Bila kita melakukan perjalanan dari kota Palangkaraya sampai kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kita akan menyaksikan satu panorama tunggal dalam wujud perkebunan sawit. Kalau perjalanan itu kita lanjutkan sampai ke perbatasan Kalimantan Barat, kita akan temukan satu lingkup kecil wilayah adat yang hutannya relatif masih rapat. Di wilayah ini bermukim komunitas adat Delang, sebuah komunitas adat yang sejak lama bersepakat untuk menjaga keutuhan hutan dan wilayah adat mereka di tengah serbuan investasi perkebunan sawit dan pertambangan di Kalimantan Tengah.
21 August 2014
Komunitas Adat Delang yang Ingin Menjadi Tuan ditanah Sendiri
Diposting oleh
chelluz
di
11:37 AM
0
komentar
Label: budaya, kalimantan tengah, Kebijakan, pemerintah, pendidikan, perempuan, sawit, The Institute for Ecosoc Rights
11 July 2013
Pesan dari Sarapat
Diposting oleh
chelluz
di
11:55 AM
0
komentar
Label: budaya, Konflik, lingkungan, masyarakat adat, Penggusuran
25 November 2009
Pertemuan di Bangsal Anak
Oleh SRI MARYANTI (update 26/11/2009)
Saat aku menatap mereka, aku segera bertanya mengapa wajah mereka terlihat demikian tua. Padahal umur dua perempuan itu tidak berpaut jauh denganku. Bahkan wajah Mama Blandina yang masih berumur 35 tahun seperti perempuan usia limapuluhan. Sepertinya ada masalah dengan para perempuan di bangsal anak itu. Benar rabaanku, tidak lama setelah mengobrol dengan Ibu Blandina, matanya segera basah seiring dengan ceritanya. Demikian juga dengan Mama Helena.
Sambil menggendong anak bungsunya yang berusia 2,5 tahun, Ibu Blandina Mafani bertutur. Dalam usianya yang tergolong muda, ia telah melahirkan enam kali. Dan enam kali pula ia melahirkan tanpa pertolongan tenaga medis. Yang lebih miris lagi, selama hamil perempuan dari desa Tulleng, kecamatan Lembur, kabupaten Alor ini tak pernah memeriksakan bayinya ke puskesmas atau ke klinik. Untung ada dukun beranak di desanya yang bisa dimintai tolong saat melahirkan. Jadi ia tidak tahu berat badan anaknya ketika lahir. Dengan demikian ia juga tidak begitu paham apakah anaknya normal dan sehat saat lahir.
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
5:37 PM
1 komentar
Label: budaya, busung lapar, Kebijakan, Kemiskinan, kesehatan, masyarakat adat, Nusa Tenggara Timur, perempuan, petani
28 July 2009
'Membiasakan Kebenaran, bukan Membenarkan Kebiasaan!'
Sri Palupi
Kalimat bijak di atas diucapkan seorang bapak, Yie Gae Tjie namanya. Ia pemilik galeri di kota Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Di luar kota Maumere, nama Yie – begitu ia menuliskan namanya – barangkali tidak banyak dikenal. Namun siapa sangka kalau sosok etnis Cina kelahiran Maumere ini sesungguhnya adalah pejuang hak asasi.
Di galerinya yang menjual barang-barang seni dan tenun ikat itu untuk pertama kalinya saya mengenal Pak Yie. Kulit putih dan mata sipitnya yang tipikal etnis Cina membuat saya berpikir, ternyata ada juga orang Cina di Flores ini yang mau mengembangkan tenun ikat. Hal yang tidak biasa menurut pandangan saya. Maklumlah, kepala saya yang kecil ini masih belum sepenuhnya terbebas dari stereotip tentang orang Cina.
Ketika akan kembali ke Jakarta, saya sempatkan mampir ke galeri Pak Yie. Bukan untuk membeli kain tenun koleksinya, tetapi untuk bertanya satu hal saja: Apa yang membuatnya tertarik mengembangkan tenun ikat? Ternyata jawaban atas satu pertanyaan itu jauh mengalir dan membuat saya berkesimpulan, Pak Yie seorang pejuang hak asasi dengan keberanian yang jarang dimiliki orang-orang Cina pada umumnya. Kenapa saya menyebutnya demikian?
Simaklah kisahnya berikut ini.
