22 September 2017

Apa yang Hilang Dari Desa-Desa Kita?

Haji Yusran 
Bila dilihat sekilas, desa-desa kita memang tampak maju.
Namun bila dibandingkan dengan dulu, desa-desa sebenarnya stagnan dan bahkan mengalami kemunduran. Ada yang hilang dari 
desa-desa kita yang selama ini tidak kita sadari.“
(Haji Yusran, Tua Adat Desa Dusun Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu)

Pernyataan tentang kondisi desa disampaikan Haji Yusran di luar forum diskusi tentang perlindungan aset desa dan ruang hidup masyarakat yang dilaksanakan Institute Ecosoc di ruang pertemuan Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Di luar forum diskusi itu ia sedikit mengoreksi pendapat para kepala desa yang cenderung melihat kondisi desa hanya dari aspek ekonomi. Secara ekonomi, menurutnya, desa-desa sekarang memang tampak lebih maju. Namun mereka tak menyadari ada hal penting yang hilang dari desa, yaitu aspek sosial budaya. Siapakah Haji Yusran dan apa yang membuatnya melihat desa dengan sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang para pemangku desa pada umumnya?

Haji Yusran adalah tua adat dan mantan guru SD yang selama hidupnya bekerja bersama masyarakat. Ia hadir dalam diskusi mewakili tokoh masyarakat dari Desa Dusun Baru. Sebelum tinggal di Desa Dusun Baru, Haji Yusran lama tinggal di Desa Nanti Agung. Lelaki kelahiran 1947 itu tampak fasih saat bicara tentang berbagai perubahan yang terjadi di desa. Tidak heran bila Haji Yusran paham dengan kondisi masyarakat desa dari waktu ke waktu. Sebab selain menjadi tua adat, Haji Yusran adalah juga guru SD yang akrab dengan kehidupan masyarakat desa. Sejak 1970 hingga 2009 ia bekerja sebagai guru SD dan tiga kali dipindahtugaskan di desa-desa yang berbeda.

Sebagai guru, Haji Yusran berpegang teguh pada cita-cita dan profesinya sebagai guru. Ia beberapa kali menolak untuk diangkat menjadi kepala sekolah dan penilik sekolah karena ia memang hanya mau menjadi guru.  Keinginannya untuk menjadi guru sudah ia rasakan sejak bekerja di rumah sakit di tahun 1960-an. Tiga tahun ia sempat bekerja di rumah sakit. Karena merasa tidak cocok, ia memutuskan untuk keluar dan mengembalikan SK Pengangkatannya sebagai PNS. Kemudian ia merantau dan bekerja sebagai buruh di kebun kopi. Jalan itu ia ambil guna mendapatkan uang untuk membiayai pendidikannya di bidang keguruan. Ia menempuh pendidikan sekolah guru agar bisa menjadi guru SD.  

Forum diskusi terfokus pemangku desa
di Kecamatan Ilir Talo
Selama bekerja di tengah masyarakat, baik sebagai guru maupun sebagai tua adat yang menjalankan tata cara adat di masyarakat, Haji Yusran merasakan ada perubahan besar yang terjadi pada masyarakat desa. Ia menilai, secara ekonomi desa-desa seolah mengalami peningkatan ekonomi. Namun bila dicermati, peningkatan itu terjadi hanya pada 40 persen warga. Sebagian besar warga desa masih menghadapi kehidupan yang sulit. Masih banyak pengangguran, masih banyak yang jadi buruh dan bahkan merantau ke tempat-tempat lain sebagai buruh kasar. Dulu lahan-lahan masyarakat masih luas. Dengan masuknya perusahaan, lahan-lahan masyarakat diambil  perusahaan sawit. Dulu masyarakat begitu gampang menyerahkan lahannya ke perusahaan hanya karena tergiur oleh janji-janji perusahaan. Masyarakat menyerahkan lahannya demi mendapatkan kebun plasma. Namun setelah mendapatkan kebun plasma, kebun itu kemudian dijual murah karena kecewa dengan hasil yang tak sesuai harapan mereka. Kini banyak warga yang tak lagi memiliki lahan dan bekerja sebagai buruh.

