Showing posts with label ID-Card. Show all posts
Showing posts with label ID-Card. Show all posts

18 June 2008

Terminal Neraka untuk Para TKI

Savitri Wisnuwardhani

Saya teringat pengalaman tiga minggu yang lalu. Saya bertemu di bandara Soekarno Hatta dengan salah seorang buruh migran yang bekerja di Singapura. Ia mengalami masalah ketika akan keluar dari terminal kedatangan internasional. Pengalaman ini sungguh menyebalkan dan menyesakkan hati. Sulit dikatakan negara tidak terlibat dalam kongkalikong percaloan dan pemerasan terhadap para tenaga kerja Indonesia di luar negeri (TKI). Ceriteranya begini.

Sebut saja perempuan ini Lani ya.. Dia berusia 15 tahun ketika bekerja di Singapura. Lani sudah dua tahun berada di Singapura tapi dia hanya sempat bisa bekerja selama satu bulan, sebelum akhirnya mengalami kasus kekerasan. Tragis benar nasibnya, karena majikan memukulinya. Setelah kasus kekerasan ini dilaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja Singapura, dia diwajibkan menunggu kasusnya selesai. Ia menunggu selama hampir dua tahun di salah satu tempat perlindungan yang dikelola oleh sebuah lembaga masyarakat di Singapura. Berdasarkan peraturan, dia tidak boleh bekerja selama kasus belum diselesaikan oleh pemerintah Singapura. Begitulah hukum di Singapura yang ketat mengatur tenaga kerja asing.

Dua tahun sesungguhnya terlalu lama bagi Lani, apalagi tanpa bekerja sama sekali. Lani merasa semakin tidak betah tinggal lebih lama lagi di Singapura dan ingin cepat pulang ke kampung halamannya. Ia selalu berdoa dan berharap kasusnya cepat diselesaikan. Doa dan harapan Lani untuk pulang ke kampung halaman terkabul. Pada akhir Mei 2008 lalu ia mendapatkan izin pulang dari pemerintah Singapura dan mendapatkan tiket pesawat untuk kembali ke Indonesia.

Senang sekali Lani dapat pulang. Ia sudah membayangkan kedua orang tua dan sanak saudara menunggu kedatangannya. Lani lantas mengambil tiket, paspor dan pembatalan ijin kerja yang telah diurus oleh pihak agen. Begitulah hukum di Singapura, hampir semua diurus oleh agen, apalagi kalau buruh migran yang bersangkutan punya masalah. Di Singapura buruh migran tidak bisa langsung bekerja karena harus ada yang merekomendasikan untuk bekerja. Pihak-pihak yang bisa merekomendasikan seperti agen yang diakreditasi pemerintah Singapura dan warganegara Singapura.

Setelah Lani mendapatkan paspor, tiket dan pembatalan ijin kerja dari agen, Lani kemudian jadi khawatir setelah melihat keterangan tujuan perjalanan dalam tiket pesawat kepulangannya. Tiket kepulangan Lani hanya sampai Jakarta. Tidak bisa dialihkan ke daerah lain, ke bandara yang lebih dekat dengan daerah asalnya, karena agen tidak mau direpotkan oleh hal-hal kecil. Padahal pengalihan tujuan kepulangan ke bandara lain bukanlah hal sepele bagi Lani. Ia ingin menghindari Jakarta. Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, Jawa Barat adalah bandara yang menakutkan bagi Lani. Mengapa? Selama dia di Singapura, dia sering mendapatkan informasi dari teman-teman buruh migran Indonesia tentang praktik-praktik pemerasan di terminal TKI di bandara Soekarno Hatta yang merugikan para buruh migran seperti dipalak, diambil barangnya, dan semacamnya. Dia takut apabila pengalaman teman-temannya itu juga akan menimpanya.

Lani meminta pihak agen hingga hari menjelang keberangkatan untuk mengalihkan tujuan perjalanan dari Jakarta ke Jogyakarta. Dia menyatakan kepada agen bahwa dirinya sanggup meskipun dia harus membayar lagi sejumlah SGD100 (±Rp 680.000). Dia masih mempunyai uang dari pemberian teman-temannya di tempat perlindungan. Namun pihak agen tetap tidak mau dengan alasan tidak mau repot. Dengan terpaksa Lani menerima keputusan ini. Pikirnya, yang penting dirinya pulang dan bertemu dengan keluarga di kampung.