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
1:44 PM
3
komentar
Label: budaya, Ekonomi, Kebijakan, Kekerasan, Kemiskinan, lingkungan, Nusa Tenggara Timur, politik, puisi, tanggapan masyarakat
06 November 2008
Anjing di Lembata
Sri Maryanti
Tinggal bersama keluarga pedesaan terpencil di Buyasuri, kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur sangatlah menarik. Keluarga tak hanya terdiri dari ayah, ibu, anak dan rumah saja. Kalau kita perhatikan lebih teliti ada perangkat dan pranata lain yang menyertai satuan kehidupan kecil tersebut. Hewan memiliki peran dan hubungan yang tak lepas dari kehidupan anggota keluarga.
Hampir sebagian besar rumah keluarga di Buyasuri dijaga oleh anjing. Mereka menyebutnya "au eko boyang". Di saat malam sudah larut dan orang-orang sudah lelap, anjing-anjing ini akan menggonggong jika ada orang asing masuk ke perkampungan. Suaranya mampu membangunkan penghuni rumah. Jadi jangan heran, kalau kita sembarangan masuk ke pekarangan orang malam-malam bisa dikeroyok oleh anjing-anjing tersebut. Tak hanya itu. Masyarakat adat setempat percaya bahwa rumah tanpa anjing akan membawa rasa sepi bagi penghuninya.
Di jalan-jalan dekat pedesaan Lodoblolong (di luar Buyasuri) juga sering dijumpai anjing-anjing membuntut tuannya menuju kebun. Di beberapa daerah perbukitan di Kedang, anjing berguna untuk keperluan berburu. Begitu anak panah mengenai sasaran, anjing tersebut akan mengejar dan melacak lokasi sasaran yang sudah terluka.
Keluarga-keluarga di sini memiliki dongeng menarik yang berhubungan dengan perpecahan masyarakat dan soal anjing. Kebetulan Buyasuri masuk wilayah Kedang. Dulu masyarakat Kedang sangat kompak dan bersatu. Hingga pada suatu hari mereka mengadakan pesta di atas gunung. Dalam pesta itu mereka menyembelih babi lalu dibagi-bagi ke semua yang datang. Namun daging babi tersebut tidak cukup. Walau tidak cukup dan ada yang tidak kebagian, mereka terus saja bertandak bersama. Satu sama saling bergandeng tangan sambil melingkar, menari dan menyanyi. Dengan iringan lirik seperti berikut ini.Namang ita hele
Hamang te lamang
Nedung te hedung
Lirik itu adalah ajakan untuk menyanyi dan menari bersama. Mereka lagukan nyanyian itu sambil terus bertandak.. Tiba-tiba anjing-anjing berdatangan dari segala arah. Rupanya mereka mendengar nyanyian itu dan merasa diajak menari juga. Mereka ikut bertandak dalam pesta. Melihat anjing-anjing juga bertandak, orang itu bubar sendiri-sendiri. Rusak sudah kekompakan itu. Bagi mereka melihat anjing bertandak adalah hal tabu. Yang pantas menari adalah manusia. Hal itu sebenarnya semacam sindiran.
Kisah tersebut mengajarkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Manusia yang tidak peka terhadap persoalan bersama dianggap sama dengan anjing. Kisah itu dipercaya sebagai awal perpecahan masyarakat di Kedang. Sejak itu Kedang terbagi menjadi beberapa bagian. Saat ini Kedang dipecah menjadi dua menurut wilayah administratif. Kecamatan Omesuri dan Buyasuri. Kisah ini juga tak banyak diketahui oleh anak-anak muda sekarang. Tidak tertutup kemungkinan masih ada versi lain dari cerita ini.
Selain anjing, keluarga-keluarga di sini juga banyak memiliki babi. Walau ada yang menaruh di pekarangan, babi umumnya ditaruh di kebun. Kebun adalah tanah garapan yang letaknya di luar desa. Biasanya di pinggir-pinggir hutan. Babi betina dewasa yang siap kawin akan dibawa ke pekarangan menunggu babi jantan birahi. Mereka lalu dikawinkan. Jika proses pembuahan cukup akan dikembalikan ke kebun. Mereka dibawa ke pekarangan pada masa-masa perkawinan agar mudah diawasi. Mereka lebih banyak ditaruh di kebun agar tidak mengganggu perasaan saudara mereka yang muslim. Di Buyasuri separo penduduk beragama katholik dan setengahnya lagi beragama muslim.