Haji Yusran menilai, masuknya perusahaan sawit selain mengambil alih lahan warga juga membawa peningkatan ekonomi pada desa-desa dan menarik masuknya warga pendatang ke desa-desa. Warga pendatang ini membawa banyak perubahan pada masyarakat lokal. Peningkatan ekonomi warga lokal dan masuknya warga pendatang yang membawa adatnya sendiri membawa perubahan besar pada kehidupan masyarakat desa. Desa kehilangan aspek penting dalam kehidupannya, yaitu hilangnya kesadaran bermasyarakat sebagai dampak dari hilangnya adat dan budaya masyarakat. Gejala hilangnya kesadaran untuk bermasyarakat tampak dalam berbagai bentuk, seperti melemahnya gotong royong, berkurangnya keamanan, hilangnya aturan adat dan seni budaya masyarakat.

Haji Yusran masih ingat bagaimana dulu ketika adat masih jalan, kehidupan masyarakat tertib, masyarakat hidup dalam moralitas yang jelas antara yang baik dan buruk, seni budaya di desa juga berkembang. Dulu ada banyak tari-tarian, dendang (nyanian seperti ketapang, rampai, senandung gunung, telibun, dan lainnya), sarapal alan, benandai (pembacaan cerita), pencak silat  dan lainnya. Kegiatan seni budaya itu terjadi pada momen-momen penting dalam kehidupan manusia, seperti kematian, khitanan, akhikah dan juga pernikahan. Segala rupa kegiatan seni budaya itu kini punah dan tinggal ritualnya saja. Ada berbagai faktor yang jadi penyebabnya, di antaranya adalah tokoh-tokohnya sudah tidak ada, alat-alatnya sudah tidak ada dan generasi berikutnya sudah tidak berminat atau tidak tertarik lagi karena pengaruh TV dan film-film modern.

Ada ironi yang terjadi pada desa-desa kita. Di satu sisi, ekonomi seolah-olah maju tapi kesadaran untuk hidup bermasyarakatnya merosot. Lihatlah bagaimana masyarakat membuang sampah di sungai, meningkatnya perilaku meracuni sungai, berkembangnya kehidupan individualis yang menghilangkan praktik gotong royong dan juga ketidakjelasan moralitas yang jadi pegangan masyarakat. Itu semua, menurut Haji Yusran, adalah gejala lemahnya kesadaran bermasyarakat. Ia juga melihat bahwa dalam hal pendidikan, kualitas pendidikan warga dari dulu sampai sekarang nggak jauh beda. Sampai sekarang mayoritas warga desa pendidikannya masih rendah, paling tinggi tamat SMP. Meskipun pendidikannya rendah, namun jauh beda kondisi masyarakat desa dulu dan sekarang. Dulu masyarakat desa pendidikannya rendah tapi kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebaikan masih tinggi. Ini terjadi karena adat masih dijunjung tinggi. Jauh sekali bila dibandingkan dengan masyarakat desa sekarang. Sekarang warga desa cenderung mengurus kepentingannya sendiri dan adat digunakan hanya sekadar untuk ritual saja. Dalam hidup keseharian, adat sudah ditinggalkan dan tidak dipakai lagi.