Lani akhirnya mendarat di bandara Soekarno Hatta dengan selamat. Tidak ada halangan apa pun selama di perjalanan. Selain itu, ia tidak sendirian karena dalam pesawat yang ditumpanginya, ada beberapa teman buruh migran yang bekerja di Singapura juga hendak pulang ke kampung halaman.

Setiba di bagian imigrasi, Lani tidak mengalami masalah. Meskipun sempat beberapa saat petugas imigrasi melihat wajah Lani karena antara penampilan dengan foto di paspor berbeda. Setelah urusan imigrasi selesai, dia mengambil kopernya dan dengan percaya diri dia berjalan keluar ke Terminal 2 seperti layaknya semua penumpang pesawat keluar dari bandara. Ketika dia berjalan keluar, ujung ekor matanya melihat beberapa teman yang bersamaan dengannya di pesawat secara otomatis dibawa oleh beberapa petugas BNP2TKI dan Angkasa Pura ke terminal lain. Ke terminal khusus para buruh migran.

Langkah Lani keluar dari terminal “menyebalkan” ini mantap meskipun agak grogi karena banyak petugas penjaga di sekitar Imigrasi seperti petugas Bandara dan petugas BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI). Ketika Lani akan melangkah keluar dari tempat pemeriksaan barang, Lani tiba-tiba dikejar oleh salah satu petugas negara tersebut. Herannya petugas ini tidak mengejar orang di depan Lani yang kebetulan adalah pasangan warganegara Indonesia keturunan Tionghua.

Petugas badan nasional itu menanyakan paspor Lani. Lani tetap ngotot tidak mau memberikan paspornya. Bukankah hanya petugas imigrasi yang memiliki hak memeriksa paspor? Tapi petugas ini kemudian memanggil teman-temannya dan Lani dikerubungi oleh tiga petugas. Dengan terpaksa karena nyalinya lama-lama kendor, Lani menyerahkan paspornya kepada petugas BNP2TKI. Lani lantas diminta untuk jalan ke terminal khusus buruh migran.

Dengan lemas, Lani melangkah ke terminal khusus. Terminal yang sangat ditakutinya dan ditakuti oleh banyak buruh migran di Singapura. Lani lantas menghubungi saya untuk dijemput ke terminal khusus di bandara Soekarno Hatta.

Saya lalu mencari cara untuk dapat masuk ke dalam dengan mendesak salah satu pihak agen perjalanan di bandara Soekarno Hatta. Saya dapat masuk dengan membayar Rp50.000. Betapa mahalnya! Saya tidak berdaya untuk berargumentasi karena sementara itu saya terus ditelpon oleh Lani yang sedang ketakutan.

Setelah saya masuk, saya baru tahu bahwa semua pihak (agen perjalanan, petugas Angkasa Pura, petugas BNP2TKI dan kepolisian) sulit dikatakan apa pun yang lain kalau bukan calo. Sulit pula tidak dikatakan bahwa negara tidak mendukung percaloan ini. Mereka saling bertegur sapa. Dengan bebas saya masuk ke dalam. Saya melihat para petugas Angkasa Pura dan BNP2TKI sebanyak lima belas orang berdiri di luar bagian pemeriksaan imigrasi dan menunggu kedatangan para penumpang penerbangan internasional. Ternyata mereka hanya mencari para TKI. Di situ TKI jadi mangsa empuk.

Akhirnya saya ketemu Lani. Raut mukanya sangat bingung. Saya meyakinkannya untuk ke Terminal 4 di mana diurus kepulangan dan pendataan TKI. Saya katakan saya akan menemuinya di sana. Namun dia tidak mau saya tinggalkan.

Pada situasi yang sangat rumit ini, seseorang berbaju preman tapi mengaku diri seorang polisi, namanya hanya Farid, menyatakan dapat membantu Lani keluar asalkan Lani mau membayar Rp700.000. Saya tidak mau dan siap melawan. Namun Lani tidak mau melawan dan bersikeras mau membayar karena dia takut dan ingin cepat-cepat pulang. Dengan tawar-menawar alot, Farid mau menurunkan tawarannya jadi Rp600.000. Rasanya sungguh terpaksa dalam situasi seperti itu dan sesungguhnya sangat disayangkan tapi mau bagaimana lagi karena kami juga terlibat dalam jalur percaloan.

