Para pembantu Presiden SBY menepis tudingan bahwa Indonesia dijalankan dengan otopilot. Bahkan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa memuji SBY sebagai pilot andal.
Alasannya, di tangan SBY, pertumbuhan produk domestik bruto 6,5 persen, peringkat utang meningkat, dan status layak investasi yang diberikan lembaga pemeringkat internasional.
Tak ada yang salah dengan pu- jian bahwa SBY pilot andal. Hanya saja, para pemuji SBY tutup mata terhadap kenyataan bahwa sebagai pilot, SBY salah masuk pesawat. Bukan pesawat RI yang ia terbangkan, melainkan pesawat asing yang memuat investor asing, komprador, koruptor, dan kalangan yang diuntungkan kebijakan promodal asing. Rakyat tertinggal di pesawat tanpa pilot, terombang-ambing di tengah badai korupsi dan investasi.
Dalam
pidatonya di Perancis, 2 November lalu, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menyatakan bahwa persoalan yang terjadi di Eropa melibatkan
adanya tren penurunan kepercayaan diri. Oleh karena itu, ia menyarankan
agar Eropa belajar percaya diri kepada Indonesia.
Menurut SBY,
model demokrasi Indonesia yang merespons beragam aspirasi dari berbagai
kalangan di Indonesia membuat Indonesia mampu menemukan kepercayaan diri
untuk keluar dari krisis.
Pertanyaan saya, di manakah lokus
kepercayaan diri yang dimaksudkan Presiden SBY? Saya yakin, kalaupun ada
kepercayaan diri, lokusnya bukanlah pada pemerintahan SBY dan para
elite sekarang. Sebab, pada para elite dan pemerintahan SBY yang sarat
skandal bukan fenomena kepercayaan diri yang saya temukan, melainkan
raibnya rasa malu.
Raibnya rasa malu
Apa
yang disebut Presiden SBY sebagai demokrasi yang merespons aspirasi
dari berbagai kalangan pada praktiknya adalah demokrasi uang yang
responsif terhadap kepentingan para pejabat, pengusaha, dan elite
politik. Demokrasi tak lebih sebagai alat untuk menjarah aset ekonomi
dan anggaran negara.
Sejak pendidikan menjadi komoditi yang diperdagangkan dan lembaga
pendidikan beralih fungsi dari lembaga sosial menjadi lembaga komersial,
pendidikan – apalagi pendidikan bermutu – semakin jauh dari jangkauan kelompok
miskin. Kian mahalnya biaya pendidikan membuat keluarga miskin seringkali harus
menyerah betapapun anak-anak mereka berprestasi. Bahkan sekadar bermimpi dapat menyekolahkan anak hanya setingkat
SMA saja mereka tak berani lagi. Anak-anak pun mereka paksa untuk menanggalkan mimpi sejak dini.
Ada anak lulusan SMP yang berprestasi – bahkan pernah
mengikuti olimpiade sains di daerahnya – terpaksa menjadi TKI karena orang tua
tak mampu lagi membiayai pendidikannya. Ada
lagi anak dari keluarga miskin yang nekat mengikuti tes dan diterima di
perguruan tinggi negeri terpaksa mengundurkan diri karena bapaknya yang hanya
buruh tani tak mampu membiayai. Rasa frustasi mendorongnya lari ke luar negeri
menjadi TKI.
Yang namanya guru mangkir, tidak menjalankan
kewajibannya sebagai guru alias libur
panjang tidak mengajar itu sudah jamak terjadi di sekolah dasar di Papua. Tidak
heran kalau banyak anak lulusan SD di Papua tidak tahu membaca, menulis dan
berhitung dengan baik. Di tengah fenomena guru mangkir, memang tidak mudah
menemukan sosok guru yang bisa jadi panutan. Tapi bukan berarti di sana tidak ada lagi guru yang
punya dedikasi terhadap profesinya. Meski
sedikit jumlahnya, kita masih bisa temukan guru yang punya motivasi kuat menjadi
guru bukan sekadar untuk mendapatkan pekerjaan tetapi demi mendidik anak-anak.
Salah satu dari yang sedikit itu adalah Antonia Korain, guru sekaligus kepala
sekolah SD di Kampung Mosun, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Papua
Barat.
Antonia Korain
Antonia Korain, 42 tahun, ibu tiga anak yang
lahir dan besar di kampung Mosun ini sejak kecil memang sudah bercita-cita
menjadi guru. Alasannya, sekolah di kampungnya kekurangan guru. Lebih dari itu,
ia ingin menjadi guru bukan sekadar untuk mendidik anak-anak tetapi juga
mendidik anak-anak supaya mau menjadi guru. “Bayangkan, kalau tidak ada lagi
yang mau menjadi guru, akan jadi apa bangsa ini”, katanya.