Selain babi, mereka memelihara kambing. Kambing ditempatkan di pekarangan diikat pada sebatang pohon.
Hewan lain yang dijumpai di habitat ini adalah nyamuk. Nyamuk sangat banyak ditemui. Nyamuk tumbuh subur disini karena perkampungan ini banyak sekali terdapat bak-bak air penampung air hujan. Maka tak heran kalau dimusim kering yang jarang ada hujan, nyamuk tetap ganas menyerang.**
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
6:24 PM
1 komentar
Label: budaya, gaya hidup, Nusa Tenggara Timur, petani
01 July 2008
Hati-hati, Anda Berada di bawah Kamera Pengintai!
Iswanti
Mana yang akan Anda pilih? Pilihan pertama, hidup di negara yang miskin, tidak punya banyak uang, tetapi anda hidup dalam relasi sosial yang hangat dan lebih banyak kebebasan. Pilihan kedua, Anda hidup di negara yang nyaman ekonominya, tertata rapi hingga rumput-rumputnya, punya banyak uang, tetapi hidup di bawah intaian kamera yang ada di mana-mana. “You are under surveillance!” Mana pilihan Anda? Pertama atau kedua?
Dalam pemikiran “normal” kita, kita tidak mau memilih pilihan pertama atau kedua. Karena kita ingin hidup makmur, punya uang, tempat yang indah, namun sekaligus memiliki relasi sosial yang hangat dan lebih banyak kebebasan? Tetapi pemikiran “normal” itu bukanlah realitas yang sesungguhnya. Realitas sesungguhnya ternyata pahit, karena harus memilih. Kita harus memilih “enak dan tidak enak” dalam satu paket, bukan paket “enak dan enak”.
Itulah pengalamanku hidup selama hampir sebulan di negara tetangga, yang terkenal negara sangat bersih, tertata, makmur. Ujung-ujungnya, aku lebih cinta Indonesia walaupun katanya negara sedang amburadul! Benar kata orang, kita sering memandang rumput tetangga lebih hijau dari milik kita…
Ini yang terjadi. Di negara tetangga kita itu, kamera pengintai ada di mana-mana, seperti di mall atau pusat perbelanjaan, di setiap ujung eskalator perkantoran bisnis atau pemerintah, di stasiun kereta MRT, pintu masuk kantor-kantor pemerintah, jalan raya, dsb. Di satu stasiun MRT bisa ditemukan puluhan kamera surveillance. Walaupun situasinya sangat ketat semacam itu, seorang tahanan politik terkenal –yang dianggap teroris berbahaya– toh bisa lolos begitu saja. Hehe…bagaimana bisa ya? Sepertinya susah diterima akal lumrah kalau menilik tingkat pengamanan yang sangat tinggi.
Yang terakhir ini, menurutku jadi petanda sudah menyebarnya paranoia di negeri itu. Saking sangat mudah mendapatkan karena sangat murahnya teknologi, di rumah-rumah pun dipasang kamera pengintai. Kalau pengintai dipasang di rumah-rumah tertentu seperti rumah kedutaan, rumah pejabat penting atau rumah orang kaya, mungkin kita masih agak paham alasannya. Yang aku agak “kurang paham”, di negara yang tingkat pencuriannya katanya sedikit, di rumah-rumah biasa juga dipasang kamera pengintai.
Mungkin untuk keamanan, supaya bisa menangkap basah pencuri atau perampok karena rumah sering kosong. Mungkin untuk mengawasi kerja baby-sitters dalam rumah. Atau, supaya dapat mengamati dan mengontrol apa yang dilakukan “helper” atau “maid” (Pekerja Rumah Tangga – PRT) dalam rumah. Begitulah kenyataan ini, kamera surveillance pun dipasang di rumah tangga biasa.
***
Pada suatu hari aku berjumpa seorang teman, seorang PRT dari Indonesia. Dari hasil ngobrol dengannya, juga terselip cerita tentang kamera pengintai. Beginilah ceritanya, “Saya kerja dari pukul lima pagi hingga tengah malam atau bahkan pagi. Tidur empat jam, paling lama lima jam. Walaupun majikan saya dua-duanya siang hari bekerja keluar rumah, tetapi tetap saja saya tidak bisa ambil waktu istirahat saat majikan sedang bekerja. Lha di rumah majikan saya banyak kamera. Jadi mereka tahu apa yang kita lakukan.”