Farid dapat mengeluarkan kami dengan sangat mulus. Tidak ada hambatan meskipun banyak petugas Angkasa Pura dan BNP2TKI berkeliaran di dalam Terminal 2. Tak seperti dalam cita-cita penataan masyarakat, bukan kewajiban para petugas negara adalah melawan praktik-praktik pemerasan seperti yang kami alami ini.

Akhirnya kami dapat keluar dari terminal neraka ini. Sepanjang perjalanan di dalam bus DAMRI kami terdiam. Saya membayangkan kembali adegan-adegan mengesalkan tadi dan keputusan yang kami ambil. Saya merasa tindakan yang diambil Lani adalah tindakan salah tapi tidak dapat mencegahnya.

Saya lantas menanyakan ke Lani, “Apakah tindakan yang kamu ambil sudah benar?” Lani menjawab, “Saya tidak tahu. Yang penting saya bisa keluar dari terminal neraka ini dan bertemu keluarga saya.” Saya belajar satu hal bahwa aturan main yang korup dan dikondisikan begitu kuat menyebabkan orang lemah tidak punya pilihan lain kecuali bila mereka berani membela diri dengan resiko mendapatkan kekerasan dari pihak yang berwewenang.

Read More...

27 March 2007

Exasperation in obtaining passports in Indonesia

Yulius Nurendra Efendi

MY EXPERIENCE in obtaining passports in Indonesia at the Surakarta immigration office has made me aware of how shoddy and corrupt this country is. It started when an overseas friend invited me to attend a meeting that later pushed me to have a passport document.

On October 18, 2006 I reached the Surakarta immigration office. I brought with me all required documents. In the front wall it was clearly mentioned the conditions, procedures, costs and fees required for having diverse migration-related documents. But you expected things would be clear and quick, certainly.

As I entered into the office, many brokers have already crowded the room. They offered service that promises to finish the passport making quicker. Of course this was not a free service but one would have to pay more to those brokers. Those brokers asked fees that were two times higher than normal, official one that was only Rp200.000. But because I wanted to do it myself since the beginning, I did not care about them. In fact if I take their service, they could help process only in one day. Yet, the official stipulation as mentioned in that front wall it needed two days to finish the passport.

First, I took the passport application form that cost me Rp10,000. I did not get any receipt for this payment. This is the first irregularity that I found.

After I completed the form, I submitted form including other required documents. In the further process, the officials verified the documents. Another irregularity soon took place. Although my documents were complete, it seemed to me the official would like to show me a loophole. I did not understand what he meant, actually. My birth certificate that I included as required was questioned. The official asked me to include my last education certificate. This meant that I had to get back to that office the day after because I did not bring with me that certificate. In fact as written in the announcement wall, birth and education certificates were only optional requirement. I should only submit either one.

The day after when I brought already my education certificate, the official even ignored that paper just like that. Not even once that certificate was asked. I felt a bit harassed. I became a bit nervous at the next step all my documents were almost lost as they were among other submitted applications. The official only started processing after I urged him, although for that I had to wait longer.

The next step concerned about the passport photo that I had to pay Rp55,000. Now I got a receipt for it. But I realized a weird thing happened as I saw another applicants who came much later than me yet he was given quicker turn to take picture. I realized then that the victims of brokerage were not only those who took the broker’s service but also other applicants who took normal procedure. We were put at farther turn at the back than those who paid more to the brokers.

After the picture was taken, the officials again seemed wanting to prolong time. With the pretext that the next step was to wait for the approval of the central immigration office in Jakarta, the officials asked me to wait for another week. At the time I fully understood as we, Indonesians, were approaching the high season of Idul Fitri.

I ponder upon what happened to me. My ignorance of the procedural process had pushed me to just say yes to what the officials asked. Many applicants must have endured bad experience like this. Because applicants could not monitor what happened to the submitted documents had turned them into a lame duck.