Haji Yusran menyambut baik hadirnya Undang-Undang Desa. Ia berharap, pelaksanaan Undang-Undang Desa tidak hanya bicara masalah ekonomi, tetapi juga pembangunan masyarakat yang lebih utuh. Ia melihat ada banyak kelemahan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Salah satunya adalah belum adanya sosialisasi pada masyarakat tentang undang-undang ini. Masyarakat tidak tahu apa isi undang-undang desa dan apa hak-hak mereka. Faktanya, meski sudah ada undang-undang desa namun belum ada perubahan dalam pengurusan desa. Pengurusan desa masih berjalan seperti sebelumnya di mana masyarakat tak banyak dilibatkan. Yang dilibatkan hanyalah mereka yang dekat dengan pemerintah desa. Akibatnya, masyarakat cenderung bersikap masa bodoh karena merasa terus dibodohi oleh pemerintahnya. Bahkan yang terjadi, warga yang berusaha untuk turut aktif terlibat dan turut aktif melakukan pengawasan justru didiskriminasi dan dimusuhi oleh pemerintah desa. Kondisi seperti ini, menurut Haji Yusran, merata terjadi di desa-desa. Masyarakat  sebenarnya ingin terlibat aktif. Masyarakat punya pengalaman dengan program PNPM di mana jalan yang dibangun dengan program PNPM belum sebulan sudah rusak. Ini terjadi karena tak ada pengawasan oleh masyarakat.


Diskusi informal dengan warga beberapa
desa di Kecamatan Ilir Talo
Memperhatikan kecenderungan yang terjadi di desa-desa, Haji Yusran ingin menyampaikan usulan pada pemerintah pusat terkait pelaksanaan undang-undang desa. Ia berharap, pemerintah pusat benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang desa. Menurutnya, pengawasan bukan hanya dilakukan terhadap desa tetapi juga terhadap kabupaten. Sebab ia  melihat, pelaksanaan undang-undang desa sudah bermasalah sejak di tingkat kabupaten. Ia melihat bagaimana kabupaten mempersulit desa-desa yang hendak menyampaikan laporan.  Penyampaian laporan (SPJ) dibuat bertele-tele hingga menyulitkan desa. Kalau tidak ada “pelicin”, laporan tidak diterima. Karenanya, Haji Yusran berharap yang diawasi bukan hanya desa, tetapi pertama-tama adalah pihak kabupaten. Karena desa itu menurut saja apa kata atasan. (SP)



Read More...

26 July 2017

Kepala Desa Teladan Penjaga Pusaka dan Masa Depan

Kepala desa teladan itu bernama Raden Syamsuddin, biasa dipanggil pak Elek. Ia tinggal di Dusun Tambak Kayong, Desa Nangatayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sejak 1996 – 2004 pak Elek menjabat sebagai Sekretaris Desa dan tahun 2004 – 2010 ia didaulat warga menjadi kepala desa. Baru tiga tahun menjabat, ia  sudah menerima  penghargaan sebagai kepala desa teladan di provinsi Kalimantan Barat. Ia sendiri tidak tahu apa kriteria kepala desa teladan. Namun apapun kriterianya, pak Elek memang layak disebut kepala desa teladan. Pemikiran dan tindakannya yang membuatnya pantas menyandang gelar “teladan”. 

Pertama, cara pandangnya terhadap kekuasaan/jabatan, khususnya jabatan kepala desa. Pak Elek melihat jabatan kepala desa sebagai jabatan pelayanan/pengabdian untuk kepentingan masyarakat. Karenanya yang pertama-tama ia lihat dari jabatan kepala desa bukanlah besaran insentif atau honornya tetapi peluang untuk melayani dan melakukan peningkatan hidup bagi warganya. Sebagai kepala desa ia memberikan pelayanan pada warganya tak sebatas jam kerja. Warganya bisa menemuinya kapan saja, entah di rumah, di kebun dan bahkan juga di jalan. Sebagai kepala desa ia tak mengenal jam kerja. Ke manapun ia pergi, pena, kertas kop, tinta dan stempel kepala desa selalu ada bersamanya. Dengan itu, kapan saja warga membutuhkan surat atau tanda tangannya atau membutuhkan bantuannya, ia siap melayani mereka.

Di saat banyak orang di daerahnya berlomba masuk partai, ia menolak untuk terlibat dalam “politik” partai. Ia menyaksikan, politik partai itu bukan politik untuk kepentingan masyarakat, melainkan politik untuk cari untung. Mereka masuk partai untuk dapatkan kuasa dan dengan kuasa itulah mereka cari untung. Meski bukan anggota partai, pak Elek selalu diundang dalam hajatan partai. Ia pun diundang perusahaan dalam pertemuan-pertemuan kemitraan, meskipun ia tak terlibat dalam kemitraan dengan perusahaan. Ia memilih untuk kerja di kebun dan menoreh karet daripada menghadiri acara partai ataupun acara perusahaan.

