Membaca Tanda-tanda Zaman

MENJELANG 2014, ada banyak tindakan dan kebijakan irasional yang dibuat para elite dan penguasa terkait pengelolaan Republik. Hal itu di antaranya hukuman ringan bagi para koruptor di tengah masifnya tindak kejahatan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang kian menyudutkan rakyat.

Kasus korupsi yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi semakin menggerus harapan bahwa kita bisa memerangi korupsi. Namun, bila dibaca dengan kacamata tanda-tanda zaman, sejumlah tindakan dan kebijakan tak masuk akal di atas mengisyaratkan adanya proses pembersihan masyarakat dari kekuatan destruktif yang merusak peradaban.

Kehilangan akal budi

Seorang teman mempertanyakan ke mana perginya akal sehat dan akal budi ketika dua kelompok pelajar yang sedang tawuran menyiramkan air keras ke jendela bus yang melintas dan membuat 16 penumpang terluka. Kejahatan para pelajar berusia anak-anak itu tak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat kita yang lagi sakit.

Kehilangan akal sehat dan akal budi tidak hanya tampak pada intensitas tawuran para pelajar yang kian menakutkan, tetapi juga pada perilaku elite dan penguasa yang miskin rasa malu.

BACA SELANJUTNYA ..

Read More...

Summary only...

Pesan dari Sarapat

Sarapat adalah nama desa di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Meskipun statusnya sebuah desa di pedalaman, apa yang terjadi di Sarapat memberi gambaran tentang bagaimana Republik ini dikelola.

Beberapa tahun terakhir, masyarakat adat di Desa Sarapat dan sekitarnya berjuang mempertahankan hak hidup berhadapan dengan korporasi tambang dan perkebunan sawit yang memorak-porandakan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat. Dalam diskusi bersama warga, saya menangkap pesan penting yang hendak mereka sampaikan kepada segenap warga RI dan penguasanya. Mereka menilai pengelola Republik tengah menjadikan Indonesia bangsa primitif.

Kehilangan kebun

Di Desa Sarapat tinggal seorang kakek berusia lebih dari 80 tahun. Selama ini ia prihatin dengan kondisi masyarakatnya yang tak berdaya ketika pihak korporasi atas seizin pemerintah membabat habis hutan serta merampas hutan adat, tanah ulayat, dan kebun rakyat. Bahkan, hutan anggrek dan hutan tanaman obat yang langka dan tak ternilai harganya habis dibabat. Atas seluruh kehilangan ruang hidup dan masa depannya, warga dipaksa menerima uang tali kasih Rp 1,5 juta per hektar lahan kebun karet.

BACA SELANJUTNYA ..

Read More...

Summary only...

Rakyat yang Dikudeta

Sri Palupi 

Di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok dan maraknya kekerasan, pihak Istana melemparkan isu kudeta. Bagi saya, isu ini memperkuat indikasi bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terasing dari jantung kehidupan rakyat.

Yang dikeluhkan SBY kian tidak relevan dengan masalah yang dihadapi rakyat. SBY tidak menyadari, sejatinya yang dikudeta adalah kedaulatan rakyat, bukan kekuasaan Presiden. Betapa tidak. Sebagai negara demokratis, secara normatif kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Negara diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Kepentingan rakyat berada pada posisi sentral. Namun, yang terjadi, rakyat sudah digulingkan dari kekuasaan tertingginya dan kini jatuh terjerembap di dasar piramida penderitaan.

Derita Rakyat

Indikator ekonomi makro dinilai positif, terlihat dari pertumbuhan ekonomi, arus investasi, dan peringkat sebagai negara layak utang. Namun, itu semua dicapai dengan cara-cara yang menyakiti dan menambah penderitaan rakyat. Indikasinya, pertama, parahnya ketidakadilan sosial. Indeks gini meningkat dari 0,38 di tahun 2010 menjadi 0,41 (2011). Artinya, ada 1 persen warga yang menguasai 41 persen total kekayaan Indonesia. Menurut Forbes, 25 orang terkaya Indonesia menguasai Rp 530 triliun atau setengah dari total APBN 2012. Sementara pendapatan 29 juta warga miskin dan 70 juta warga hampir miskin kian tergerus inflasi.

BACA SELANJUTNYA ..

Read More...

Summary only...

Meninggalkan Rakyat

Oleh Sri Palupi

Enggak level” adalah jawaban seorang direktur PT Kereta Api Indonesia yang saya terima melalui pesan singkat. Kala itu, saya bertanya mengapa direktur PT KAI tidak mau berdialog dengan para pedagang kecil yang diusir dari seluruh lahan stasiun. Mereka pun merasa diperlakukan tidak adil.

Sebagai pedagang kecil, mereka disingkirkan dari seluruh lahan stasiun. Namun, pemodal besar yang berdagang di area yang sama tak digusur, bahkan mendapat tempat istimewa. Padahal, para pedagang kecil membayar sewa kepada pihak stasiun hingga puluhan juta rupiah setahun.