On October 30, 2006, as the officials had earlier promised, I went back to the office. Indeed the service flow was very slow. Now they gave an excuse that it had to be processed in several administration desks, I had to wait and wait again. It was an urge within me to ask them again and again while protesting the sluggish bureaucratic practice. How far my documents had been processed?

I think this is an institutional corruption. (comments from --ambar--)


I had to wait for four hours before the passport was completed. We had to pay Rp205,000 consisting of Rp200,000 for the cost of the passport document and Rp5,000 for the fingers print fee. If you count right from the beginning to the end, the total sum of fee required was Rp270,000. In fact the announcement says only Rp200,000. Only through normal, official procedures, you will have to pay more than actually required. What if you take the service of those brokers? I overheard them saying they paid from Rp500,000 to Rp600,000 to get the passport in one or two days. Is this my Indonesia?**

Read More...

06 December 2006

KTP dan Korupsi

Savitri Wisnuwardhani

AKU ke kelurahan Tebet Timur, Jakarta untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lengkap dengan semua dokumen yang dibutuhkan. Aku melewati antrian panjang dan melihat dengan mata sendiri bahwa setiap orang dikenai biaya Rp10.000 untuk memperoleh KTP. Aku jadi ragu-ragu, apakah benar aku diharuskan membayar? Tiba giliranku dipanggil. Setelah petugas memeriksa dokumen yang aku bawa, tibalah pada pernyataan yang ingin aku hindari, “Mbak, biayanya Rp10.000 dan dua minggu lagi selesai.” Ia berbicara dengan gaya yang santai seolah-olah pemerasan itu hal biasa. Aku dengan percaya diri berbicara, “Kan tidak ada peraturan yang menyebutkan harus membayar? Tolong Bapak sebutkan peraturan mana yang mengharuskan membayar!”

Apakah benar pemerintah lewat sebuah peraturan telah menggratiskan pembuatan KTP? Apakah penerapan aturan mengenai KTP cuma-cuma ini memang menjadi program pemerintah kota Jakarta? Ataukah hanya sebatas gincu dan tidak dijalankan?
Bukankah KTP merupakan kartu penting yang wajib dimiliki oleh masyarakat yang berdomisili di satu daerah. KTP berfungsi sebagai tanda identitas seseorang. Maka fungsi KTP menjadi kunci dalam banyak urusan. KTP juga merupakan penanda pengakuan atas kewarganegaraan seseorang oleh negara. Dengan memiliki KTP seharusnya hak-hak seseorang menjadi terlindungi. Begitu pentingnya KTP sampai orang desa yang tinggal di kota-kota harus rela pulang kampung untuk mendapatkannya. Atau mereka harus pergi ke kelurahan di kota tersebut untuk mengurus selembar kartu identitas barunya.

Tapi itulah pengalaman pribadiku ketika mengurus KTP di Jakarta. Aku seorang pendatang di Jakarta tahun 1999. Sebelumnya selama di Jakarta aku menggunakan KTP Surabaya dan belum pernah melapor ke kelurahan setempat. Padahal menurut Perda No 4/2004, setiap pendatang harus melaporkan diri ke kantor kelurahan setempat. Apabila melanggar akan dijatuhi hukuman sanksi pidana kurungan maupun denda. Untung nasib baik berpihak padaku sehingga tak sempat menjadi korban operasi yustisia kependudukan (OYK).

Pada 2005 aku memutuskan untuk menjadi warga Jakarta. Kulengkapi identitas diriku dengan membuat KTP Jakarta di kelurahan Tebet Timur. Sebelum aku mengurus pembuatan KTP tersebut, banyak teman yang bilang bahwa untuk mengurus KTP aku harus mengeluarkan minimal uang Rp50.000 bila ingin proses pembuatannya cepat. Namun jika tidak ingin cepat, maka paling-paling kita mengeluarkan uang Rp25.000. Angka yang terakhir hampir sebanding dengan upah buruh pabrik yang seharian bekerja.

Sebelum ke kelurahan, aku cek dulu kebenaran informasi ini dengan melihat peraturan daerah. Ternyata Perda Jakarta No 3/1999 tentang Retribusi Daerah jo Perda Provinsi DKI Jakarta No 7/2000 tentang Perubahan Pertama atas Perda DKI Jakarta No 3/1999 tentang Retribusi Daerah menyatakan bahwa "biaya KTP adalah Rp 0,- atau gratis." Selain itu, pemda Jakarta lewat website-nya juga menginformasikan bahwa pengurusan KTP gratis.