Tekad kuatnya untuk menjadi guru itulah yang
membuatnya menolak beasiswa untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA). Kesukaannya
mengajar memantapkan pilihannya untuk melanjutkan ke Sekolah Pendidikan Guru (SPG).
Sebelum diangkat menjadi kepala sekolah SD pada tahun 2008, ia sudah 20 tahun mengajar
di sekolah pedalaman.
Setelah membaca suka duka Antonia dalam
menjalani profesinya sebagai guru SD di pedalaman, anda akan sependapat dengan kami,
yaitu bahwa Antonia Korain adalah seorang guru istimewa. Simaklah kisahnya
berikut ini.
Untuk DIREKTUR SOEGENG SARJADI SCHOOL OF GOVERNMENT
Tentang
PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PEMBERIAN PENGHARGAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK ATAU AWARD ON GOOD GOVERNANCE DARI SOEGENG SARJADI SCHOOL OF GOVERNMENT (SSSG) Pada BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)
Kepada Yth. Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) Di Jakarta Dengan hormat,
Sebagaimana diketahui, pada peringatan dua tahun peringatan Sekolah Kepemerintahan Soegeng Sarjadi (Soegeng Sarjadi School of Government) dan peringatan hari Konstitusi UUD 1945 ke-66 tanggal 18 Agustus 2011, Soegeng Sarjadi School of Government telah memberikan penghargaan tata kelola pemerintahan yang baik atau award on good governance pada lembaga BNP2TKI. Penghargaan yang diberikan pada BNP2TKI adalah penghargaan untuk kategori “memberikan respon publik yang cepat dan tercapainya akuntabilitas” (public responsiveness and accountability).
Seorang guru SMA di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, terpaksa menghentikan pelajaran yang baru saja dimulainya. Sakit kepala berat tiba-tiba saja menyerangnya, setelah ia menunjuk beberapa muridnya untuk membaca. Segera ia tinggalkan kelas, masuk ke ruang guru dan menelan dua tablet obat sakit kepala. Ia begitu shock ketika menghadapi kenyataan, muridnya belum lancar membaca. Hari itu adalah hari pertamanya mengajar di Papua.
Kalau pada tingkat SMA saja masih ada murid yang belum lancar membaca, tentulah di tingkat SMP lebih banyak lagi siswa yang belum lancar membaca. Rupanya beban mengajar para guru SMP di Papua tidaklah ringan. Buruknya kondisi pelayanan pendidikan dasar di Papua memaksa mereka untuk mengambil sebagian besar tanggung jawab yang harusnya diemban oleh para guru SD, yaitu membuat anak-anak lancar membaca.
Beratnya beban guru membuat para guru SMP juga tidak tuntas dalam menyelesaikan masalah yang ditinggalkan para guru SD. Tidak ada pilihan bagi para guru SMP selain menyerahkan sisa masalah itu kepada guru SMA. Artinya, meskipun siswa di SMP-nya belum lancar membaca, mereka tetap saja melepaskan siswanya untuk melanjutkan pendidikan ke SMA.
Terkait hukuman pancung yang telah dijalani Ruyati, respons Presiden Yudhoyono dan para menteri kompak dan seragam. Semua menegaskan, pemerintah sudah berbuat maksimal. Hukuman pancung tidak dapat dielakkan karena ketiadaan maaf dari keluarga majikan.
Dengan argumen ini pemerintah meletakkan persoalan Ruyati sebagai persoalan personal Ruyati dengan keluarga majikan, dan negara tak bisa campur tangan. Presiden lupa bertanya di manakah negara saat Ruyati dianiaya majikan hingga ia terpaksa membunuh. Di manakah negara ketika Ruyati dijual PJTKI yang memalsukan umurnya agar ia bisa lolos ke Arab Saudi.
Dengan mengangkat pertanyaan itu kita bisa melihat betapa persoalan Ruyati adalah persoalan struktural yang melibatkan kejahatan negara. Bukan hanya pihak Arab Saudi yang memancung kepala Ruyati, melainkan Pemerintah Indonesia-lah yang pertama-tama mengirimkan Ruyati kepada algojo. Bukan hanya kepala Ruyati yang dipenggal, kita sebagai bangsa pun sudah kehilangan ”kepala”.
Untuk Hari Ini
Babu Negara
Olkes Dadilado
Education21
Rairo
Geworfenheit
Kodrat Bergerak
Chi Yin
aha!
John's blog
ambar
andreas harsono
bibip
Space & (Indonesian) Society
dreamy gamer
sundayz
wadehel
rudy rushady
Timor Merdeka
G M
Karena Setiap Kata adalah Doa
Sarapan Ekonomi
wisat
Adhi-RACA