Wah.. aku tidak tahu mesti komentar apa dengan teman PRT ini. Aku harus mengakui, PRT ini lebih berani menghadapi pilihan daripada diriku yang terlalu banyak pikir-pikir dan mempertimbangkan.
***
Di hari lain, aku bertanya pada temanku. Kali ini kupilih yang bukan PRT tapi seorang pengajar di perguruan tinggi terkueeenal di negeri singa. Maksudku, supaya aku bisa ambil jarak dari masalah “kamera” dan penderitaan manusia. Yang kutahu, temanku itu orangnya cukup kritis. Bagaimana rasanya tinggal dan hidup di negara semacam itu, selalu di bawah sorotan kamera surveillance.
Dia menjawab, “Sebenarnya boring juga. Jika Karl Marx bilang agama adalah candu, maka di sini kenyamanan dan kesejahteraan secara ekonomi adalah candu. Orang menyerah pada kenyamanan dan kemapanan hidup. Habis lelah bekerja terus hang-out minum kopi di kedai kopi Starbuck, makan enak di restoran, tinggal di apartemen yang nyaman, bisa berlibur ke berbagai penjuru dunia. Setiap tahun masih diberi bonus oleh pemerintah. Mau apalagi? Mau cari hidup susah? Wah siapa yang mau? Semuanya sangat pasti, teratur dan tertata.”
Aku sudah menduga hal itu. Suatu ketika, kita mesti berjalan lumayan jauh di lorong-lorong mall yang sangat bersih, lampu terang dan dinding kaca di mana-mana, untuk mencapai stasiun MRT. Sambil bercanda, dia bilang, “Kita ini ibarat tikus dalam kotak kaca laboratorium. Orang-orang bergegas berjalan di lorong-lorong kaca di bawah tanah, diawasi kamera.” Kami pun tertawa.
Yang menyedihkan, temanku itu melanjutkan ceriteranya, “Aku ini seorang dosen. Aku pernah meminta mahasiswaku yang jumlahnya lebih dari 400 orang untuk membuat paper tentang fenomena dan persoalan migrasi yang ada di negeri ini. Persoalan ini cukup fenomenal di negeri ini, karena hampir 30 persen penduduk negara ini adalah pekerja migran, di antaranya PRT migran. Tetapi hanya dua mahasiswa yang datang padaku dan bisa menceritakan sisi mengerikan dari fenomena migrasi yang terjadi, yang menimpa para PRT. Para mahasiswa itu hanya mengejar nilai bagus, hanya satu dua yang benar-benar membaca dengan “kesadaran” kemanusiaan. Di negaraku ini, terasa aneh jika kita bicara soal hak asasi…”
Waah… Jadi, apa aku perlu iri untuk menjadi warganegara di tempat temanku ini?
Beberapa saat kemudian temanku yang dosen ini datang ke Jakarta, dan tinggal untuk beberapa hari di Jakarta. Pas hari-hari terjadi hujan deras, jalan-jalan banjir, jalan-jalan berlubang, macet berat di mana-mana..
Sepanjang kutemani dia jalan-jalan di Jakarta, aku cuma bisa tertawa menunjukkan sisi-sisi gelap dari “kebebasan dan demokrasi”.. Orang-orang bisa berperilaku seenaknya di jalan, menunggu tanpa kepastian, bisa demonstrasi setiap hari… bisa korupsi setiap hari… termasuk seenaknya masing-masing menafsirkan peraturan untuk kepentingannya, termasuk mengabaikan nalar dan akal sehat. Bagaimana tidak?
Suatu malam kami keluar untuk makan malam. Hujan deras sekali. Macet banget. Perjalanan dengan taksi yang mestinya ditempuh dalam waktu 10 menit menjadi 45 menit. Mestinya hanya bayar Rp20.000, tapi argo sudah menjadi Rp50.000.
Selama perjalanan itu, temanku itu menceriterakan perlakuan tak menyenangkan yang dialaminya di bandara Sukarno-Hatta, sebuah bandara antidot dari bandara modern negara tetangga kita itu. Jadi lengkaplah penderitaannya sebagai warga negara kaya yang tak kenal apa itu korupsi, percaloan, perjokian, kongkalikong, KKN, apalagi istilahnya ..., tapi “You are no way under any surveillance!”
