematian yang tak tercatat. Pada bulan Januari – Oktober 2006 tercatat 186 anak balita mati akibat busung lapar. Sementara jumlah penderita gizi buruk-busung lapar meningkat dari 1,67 juta pada tahun 2005, menjadi 2,3 jiwa pada tahun 2006. Sampai hari ini, kematian akibat busung lapar terus berlangsung meskipun tidak ada yang mencatatnya secara sistematis. Bukan hanya kematian fisik yang terjadi pada kasus busung lapar, tetapi juga kematian “generasi”. Sebab anak yang menderita busung lapar, meski bisa diselamatkan dari kematian, tetapi mereka hidup dengan otak kosong. Karena terjadi secara perlahan dan satu demi satu, kematian jenis ini tak banyak mendapat perhatian, apalagi solidaritas sosial. Lihatlah sejumlah anak-anak penderita busung lapar yang direkam media ini, tak mampu menggerakkan solidaritas masyarakat sebagaimana kematian akibat bencana.

Eko Haryanto, bocah SD dari Tegal yang mencoba bunuh diri karena tak bisa bayar biaya kegiatan ekstrakurikuler Rp2500 -- istimewaKetiga, serupa dengan jenis yang kedua, kematian ini tidak tampak menonjol, terjadi satu demi satu, tetapi sesekali berhasil menyentak masyarakat. Kematian ini tampil dalam wujud bunuh diri yang terjadi di kalangan kaum miskin. Selama enam bulan pertama di tahun 2003, misalnya, bunuh diri di Jakarta saja telah mencapai 62 kasus. Ini kasus yang dilaporkan ke polisi. Tak tercatat berapa kasus yang tidak dilaporkan. Jumlah kasus ini meningkat 300% dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai Juni 2004 lalu, tercatat 38 kasus bunuh diri yang dilaporkan ke polisi. Kasus ini pun terus bertambah tanpa ada yang secara sistematis merekam dan mencatat. Yang membuatku tidak habis pikir, kasus bunuh diri ini juga menimpa anak-anak usia sekolah. Pada anak-anak, kasus bunuh diri meningkat 30%. Kebanyakan korbannya juga kaum miskin.

Masih belum lepas dari ingatan kita, kisah tragis bunuh diri ibu dan anaknya. Seorang ibu yang sedang hamil di daerah Koja, Jakarta Utara, misalnya, memutuskan bunuh diri, dengan membakar diri bersama kedua anaknya, Galang (7 th) dan Galuh (4 th). Dalam surat yang ia tinggalkan untuk suaminya tertulis bahwa dia sudah tidak tahan lagi menanggung kemiskinan dan melihat penderitaan anak mereka yang menderita kanker. Yang menyedihkan lagi, ketika tetangga membawa Galang yang penuh luka bakar ke rumah sakit, pihak rumah sakit menolak karena tidak ada uang jaminan. Juga seorang ibu di Malang, yang karena tak kuat menanggung beban persoalan ekonomi dan keluarga, memutuskan bunuh diri bersama empat anaknya yang masih kecil dengan meminum racun potasium. Racun itu diduga dicampur dengan air, lalu diminumkan kepada keempat anaknya. Setelah anak-anaknya tewas, sang ibu menyusul meminum racun yang mematikan itu. Peristiwa serupa pernah terjadi pada pedagang bubur di Sudirman dan pedagang kaki lima (PKL) di Halim yang memutuskan bunuh diri karena tak tahan menanggung beban hidup dan ancaman penggusuran yang terus mengejar mereka.

