03 December 2015

Orang Muda yang Menghijaukan Lembata

Orang muda itu adalah Fransiskus Marselinus Batan Liarian, 35 tahun, asal Buriwutun, Kedang, kabupaten Lembata, NTT. Ia biasa dipanggil Linus. Anak pertama dari tiga bersaudara ini sudah menikah dan memiliki tiga anak perempuan. Ia kini tinggal di Lamahora, Lewoleba, ibukota kabupaten Lembata. Namanya tercatat sebagai salah satu nomine penerima Trubus Kusala Swadaya tahun 2015 – sebuah penghargaan yang diberikan Lembaga Bina Swadaya untuk para pelaku kewirausahaan sosial. Sebagai wirausahawan sosial, Linus menjalankan bisnis pembibitan tanaman sekaligus melakukan berbagai upaya untuk menghijaukan kampung halamannya, Lembata. Apa kunci keberhasilannya?

Read More...

30 November 2015

Jembatan yang Diabaikan

Indonesia tengah menghadapi darurat narkoba dan Presiden Jokowi memilih hukuman mati sebagai solusi. Alasannya, hukuman mati merupakan tindakan tegas demi penyelematan bangsa.

Persoalannya, dalam memilih solusi presiden mengabaikan kenyataan bahwa antara darurat narkoba dan hukuman mati ada jurang tanpa jembatan. Apa implikasinya jika tidak ada jembatan?

Read More...

26 November 2014

Menantikan Sang Pemenang

Rabu, 22 Oktober 2014 

SELEPAS hiruk-pikuk pemilihan pimpinan DPR dan MPR, seorang anggota Koalisi Merah Putih menyatakan senang koalisinya berhasil duduk di pimpinan DPR dan MPR.

Sementara anggota Koalisi Indonesia Hebat meresponsnya dengan pernyataan bahwa dalam berpolitik, kemenangan yang sesungguhnya tidak saat mendapatkan kedudukan, tetapi saat mendapatkan dukungan rakyat. Baik Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat tak menyadari, di dalam berpolitik, kemenangan tak berarti menjadi yang pertama dan menduduki jabatan utama. Kemenangan juga tidak berarti dapat dukungan rakyat.

Read More...

20 September 2014

Politik Malin Kundang

KECEWA  atas sikap partainya yang bersikukuh menghapus pemilihan kepala daerah oleh rakyat, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memutuskan mundur dari keanggotaan Partai Gerindra. Tak urung pihak Partai Gerindra menyebut Basuki Tjahaja Purnama sebagai Malin Kundang.
Padahal, Malin Kundang yang sesungguhnya adalah koalisi partai yang tengah berkonspirasi membungkam suara rakyat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Betapa tidak. Rakyatlah yang mengangkat mereka sebagai anggota DPR. Suara rakyat yang membuat mereka bisa menikmati fasilitas dan kemewahan sebagai wakil rakyat. Ironisnya, mereka kini hendak mencabut hak politik rakyat dalam menentukan kepala daerah.
Bukan hanya dalam kebijakan pilkada para politisi berlaku bak Malin Kundang. Selama ini mayoritas politisi, pejabat, dan penguasa di pusat dan daerah menjalankan politik Malin Kundang. Segera setelah dilantik mereka mengingkari kepentingan rakyat dan bersekutu merampas hak-hak rakyat.
Mereka si Malin Kundang
Perilaku Malin Kundang kebanyakan politisi di lembaga legislatif bisa dinilai dari korupsi dan demoralisasi yang kian menggejala. Juga tingginya kesenjangan kinerja dan gaji serta fasilitas yang mereka dapatkan. Keputusan politik mereka cenderung menjauh dari kepentingan rakyat.

Read More...

09 September 2014

Kebun Karet Berdarah di Desa Janah Jari

30 Agustus 2014
DI BAWAH INI adalah foto kebun karet milik PT Sandabi Indah Lestari (SIL) yang adadi desa Janah Jari, kecamatan Awang, kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Kebun karet ini bukanlah kebun karet biasa. Ia menyimpan narasi tentang peristiwa berdarah yang  merenggut nyawa warga. Kehadiran kebun karet ini merampas tak kurang dari 220 hektar tanah ulayat desa Janah Jari. Belum terhitung lahan individu dan lahan keluarga. Perjuangan warga desa untuk mempertahankan tanahnya membuat empat orang kehilangan nyawa. Dua di antaranya dibunuh secara sadis oleh orang-orang yang bekerja untuk perusahaan.  Konflik antara perusahaan dan warga masih berlanjut sampai sekarang. Tak ada penyelesaian yang memberikan keadilan bagi warga. Beberapa waktu lalu warga desa Janah Jari dipanggil polisi karena aktivitasnya dinilai mengganggu pihak perkebunan.

Read More...

21 August 2014

Komunitas Adat Delang yang Ingin Menjadi Tuan ditanah Sendiri

Bila kita melakukan perjalanan dari kota Palangkaraya sampai kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kita akan menyaksikan satu panorama tunggal dalam wujud perkebunan sawit. Kalau perjalanan itu kita lanjutkan sampai ke perbatasan Kalimantan Barat, kita akan temukan satu lingkup kecil wilayah adat yang hutannya relatif masih rapat. Di wilayah ini bermukim komunitas adat Delang, sebuah komunitas adat yang sejak lama bersepakat untuk menjaga keutuhan hutan dan wilayah adat mereka di tengah serbuan investasi perkebunan sawit dan pertambangan di Kalimantan Tengah.

Ada banyak alasan mengapa komunitas adat Delang memilih untuk menolak kehadiran pertambangan dan perkebunan sawit.  Alasan utamanya adalah bahwa perkebunan sawit itu milik orang lain. Dengan menyerahkan tanah ke orang lain (investor) masyarakat nantinya hanya akan menjadi kuli. Sementara alasan mereka menolak pertambangan lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa pertambangan lebih banyak beroperasi di wilayah hulu. Ini tentu akan mengganggu kehidupan komunitas karena limbah tambang akan mencemari sungai. Padahal kehidupan mereka sangat bergantung pada sungai.

Dengan menolak perkebunan sawit dan pertambangan bukan berarti masyarakat Delang menolak investasi. Mereka bukanlah menolak investasi. Hanya saja mereka berharap, investasi yang masuk ke wilayah Delang bukanlah investasi yang berdampak pada rusaknya hutan dan lingkungan. Sebab Wilayah adat Delang, menurut mereka, adalah daerah penyangga, terutama bagi Kabupaten Lamandau. Masyarakat Delang menilai, investasi yang sesuai dengan kondisi Delang adalah investasi yang menjadikan Delang sebagai daerah wisata alam, wisata adat dan budaya.

Read More...

02 April 2014

Kewajiban Negara Bayar ”Diyat”

TERHADAP kasus hukuman mati yang menimpa Satinah, tenaga kerja Indonesia yang dituduh membunuh majikannya di Arab Saudi, masyarakat mendesak pemerintah untuk segera membayar diyat atau uang tebusan. Sebaliknya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru mempertanyakannya. Pemerintah merasa keberatan membayar diyat yang jumlahnya mencapai Rp 21 miliar. Alasannya, tidak adil bagi rakyat di dalam negeri.
Keberatan pemerintah untuk membayar diyat bagi pembebasan Satinah mengabaikan fakta bahwa pemerintahlah pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya sekian banyak kasus yang menimpa TKI di Arab Saudi, tak terkecuali kasus hukuman mati. Karena itu, negara wajib membayar diyat.
Melanggar undang-undang
Sejak 2004, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 7 (e) UU tersebut menegaskan, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna-penempatan.

Read More...