Jadi? Apakah teman-temanku membohongiku? Atau mereka dikibuli petugas pemerintah daerah? Jika yang kedua benar, aku jadi teringat betapa kasihan warga miskin yang cari duit saja sulit dan mereka harus dikibuli lagi.

***

SETELAH aku berusaha mempertanyakan pungutan liar itu, suara petugas tadi meninggi dan tetap bersikukuh memintaku membayarnya. Aku juga bersikukuh tidak mau membayar. Semua mata sampai memandang ke arahku dan petugas kelurahan itu. Aku tahu yang ada di benak mereka adalah kalimat: “Kenapa tidak mengikuti kebiasaan yang ada? Toh hanya membayar Rp10.000." Aku berusaha melawan karena aku sadar itu adalah korupsi. Apabila dibiarkan maka akan banyak terjadi korupsi lain di kelurahan Tebet ini. Aku tetap ngèyèl meskipun takut.

Namun kengèyèlanku ini akhirnya kandas juga. Karena khawatir akan terjadi keributan hanya gara-gara uang Rp10.000. Aku dengan terpaksa membayar. Namun aku jadi merasa bersalah. Aku telah masuk dan membiarkan praktek korupsi terjadi lagi di masyarakat.

SADAR atau tidak, kebiasaan korupsi akhirnya menjadi bagian dari diri kita. Kita ikut membentuk kebiasaan itu. Kebiasaan ini bermula dengan birokrasi dalam pemerintahan yang berbelit-belit dan lama. Masih ingatkah Anda iklan rokok di layar kaca yang melukiskan seorang laki-lagi yang datang ke kantor pemerintah untuk memperoleh sebuah cap? Petugas tak segera menjatuhkan capnya ke kertasnya meskipun alatnya sudah di tangan. Di depan hidung si pencari cap, petugas itu merokok-rokok dan tertidur. Cap tak segera jatuh ke kertas. Menurutku itu adalah ilustrasi mengenai parahnya birokrasi di Indonesia. Berbelit-belit, lama dan tidak informatif . Akhirnya mendorong masyarakat mencari cara pintas, cepat walaupun butuh biaya mahal. Padahal apabila pelayanan birokrasi mudah dan cepat, maka korupsi tidak akan menjadi kebiasaan.

Sampai kapankah korupsi ini tetap ada? Menurutku korupsi tidak akan hilang bila tidak ada perubahan sistem dan kebiasaan yang kuat dari individu yang terlibat di dalamnya untuk melakukan perubahan.**

Read More...

21 November 2006

Calo & Pahit Getirnya Mengurus Paspor

Yulius Nurendra Efendi

Pengalaman mengurus paspor sendiri di kantor Imigrasi Surakarta, membuat saya mengetahui bagaimana bobroknya kondisi birokrasi di negeri ini. Berawal dari undangan rekan di negeri seberang, membuat saya pergi ke luar negeri. Hal ini juga yang mengharuskan saya memiliki dokumen paspor.

Tanggal 18 oktober 2006, saya datang ke kantor Imigrasi Surakarta. Saya bawa semua persyaratan lengkap. Di dalam kantor tersebut memang terpampang dengan jelas tentang syarat, prosedur dan tarif untuk pembuatan segala macam surat atau dokumen keimigrasian. Apakah juga sejelas itu proses yang kemudian saya jalani?

Saat memasuki pintu kantor tersebut, kerumunan calo sudah menunggu. Mereka menawarkan jasa pengurusan paspor dengan janji lebih cepat selesai. Tentunya itu bukan tawaran gratis, tapi aku harus membayar uang lebih kepada calo tersebut. Tarif yang dipasang para calo bisa dua hingga tiga kali lipat dari tarif resmi yang hanya Rp200.000. Karena memang dari awal saya berniat untuk mengurus sendiri, maka tawaran calo tersebut saya abaikan. Padahal jika saya terima tawaran tersebut, dia bisa menguruskan paspor saya hanya dalam waktu sehari. Sedangkan ketentuan resmi yang tertulis di papan pengumuman harusnya dua hari.