Ceritera konyol selanjutnya yang dia alami tunggu tanggal unggah berikutnya ..
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
10:05 PM
1 komentar
Label: budaya, buruh migran, Ekonomi, korupsi, Singapore
01 November 2007
'Jakarta Bikin Warga Terasing & Kesepian'
Kita tentu masih ingat peristiwa runtuhnya menara kembar WTC di New York yang dikenal dengan peristiwa 11/9. Sebelumnya, keangkuhan penduduk New York sudah masyhur di segala penjuru dunia. Mereka dengan bangga menyebut dirinya dengan The New-Yorker. New York seolah-olah kebanggaan yang tak terkalahkan.
Sepuluh bulan setelah tragedi menara kembar WTC, tepatnya 20 Juli 2002, pemerintah New York membuat program yang mereka sebut sebagai “Listening to the City”. Program ini dibuat seiring dengan rencana pemerintah New York untuk membangun monumen di lokasi bekas WTC. Dengan program itu, pemerintah New York mengundang 5.000 penduduknya untuk menyampaikan pendapat tentang rancangan monumen untuk memperingati para korban dan orang-orang yang mengorbankan diri dalam peristiwa pemboman tersebut.
Demikian disampaikan Maria Hartiningsih, jurnalis dan penerima penghargaan Yap Thiam Hin, dalam acara bedah buku dan peluncuran program video bertajuk “Mendengarkan Kota”, yang dilakukan The Institute for Ecosoc Rights, 26 Oktober 2007.
Dengan bantuan teknologi, 5.000 penduduk tersebut memilih dan mengkritik tujuh rancangan monumen yang dipresentasikan penyelenggara. Dalam kompetisi merancang bangunan monumen yang diadakan pemerintah New York akhirnya dimenangkan oleh seorang perancang asal Hungaria. Monumen yang dibangun juga tidak seperti bangunan sebelumnya karena merupakan koreksi dari rancangan lama yang memuat disain yang sangat kaku.
Bahkan pembangunan monumen ini tidak hanya mengutamakan bangunan fisik semata, namun juga menyasar ingatan kolektif warga kota. Sebagian sisa tembok yang runtuh tetap dipertahankan sebagai simbol tiadanya batas antara masa lalu dan masa kini. Di sana diingatkan orang-orang yang menjadi korban dan orang yang mengorbankan diri dalam peristiwa tersebut. Selain itu rancangan bangunan tersebut juga memuat usaha penyembuhan korban dari trauma peristwa tersebut. Kita temukan di sana daftar 4.000 – 6.000 nama korban dan berbagai coretan dari keluarga korban.
Berbeda dengan New York yang sekali saja tertimpa bencana, Jakarta mengalami sederetan bencana. Bom yang terjadi di hotel JW Mariot, bom di kedutaan Australia, bom di BEJ. Jakarta juga mengalami peristiwa kelam pada Mei 1998, peristiwa kekerasan Semanggi I dan Semanggi II maupun peristiwa Trisakti yang membawa demikian banyak korban. “Bahkan ada banyak korban cacat yang masih hidup sampai sekarang. Namun apa yang terjadi? Jakarta begitu mudahnya melupakan peristiwa-peristiwa itu dan membiarkan para korban sendirian. Jakarta tak membuat tetenger apa pun,” tegas Maria.
Menurutnya peristiwa-peristiwa tersebut malah hilang dari ingatan sebagian besar warga. Peringatan atas tragedi itu tidak langsung dilakukan. Hanya keluarga korban dan kalangan NGO saja yang tetap memperingati peristiwa tersebut. Bahkan berbeda dengan New York, pasca tragedi, gedung-gedung dibangun jauh lebih megah dari sebelumnya.
Tak tampak sedikit pun bekas atau pun jejak yang mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di Jakarta. Jangan-jangan kita juga ingin melupakan ingatan-ingatan pahit yang melintas dalam hidup kita. Pemerintah kota dan para perancang kota ini mungkin menganggap tragedi mesti ditutup-tutupi, tambahnya.
Kata ahli perkotaan, kota ibarat organisme hidup, yang dihidupi dan menghidupi warga-warganya. Namun pada kenyataannya Jakarta didominasi oleh pengambil kebijakan dan kalangan tertentu saja. Hanya pertimbangan ekonomi yang dipakai untuk membangun Jakarta. Mereka yang secara ekonomi dinilai tidak memberi kontribusi diusir dan digusur. Padahal dengan penggusuran-penggusuran itu pemerintah DKI sebenarnya menepuk air di dulang. Mereka yang digusur-gusur itu adalah korban “kerakusan” Jakarta.