Semakin banyaknya warga miskin yang ambil jalan bunuh diri akibat desakan ekonomi, sepantasnya jadi perhatian. Sebab ini menandakan, hidup bersama dalam sebuah entitas bernama negara bangsa menjadi semakin tidak relevan buat kaum miskin. Padahal selama ini kaum miskin sudah teruji dalam hal kemampuannya bertahan menghadapi kesulitan. Mereka selama ini terbukti mampu bertahan di masa sulit sejak negeri ini dilanda krisis. Ketika para konglomerat dilanda depresi berat akibat krisis ekonomi, kaum miskin malah terkesan kian kreatif mensiasati kesulitan. Tapi kini? Bahkan anak-anak mereka pun sudah punya pikiran untuk bunuh diri. Gejala apa ini? Coba bayangkan, Heryanto, seorang murid kelas VI SD di Garut menggantung diri karena malu tidak mampu membayar biaya ekstrakurikuler senilai Rp 2.500. Aman Muhammad Soleh, siswa kelas enam SD di Bekasi, minum racun tikus karena belum bisa bayar uang ujian akhir. Nazar Ali Julian, 13 th, menusukkan pisau ke perutnya akibat tidak tahan menghadapi kemiskinan dan perceraian orang tuanya.

Meningkatnya kasus bunuh diri menandakan, bukan hanya krisis ekonomi yang dihadapi bangsa ini yang semakin parah, tetapi juga krisis hidup bersama kita. Solidaritas tampaknya menjadi semakin langka. Tradisi menanggung dan mengatasi masalah secara bersama dalam berbagai komunitas di negeri ini sudah luruh dan hanyut diterjang badai individualisme, materialisme, sektarianisme, dan konsumerisme.

Bukan hanya kasus busung lapar dan bunuh diri saja yang kian mencolok. Orang gila, gelandangan dan pengemis pun makin banyak kita jumpai di jalanan dan tempat-tempat umum. Mereka juga memadati kereta (KRL Jabotabek) yang setiap hari kutumpangi. Orang gila di kereta jadi bahan tertawaan dan hiburan gratis para penumpang. Dulu, aku masih bisa berkata, kalau mau belajar tentang perilaku masyarakat Indonesia, khususnya golongan ekonomi lemah, naiklah KRL Jabotabek kelas ekonomi. Dalam kondisi padat, sesak, panas dan penat, orang masih bisa ketawa, masih bisa bermain kartu, masih bisa arisan, pacaran, rujakan, dan juga masih bisa omong-omong tentang masa depan. Di situ bercampur baur masyarakat dari berbagai golongan dan para pedagang berbagai barang dan makanan. Para pedagang ini sangat kreatif dalam memanfaatkan peluang, mengemas dan menjajakan barang. Begitulah dulu aku melihat sikap dan perilaku orang miskin di Indonesia, setidaknya di Jakarta. Mereka selalu ada dalam situasi sulit, terus menerus ditekan dan digusur, tapi tetap saja kreatif dalam menyiasati hidup. Mereka tetap saja gembira dan dapat menciptakan kegembiraan di tengah desakan dan tekanan.

Tapi sekarang, apa yang terjadi dengan mereka, kaum miskin, khususnya yang di Jakarta ini? Benarkah survival system mereka sudah tak berdaya sengat? Entah mereka sudah lelah, atau senjata survive mereka sudah terlalu tumpul dan tak kuasa lagi menembus jantung sistem kota yang seolah-olah kian beradab ini? Mengapa virus bunuh diri kian mewabah di kalangan kelompok miskin? Dari dulu, kematian memang tak pernah punya daya sengat bila berhadapan dengan kaum miskin. Tak ada yang mereka takutkan untuk terus bertahan hidup, sebab mereka toh have nothing to loose. Meminjam istilah yang digunakan oleh orang-orang tergusur di Jawa Barat, mereka itu kaum “selon”, artinya berani mempertaruhkan segalanya demi memperjuangkan sejengkal kehidupan. Jadi selama ini mereka bukan berani mati, tetapi berani memperjuangkan hidup, meskipun untuk itu taruhannya adalah kematian. Tapi sepertinya sekarang ini perjuangan untuk mempertahankan hak hidup semakin menyerap energi. Semua perjuangan sudah dijalankan dan mentok, tak mampu menembus tembok tebal yang dibangun penguasa dengan segala logika bisnisnya. Ruang perjuangan menjadi semakin sempit. Dulu, perempuan-perempuan masih bisa menelanjangi diri di hadapan aparat untuk mempertahankan gubug-gubug mereka dari ancaman penggusuran. Dulu masih memungkinkan mereka menempatkan anak-anak di barisan depan guna melunakkan kekerasan brutal aparat dan preman yang hendak merampas hidup mereka, yang sebenarnya sudah berada di ambang batas antara hidup dan mati.