Kedua, sikap anti korupsinya. Sikap ini tak terlepas dari cara pandang pak Elek terhadap kekuasaan/jabatan. Selama menjabat kepala desa, ia menolak untuk meminta atau menerima duit dari perusahaan. Baginya, kepala desa adalah pelayan rakyat. Sebagai pelayan rakyat, meminta/menerima duit dari perusahaan itu sungguh memalukan.

Ia dan kelompok taninya punya pengalaman jadi korban korupsi/penyelewengan yang terjadi di daerahnya. Dulu pernah kelompok taninya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 100 juta. Namun sesampai di daerah, bantuan dari pemerintah pusat itu dibelokkan ke kelompok tani lain. Pengalaman ini mendorongnya untuk membuatkan akte notaris bagi kelompok tani yang dibentuknya. Menurutnya, dengan adanya akte notaris identitas kelompok tani menjadi semakin jelas dan mencegah adanya manipulasi. Selain itu, adanya akte notaris memudahkan kelompok tani berurusan dengan pemerintah, terkait proyek-proyek pertanian dan kehutanan.

Ketiga, tekad kuatnya menjaga pusaka dan masa depan. Pusaka dalam bahasa setempat adalah warisan leluhur yang diberikan secara turun temurun. Ketika menjabat kepala desa di tengah derasnya arus investasi, pak Elek menghadapi tantangan yang tidak mudah. Perusahaan sawit mulai masuk ke desanya. Dua perusahaan (PT Agro Lestari Mandiri dan PT SISM)  masuk tahun 2005. Pada saat itu ada 4 dusun yang masuk area HGU perusahaan. Pada tahun 2011 masuk lagi perusahaan sawit PT BGA. Semuanya menebar janji kesejahteraan pada warga dengan harapan warga bersedia menyerahkan tanahnya. Pada saat itu secara pribadi pak Elek menolak menyerahkan lahan pada perusahaan. Ia juga memberikan arahan pada warga tentang resiko bila tanah diserahkan pada perusahaan. Namun sebagai kepala desa ia menyerahkan putusan pada warganya karena warga punya hak atas tanahnya. Akhirnya dari sembilan dusun yang ada, tinggal satu dusun saja yang warganya menolak menyerahkan lahan pada perusahaan sawit dan bertekad untuk mempertahankan tanah warisan leluhur. Dusun itu adalah Dusun Tambak Kayong, di mana pak Elek tinggal. Warga di dusun ini punya pikiran dan tekad yang sama dengan pak Elek. Kalau tanah diserahkan ke perusahaan bagaimana warga mau bertani dan berkebun? Dengan menyerahkan lahan mereka mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 4-6 juta per hektar. Mereka juga punya kesempatan untuk bekerja di perusahaan. Tapi bagaimana kalau sudah umur dan tanah tak ada lagi, mau hidup darimana?


 Belakangan terbukti, keputusan pak Elek dan warga Dusun Tambak Kayong untuk tidak menyerahkan lahan ke perusahaan sangatlah tepat. Warga yang menjual lahannya pada perusahaan kini hidup dalam kesulitan dan penyesalan. Betapa tidak. Mereka yang tergiur dengan janji-janji perusahaan kini mendapati kenyataan bahwa hasil dari sawit sangatlah sedikit. Mereka harus menunggu paling cepat 6 tahun baru menerima hasil dari kebun kemitraan yang dikelola perusahaan. Hasilnya pun sangat tidak sepadan dengan luasan lahan yang diserahkan. Dari kebun kemitraan mereka menerima hasil hanya Rp 300 ribu per bulan dan itupun tidak setiap bulan diterima.  Bahkan tidak sedikit warga yang sudah menyerahkan lahan namun sampai sekarang belum juga menerima hasil. Mereka cuma bisa bersandar hidup dari upah sebagai  buruh di perkebunan sawit. Padahal warga menyerahkan lahan ke perusahaan sampai puluhan hingga ratusan hektar. Kini dengan harga sawit yang jatuh bangun, harga kebutuhan pokok yang condong melambung,  tarif listrik yang tiba-tiba menggunung, warga merasakan kesulitan karena uang hasil jual lahan sudah habis, tak ada lagi lahan untuk bertani/berkebun dan hasil kemitraan yang sangat kecil ( jauh dari yang dijanjikan perusahaan) atau bahkan sama sekali tak mendapatkan kemitraan meski sudah menyerahkan lahan. Di saat yang sama mereka juga menghadapi ancaman PHK. Sudah banyak warga yang terkena PHK dengan alasan umur yang sudah tak sesuai dengan persyaratan.