Dari sudut pandang hak asasi, yang terjadi di Jakarta ini sudah gila. Sektor informal makin dihancurkan dan dibatasi jumlahnya. Jakarta ini kota yang angkuh sekali. Padahal kota ini sangat bergantung pada sektor informal. Riset yang dilakukan seorang sosiolog Jerman menegaskan, 60 persen produktivitas kota hancur saat ditinggal warganya mudik lebaran. Mereka yang mudik ini sebagian besar bekerja di sektor-sektor informal. Jakarta ini juga merampok 70 persen kekayaan daerah. Jadi bagaimana bisa Jakarta mengusir orang-orang daerah datang ke Jakarta untuk mencari penghidupan? Sebagai kota, Jakarta sangat sombong, seolah bisa hidup sendiri.
Jakarta juga seperti kisah seribu satu malam. Tiba-tiba hari ini ada bangunan baru lagi, besok tiba-tiba ada lagi ditempat lain. Hal seperti ini tidak terjadi di kota-kota di Eropa. Ruang-ruang kosong di Jakarta juga nyaris sudah tidak ada. Yang namanya peran serta warga hanyalah jargon kosong.
Apa yang kita saksikan di Jakarta ini pada akhirnya adalah kota yang menjadikan warganya terasing. Warga di kota ini menjadi manusia-manusia kesepian di tengah derap pembangunannya. Bisa kita katakan, Jakarta ini adalah kota yang dirajut dari sejarah kelam pengalaman individu-individu anggotanya. Padahal sebuah kota tidak bisa dilepaskan dari jaring-jaring kehidupan warganya.**
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
10:59 AM
0
komentar
Label: budaya, Civil society, Jakarta, Kebijakan, Kekerasan, Kemiskinan, Konflik, pemerintah, The Institute for Ecosoc Rights
23 July 2007
Stefanus Aba: Pertanian Organik Meningkatkan Produksi
Gerakan Petani Manggarai untuk Membela Kehidupan
Sebelum kami menerapkan pertanian organik, kami masih pakai pertanian kimia. Setelah ada penerapan pertanian organik ada peningkatan hasil produksi. Ketika pakai pupuk kimia, lahan seluas 0,8 ha hanya menghasilkan 24-25 karung yang rata-rata bobotnya 100 kg. Sementara dengan pupuk organik di luasan lahan yang sama, hasilnya bisa mencapai 28-32 karung dengan berat antara 110-120 kg. Bobot gabah hasil pertanian organik lebih berat daripada bobot gabah hasil pertanian kimia.
Dengan pertanian organik, petani hanya tanam satu pohon pada satu titik tanam, jadi lebih hemat benih. Dulu waktu pakai pola kimia, perlu 20 kg benih untuk pembibitan, sedangkan sekarang hanya membutuhkan paling banyak 10 kg (bahkan ada sisa!). Ketika tanam 3 pohon pada satu titik tanam, dari 3 pohon tersebut paling banyak bisa mencapai 9 anak. Kalau tanam 1 pohon per titik tanam, jumlah anak bisa mencapai 18-20 anak. Ada perubahan tekstur tanah juga. Pada saat memakai pupuk kimia tanah menjadi padat dan jika kering terbelah. Karena padat dan terlalu keras, sebelum dibajak, tanah harus direndam dulu selama 1-2 minggu. Setelah pakai pupuk organik, tanah menjadi lebih gembur dan mudah dibajak. Karena lebih gembur, cukup 2 hari saja tanah direndam air sebelum dibajak.
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
11:11 AM
1 komentar
Label: budaya, masyarakat adat, petani, Reform, tanggapan masyarakat
30 June 2007
Ibu-ibu di depan sekolah TK
Sri Maryanti
Pagi di sebuah TK di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Di sela-sela anak-anak yang tengah bermain dan berlari-lari, sekelompok ibu-ibu ngobrol sambil mengawasi anak-anaknya. Satu sama lain tampak saling mengenal dengan baik. Rutinitas bertemu itu membentuk interaksi dan kebiasaan yang unik. Namun tak pelak lagi, semua itu butuh biaya.