Kini semua cara itu sudah tak mempan. Aparat semakin buta dan brutal. Gubug-gubug, tempat kerja, dan ruang hidup mereka terus saja digusur, dirampas, dibakar dan dihancurkan. Satu-satunya yang masih jadi milik mereka kini hanyalah tubuh, yang memenjarakan jiwa, kata Plato. Dengan bunuh diri, bisa jadi mereka hendak membebaskan jiwa dari belenggunya. Atau barangkali, bunuh diri lebih baik daripada gila. Orang gila di tengah masyarakat yang serba waras sekarang ini hanya akan jadi bahan tertawaan.

Lalu, apa yang membedakan kematian massal akibat bencana, dengan kematian satu demi satu kaum miskin, entah karena lapar atau bunuh diri itu? Kematian massal akibat bencana setidaknya mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap hidup. Sementara kematian satu demi satu kaum miskin itu, sepertinya tak mampu mengubah apa pun. Usai bencana, keluarga korban tsunami yang masih hidup mampu memberi makna baru pada kehidupan mereka.

Aku tak tahu, bagaimana keluarga korban yang mati akibat busung lapar dan korban bunuh diri akibat deraan kemiskinan itu mampu memaknai kehidupan mereka yang masih tersisa. Mungkin bukan sebuah makna hidup yang bisa mereka temukan, tetapi sepotong doa, sebuah litani tak kunjung henti pada SANG PEMILIK HIDUP, yang suatu kali pernah memanggil mereka yang miskin dan lapar dengan seruan: “Datanglah kepada-Ku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.”


Read More...

09 April 2007

Apartemen dan Gubuk Reyot

Karena dan meskipun digusur berkali-kali, warga Teluk Gong, Jakarta Utara bertahun-tahun bertahan di gubuk-gubuk.

DUA jalan berdampingan, namun berakhir dengan dua pemandangan yang bertolak belakang. Yang satu jalan menuju ke sebuah apartemen tingkat menengah. Jalan satunya lagi menuju gubuk mirip kandang milik pemulung, kuli dan nelayan. Mereka begitu dekat. Hanya terpisah oleh kali berair hitam pekat. Dulu sebagian penghuni gubuk tersebut tinggal di lokasi dimana apartemen itu berdiri.

Begitulah keadaan dua jalan yang mengapit sungai dekat Jembatan Kalijodo, Teluk Gong, Jakarta Utara. Jalan di samping kanan sungai berupa aspal baru dan mulus. Jalan itu berakhir dengan sebuah hamparan apartemen yang hampir selesai dibangun. Sebaliknya, kalau menelusuri jalan sebelah kiri sungai kita akan melihat deretan gubuk-gubuk dari tenda di sela-sela semak dan kebun pisang.

Apartemen Teluk Intan menempati lahan seluas 2,3 hektar. PT Trika Bumi Pertiwi sebagai pengembang merencanakan akan membangun delapan tower setinggi 18 lantai. Apartemen ini tergolong apartemen tingkat menengah. Pintu masuk ke apartemen berupa sebuah gerbang besar di samping kanan jembatan Kalijodo.

Begitu apartemen itu mulai dibangun, maka tergusurlah gubuk-gubuk itu dan penghuninya. Mereka menyeberang kali dan membangun tenda di atas tanggul dan lahan tidur di sekitar kali. Sebagian memperoleh air dengan membeli dari pedagang keliling. Sebagian lagi hanya bisa memperoleh air dari bocoran air PAM. Sebanyak 15 keluarga hidup tanpa listrik.

Sejak 2001 mereka sudah digusur sekitar 30 kali. Mereka kembali lagi karena tak memiliki tempat tinggal lain baik di kota maupun di desa. Walau berkali-kali rumah mereka dibakar para petugas ‘Ketentraman dan Ketertiban’, mereka akan tetap kembali.

Klik di sini untuk melihat lokasi komunitas miskin ini di wikimapia.

Read More...