Apa yang dikhawatirkan pak Elek benar-benar terjadi. Dengan menyerahkan lahan ke perusahaan, warga kian terjepit dan menghadapi berbagai kesulitan. Keterjepitan itu membuat warga nekat melakukan berbagai aksi protes pada pihak perusahaan dalam berbagai bentuknya. Ada yang demo ke perusahaan, menutup portal pintu masuk ke perkebunan, merusak fasilitas perusahaan dan juga mencuri buah sawit karena perusahaan belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas tanah yang sudah diserahkan. Akibat berbagai aksi protes tersebut warga dikriminalkan dan dijebloskan ke penjara. Sedikitnya enam warga yang sudah masuk penjara karena aksi protes tersebut.  

Hal sebaliknya dialami Pak Elek bersama warga dusun Tambak Kayong yang bertekad mempertahankan warisan leluhur demi masa depan anak cucu. Mereka bisa hidup lebih tenang dengan terus berupaya mengelola sendiri agar tetap memberi hasil. Mereka tetap menoreh karet meskipun harga karet jatuh. Harga karet memang berada pada posisi terendah sekarang. Meski demikian, pak Elek mengaku bahwa penghasilan yang ia terima dari karet masih jauh lebih besar dari hasil yang diterima warga dari kebun kemitraan sawit. Mereka juga tak kesulitan dalam mendapatkan pangan karena beras masih mereka produksi sendiri. Selain berkebun karet dan bertanam padi, pak Elek juga memelihara berbagai jenis ikan di kolam yang ia buat di area kebun karet. Selain itu, ia juga bertanam sayuran, buah-buahan, jengkol, kayu dan tanaman-tanaman lain yang punya nilai ekonomi. Dengan cara itu, sumber penghidupan keluarganya tidak bergantung pada satu hasil saja tetapi ditopang oleh banyak sumber.

Apa yang dihadapi warga di luar dusun Tambak Kayong yang menyerahkan lahannya pada perusahaan itu sungguh ironis. Bayangkan, warga menyerahkan lahan seluas puluhan dan bahkan ratusan hektar dengan harapan mendapatkan kehidupan lebih baik sesuai dengan yang dijanjikan perusahaan. Namun faktanya, mereka hidup dalam kesulitan. Janji perusahaan tak terbukti dan tak ada sumber penghidupan lain karena lahan sudah diserahkan semua pada perusahaan. Sementara pak Elek yang memiliki lahan hanya seluas 12,6 hektar bisa hidup tenang dan berkecukupan. Dari semua lahan yang dimilikinya, ada 2,6 hektar yang lokasinya di tengah perkebunan sawit milik perusahaan. Perusahaan terus mendesaknya untuk melepas lahannya, namun pek Elek bersikukuh mempertahankannya. 

Keempat, pak Elek memikirkan kelangsungan hidup generasi mendatang bukan hanya dengan mempertahankan warisan leluhur tetapi juga menjaga keberlangsungan daya dukung lingkungan. Ketika bertani dengan sistem ladang bergilir dan membakar mulai dipersoalkan, pak Elek mencari solusi dengan mencetak sawah. Dengan itu ia menghentikan praktik ladang bergilir yang dilakukan dengan membakar. Sawah ia buat di tahun  2004 bersama seluruh anggota kelompok tani yang ia bentuk. Pencetakan sawah dilakukan dengan menggunakan mesin bantuan pemerintah.