Apakah keputusan-keputusan masing-masing ibu dalam kelompok tersebut dalam mengeluarkan uang lebih didorong oleh keinginan dalam dirinya melalui perhitungan yang cukup? Atau justru faktor eksternal yang lebih mempengaruhi?
Seorang ibu mengaku hampir setiap bulan pasti menerima undangan ulang tahun untuk anaknya yang belajar di TK. Untuk itu, ia mesti mengeluarkan uang kado. Uang transportasi mesti mereka keluarkan jika ulang tahun jatuh pada hari Minggu yang otomatis perayaannya sering di luar sekolah. Apalagi rumah mereka tak selalu berdekatan. Kadang ada yang agak di luar kota.
Pengeluaran menjadi bertambah. Ada perasaan tak enak kalau tidak datang karena setiap hari mereka bertemu. Selain itu, anak-anak sering merengek minta datang ke pesta semacam itu. Lantas pesta ulang tahun menjadi semacam kebiasaan.
Orangtua tidak tega mengelak saat anak-anak mereka minta dipestakan saat ulang tahunnya. Pesta semacam itu juga sering jadi alat persaingan untuk memperlihatkan kemampuan finansial mereka.
Menjelang akhir bulan puasa seorang ibu lainnya mengeluh. Ia mesti mengeluarkan Rp50.000 untuk iuran. Iuran itu dimaksudkan sebagai “Tunjangan Hari Raya” untuk kepala TK dari kumpulan ibu-ibu tersebut. Ibu itu tak bisa mengelak karena ide tersebut disepakati oleh sebagian besar kelompok ibu-ibu itu.
Memang ada ibu-ibu yang memiliki otoritas dalam dirinya untuk memutuskan tidak mengikuti trend yang ada begitu saja. Namun jumlahnya tak banyak.
Kebetulan di sekolah tersebut, para guru sudah biasa memperoleh bingkisan dari orangtua murid. Ini sering terjadi pada saat kelulusan murid. Di beberapa SD di Tebet, ada guru-guru yang terbiasa menerima kenang-kenangan saat kenaikan kelas.
Selain itu kalangan tersebut juga memiliki kegiatan arisan. Pada waktu-waktu tertentu mereka belanja bersama untuk mengusir kebosanan menunggu jam pulang sekolah. Gosip dan konflik sesama ibu-ibu sering membentuk geng-geng tersendiri di antara mereka.
Namun begitu, mereka mengaku juga memperoleh manfaat dalam pergaulan itu. Mereka bisa saling tukar informasi mengenai tugas sekolah anaknya dan kebutuhan-kebutuhan lainya. Seperti tempat les yang baik, dokter yang baik, tempat berbelanja barang kebutuhan anak, dll. Ada juga seorang ibu yang mencoba mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan kelompok itu sebagai pangsa pasarnya, mulai dari jual beli parfum, pakaian, kue-kue kering sampai asuransi.
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
3:24 PM
2
komentar
Label: budaya, gaya hidup, Jakarta, perempuan
06 December 2006
KTP dan Korupsi
Savitri Wisnuwardhani
AKU ke kelurahan Tebet Timur, Jakarta untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lengkap dengan semua dokumen yang dibutuhkan. Aku melewati antrian panjang dan melihat dengan mata sendiri bahwa setiap orang dikenai biaya Rp10.000 untuk memperoleh KTP. Aku jadi ragu-ragu, apakah benar aku diharuskan membayar? Tiba giliranku dipanggil. Setelah petugas memeriksa dokumen yang aku bawa, tibalah pada pernyataan yang ingin aku hindari, “Mbak, biayanya Rp10.000 dan dua minggu lagi selesai.” Ia berbicara dengan gaya yang santai seolah-olah pemerasan itu hal biasa. Aku dengan percaya diri berbicara, “Kan tidak ada peraturan yang menyebutkan harus membayar? Tolong Bapak sebutkan peraturan mana yang mengharuskan membayar!”
Apakah benar pemerintah lewat sebuah peraturan telah menggratiskan pembuatan KTP? Apakah penerapan aturan mengenai KTP cuma-cuma ini memang menjadi program pemerintah kota Jakarta? Ataukah hanya sebatas gincu dan tidak dijalankan?