Di mata PT KAI, besarnya sewa yang dibayar pedagang kecil enggak level jika dibandingkan dengan pedagang pemodal besar lain. Direktur PT KAI menyatakan, para pedagang menempati lahan stasiun dengan bayar sewa murah dan PT KAI tidak punya urusan dengan pedagang.

Sikap merasa rugi memberikan ruang hidup bagi rakyat, bukan monopoli PT KAI, tetapi merupakan konsekuensi dari arah kebijakan pemerintahan SBY yang cenderung meninggalkan rakyat.

BACA SELANJUTNYA ..

Read More...

Summary only...

Unduhlah E-Book "Darurat Pendidikan di Indonesia" 2012

E-Book: DARURAT PENDIDIKAN: Sebuah Tinjauan Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Hak di Indonesia, 2012 by The-Institute-for-Ecosoc-Rights

Teman-teman sekalian, kami bangga bisa membantu Anda sekalian untuk memahami masalah pendidikan di Indonesia dari pendekatan hak asasi manusia. Kami sudah berjerihpayah selama lebih dari satu tahun selama tahun 2012 menekuni masalah pendidikan dan hak asasi manusia di Indonesia ini. Semoga Anda sekalian terbantu memegang teguh hak dasar kita ini demi kemajuan Indonesia.

Kami banyak belajar dari pengalaman kegigihan masyarakat Papua dari kabupaten Maybrat, sekalian miskin, terpelosok, jauh di dunia antah berantah, tapi sangat mengherankan mereka sangat tekun saling membantu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka sampai di perguruan tinggi. Apalagi yang akan dapat Anda peroleh dari buku digital ini? Masih banyak euy ..

BACA SELANJUTNYA ..

Read More...

Summary only...

Gundah Sang Nenek Pemintal Benang

Satu tangannya memegang gulungan kapas dan bergerak seirama dengan putaran roda pada alat pintal benang. Sorot matanya bergerak dari kumparan benang di ujung alat pintal ke ujung kapas yang ada di tangan kirinya. Tangan kanannya memutar roda alat pintal dengan gerakan lambat, dengan irama tetap.  Raganya yang renta dan bongkok tak menghalanginya untuk duduk berjam-jam mengubah kapas menjadi gulungan benang. Itulah sosok nenek Panggao, 83 tahun, satu-satunya pemintal benang yang masih tersisa di tanah Toraja. Melihat nenek Panggao memintal benang mengingatkanku pada sosok Mahatma Gandhi, yang sama renta dan bongkoknya dengan sang nenek. Aku pernah melihat foto Gandhi saat  memintal benang dengan alat pintal sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu, persis seperti alat pintal yang dimiliki nenek Panggao.

nenek Panggao, 83 tahun, Memintal benang

Memintal benang tak ubahnya seperti menari. Tangan, mata, dan rasa, mesti bergerak seirama dengan putaran roda alat pintal agar serat kapas dapat terpintal tanpa terputus. Berjam-jam aku memperhatikan nenek Panggao memintal kapas menjadi benang. Sepertinya tidak sulit. Pertama, kapas yang dipegang dengan tangan kiri ditarik sedikit ujungnya dan dikaitkan pada tuas bambu yang ada diujung kiri alat pintal. Roda diputar perlahan searah jarum jam dengan tangan kanan. Serat kapas akan tertarik dan tergulung pada tuas bambu yang terus berputar seturut perputaran roda.

BACA SELANJUTNYA ..

Read More...

Summary only...

2013, Anggaran kunker DPR RI Naik 77 persen

Semakin ironis alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat dan penguasa. Anggaran kunjungan kerja DPR RI 2013 mengalami kenaikan sebesar 77 persen, dari Rp 139,94 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 248,12 miliar pada tahun 2013.

Sementara per 1 januari 2013 DPR dan pemerintah akhirnya bersepakat menetapkan subsidi listrik hanya sebesar Rp 78,63 triliun yang menyebabkan terjadi kenaikan tarif listrik sebesar rata-rata 15 persen secara bertahap hingga akhir tahun.

Dalam dokumen APBN 2013 DPR juga menyetujui pembelian tenda VIP bagi Presiden sebesar Rp 15 miliar, yang rencananya tenda tersebut akan digunakan Presiden saat mengunjungi daerah yang terkena bencana alam.

Sementara alokasi program peningkatan kesejahteraan rakyat seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), hanya dialokasikan sebesar Rp 7,3 triliun. Untuk bantuan siswa miskin sebesar Rp 10 triliun dan subsidi benih hanya Rp 0,1 triliun. Padahal jelas bahwa pajak dari rakyat merupakan elemen penting bagi penerimaan APBN.

BACA SELANJUTNYA ..

Read More...

Summary only...