Saya mulai urus sendiri pembuatan paspor saya. Pertama, saya membeli formulir/berkas pengurusan paspor seharga Rp10.000. Untuk pembelian ini, saya tidak mendapatkan kwitansi bukti pembelian. Inilah ketidakberesan pertama yang saya jumpai.

Setelah saya isi lengkap formulir, kemudian saya serahkan lagi berkas tersebut dengan dilampiri persyaratan lain. Proses selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan berkas oleh petugas. Ketidakberesan kedua segera terjadi. Meski semua berkas telah lengkap diisi dan syarat telah komplit, sepertinya petugas ingin mencari kesalahan. Entah apa maksudnya. Akte kelahiran yang saya lampirkan sebagai syarat permohonan dipermasalahkan. Petugas meminta saya melengkapi dengan syarat lain yaitu ijasah terakhir. Artinya saya harus kembali lagi besoknya, karena saat itu saya tidak membawa ijasah yang dimaksud. Padahal di papan pengumuman akte kelahiran dan ijasah sifatnya opsional, yaitu saling menggantikan.

Keesokkan harinya, saat ijasah yang dimaksud sudah saya bawa, petugas tersebut malah mengabaikan ijasah tersebut begitu saja. Sedikitpun ijasah saya tak ditanyakan. Ini membuat saya serasa dilecehkan. Yang membuat saya naik pitam, pada proses berikutnya berkas saya sempat tidak jelas keberadaannya. Setelah saya desak, barulah petugas tersebut memprosesnya. Meski untuk itu, saya harus menunggu lebih lama lagi.

Setelah berkas kembali diproses, tahap selanjutnya adalah foto untuk paspor. Untuk keperluan ini, saya harus membayar Rp55.000. Kali ini barulah diberikan bukti pembayaran. Anehnya, orang yang datang dan memasukkan berkas jauh dibelakang saya, justru dipanggil untuk foto duluan. Baru saya sadar bahwa yang menjadi korban calo bukan saja para pengguna jasa calo, namun juga para pencari paspor dengan jalur resmi. Kami jadi digusur-gusur ke urutan yang lebih belakang oleh orang-orang yang membayar lebih pada calo tersebut.

Setelah difoto, lagi-lagi petugas sepertinya ingin mengulur waktu lagi. Dengan alasan bahwa proses selanjutnya menunggu persetujuan dari Jakarta, ia mengharuskan saya menunggu seminggu lagi. Kali ini saya memahaminya karena akan ada liburan lebaran yang menghalanginya.

Saya pikirkan benar peristiwa itu. Ketidaktahuan mengenai proses yang sebenarnya, menyebabkan saya mengiyakan saja perintah petugas tersebut. Hal ini pasti juga dialami oleh pencari paspor yang lainnya. Proses yang berjalan tak seperti yang terpampang di papan pengumuman. Ketidakjelasan nasib berkas yang kami ajukan, membuat kami seperti jadi bulan-bulanan permainan petugas.

Tanggal 30 Oktober 2006, seperti yang dijanjikan petugas, sayapun kembali lagi mendatangi kantor Imigrasi. Lagi-lagi pelayanan yang diberikan sangat lambat. Dengan alasan harus melewati beberapa meja dan persetujuan, saya diharuskan menunggu dan menunggu lagi. Itupun saya harus beberapa kali menanyakan dengan setengah protes kepada petugas. Sejauh mana berkas saya diproses?

Setelah menunggu hampir 4 jam, dokumen pasporpun baru jadi. Kami pun harus membayar Rp 205.000, dengan rincian Rp200.000 untuk pembayaran buku dokumen paspor dan Rp5.000 untuk sidik jari. Kalau dihitung dari proses awal hingga akhir, total yang harus dikeluarkan untuk pembuatan paspor, sebanyak Rp270.000. Padahal yang terpampang di pengumuman hanya Rp200.000. Mengurus dengan jalur resmi saja biaya masih bisa membengkak, apalagi dengan calo? Dari beberapa informasi para pengguna jasa calo, ternyata mereka bisa menghabiskan Rp500.000 s.d Rp600.000 untuk memperoleh paspor dengan waktu 1 s.d 2 hari. Inikah Indonesia?

See the English version.

Read More...