Selain menghentikan praktik ladang bergilir dengan membakar, pak Elek bersama para anggota kelompok tani juga terlibat dalam kegiatan konservasi dengan bertanam tanaman hutan di hutan lindung. Penanaman ini dilakukan atas kerjasama kelompok tani hutan dengan dinas kehutanan setempat. Dulu ada banyak kelompok tani hutan, namun kini tinggal satu kelompok saja yang masih bertahan, yaitu kelompok tani hutan bentukan pak Elek. Sejak 2000 hingga 2015, Pak Elak mengaku,  ia dan kelompoknya sudah melakukan konservasi hutan lindung seluas 400 hektar. Mereka bukan hanya bertanam kayu, tetapi juga buah dan karet. Hasil buah dan karetnya boleh diambil  petani, sementara kayunya untuk konservasi. Selain bisa memanfaatkan hasil kayu dan buah yang mereka tanam, saat tanam kayu petani juga mendapatkan insentif sebesar Rp 1.200.000 per orang per hektar.

Pembibitan kayu dan karet yang dilakukan pak Elek
Pak Elek mengaku, mempertahankan daya dukung lingkungan itu adalah keniscayaan. Ia memberikan contoh tentang apa yang terjadi bila lingkungan dirusak. Soal air, misalnya, yang bagi warga setempat tak bisa dilepaskan dari keberadaan sungai. Sudah lama sungai-sungai di daerahnya tercemar oleh limbah tambang emas, limbah perusahaan sawit dan lainnya. Sungai tak lagi bisa digunakan sebagai sumber air bersih. Warga yang mandi di sungai terkena penyakit gatal. Karenanya sudah 30 tahun pak Elek tak pernah lagi mandi di sungai. Ia mengandalkan air sumur. Ia juga menampung air dari mata air yang ada di bukit dan mengalirkannya lewat selang untuk keperluan kolam ikan dan juga sebagai sumber air bersih. Warga yang kekurangan air bersih bisa memanfaatkan air yang ia tampung dari mata air. Selain berdampak pada air, pak Elek juga melihat, ekspansi perkebunan sawit oleh perusahaan sawit juga berdampak pada pertanian. Dulu sebelum banyak sawit, tak ada hama yang menyerang lahan pertanian mereka. Kini sawah mereka rentan diserang hama belalang dan tikus. Bahkan di tahun 2016 mereka sama sekali tidak panen karena padi habis diserang hama tikus.

Memperhatikan nasib dan kesulitan banyak warga di desanya, pak Elek bertekad tahun 2017 ini hendak mencalonkan diri jadi kepala desa. Tujuannya satu, yaitu mengoptimalkan dana desa untuk memperbaiki kehidupan warganya dengan mengembangkan sumber-sumber penghidupan bagi warga, termasuk nelayan.  (Tim peneliti Institute for Ecosoc Rights) 


Kolam ikan di tengah area kebun karet milik pak Elek 




Read More...

13 July 2017

Produk Kerajinan Berbasis Daur Ulang Kelompok Nelayan Desa Waiara

Sebagian dana yang masuk ke Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, NTT, dialokasikan untuk penguatan modal bagi kelompok usaha bersama. Salah satunya adalah kelompok nelayan. Kelompok nelayan mendapatkan bantuan penguatan modal dalam bentuk bantuan peralatan. Selain meningkatkan produktivitas kelompok nelayan dalam penangkapan ikan, bantuan ini juga mendorong terbentuknya kelompok usaha di bidang kerajinan berbasis daur ulang. Ini sebagian hasil kerajinan kelompok tersebut. Produk tersebut bisa dibeli dan mereka bisa mengirimkannya ke alamat pembeli, di manapun mereka berada. Harga berkisar dari Rp 30.000 hingga Rp 100.000






















































Read More...