Bukankah KTP merupakan kartu penting yang wajib dimiliki oleh masyarakat yang berdomisili di satu daerah. KTP berfungsi sebagai tanda identitas seseorang. Maka fungsi KTP menjadi kunci dalam banyak urusan. KTP juga merupakan penanda pengakuan atas kewarganegaraan seseorang oleh negara. Dengan memiliki KTP seharusnya hak-hak seseorang menjadi terlindungi. Begitu pentingnya KTP sampai orang desa yang tinggal di kota-kota harus rela pulang kampung untuk mendapatkannya. Atau mereka harus pergi ke kelurahan di kota tersebut untuk mengurus selembar kartu identitas barunya.
Tapi itulah pengalaman pribadiku ketika mengurus KTP di Jakarta. Aku seorang pendatang di Jakarta tahun 1999. Sebelumnya selama di Jakarta aku menggunakan KTP Surabaya dan belum pernah melapor ke kelurahan setempat. Padahal menurut Perda No 4/2004, setiap pendatang harus melaporkan diri ke kantor kelurahan setempat. Apabila melanggar akan dijatuhi hukuman sanksi pidana kurungan maupun denda. Untung nasib baik berpihak padaku sehingga tak sempat menjadi korban operasi yustisia kependudukan (OYK).
Pada 2005 aku memutuskan untuk menjadi warga Jakarta. Kulengkapi identitas diriku dengan membuat KTP Jakarta di kelurahan Tebet Timur. Sebelum aku mengurus pembuatan KTP tersebut, banyak teman yang bilang bahwa untuk mengurus KTP aku harus mengeluarkan minimal uang Rp50.000 bila ingin proses pembuatannya cepat. Namun jika tidak ingin cepat, maka paling-paling kita mengeluarkan uang Rp25.000. Angka yang terakhir hampir sebanding dengan upah buruh pabrik yang seharian bekerja.
Sebelum ke kelurahan, aku cek dulu kebenaran informasi ini dengan melihat peraturan daerah. Ternyata Perda Jakarta No 3/1999 tentang Retribusi Daerah jo Perda Provinsi DKI Jakarta No 7/2000 tentang Perubahan Pertama atas Perda DKI Jakarta No 3/1999 tentang Retribusi Daerah menyatakan bahwa "biaya KTP adalah Rp 0,- atau gratis." Selain itu, pemda Jakarta lewat website-nya juga menginformasikan bahwa pengurusan KTP gratis.
Jadi? Apakah teman-temanku membohongiku? Atau mereka dikibuli petugas pemerintah daerah? Jika yang kedua benar, aku jadi teringat betapa kasihan warga miskin yang cari duit saja sulit dan mereka harus dikibuli lagi.
***
SETELAH aku berusaha mempertanyakan pungutan liar itu, suara petugas tadi meninggi dan tetap bersikukuh memintaku membayarnya. Aku juga bersikukuh tidak mau membayar. Semua mata sampai memandang ke arahku dan petugas kelurahan itu. Aku tahu yang ada di benak mereka adalah kalimat: “Kenapa tidak mengikuti kebiasaan yang ada? Toh hanya membayar Rp10.000." Aku berusaha melawan karena aku sadar itu adalah korupsi. Apabila dibiarkan maka akan banyak terjadi korupsi lain di kelurahan Tebet ini. Aku tetap ngèyèl meskipun takut.
Namun kengèyèlanku ini akhirnya kandas juga. Karena khawatir akan terjadi keributan hanya gara-gara uang Rp10.000. Aku dengan terpaksa membayar. Namun aku jadi merasa bersalah. Aku telah masuk dan membiarkan praktek korupsi terjadi lagi di masyarakat.
SADAR atau tidak, kebiasaan korupsi akhirnya menjadi bagian dari diri kita. Kita ikut membentuk kebiasaan itu. Kebiasaan ini bermula dengan birokrasi dalam pemerintahan yang berbelit-belit dan lama. Masih ingatkah Anda iklan rokok di layar kaca yang melukiskan seorang laki-lagi yang datang ke kantor pemerintah untuk memperoleh sebuah cap? Petugas tak segera menjatuhkan capnya ke kertasnya meskipun alatnya sudah di tangan. Di depan hidung si pencari cap, petugas itu merokok-rokok dan tertidur. Cap tak segera jatuh ke kertas. Menurutku itu adalah ilustrasi mengenai parahnya birokrasi di Indonesia. Berbelit-belit, lama dan tidak informatif . Akhirnya mendorong masyarakat mencari cara pintas, cepat walaupun butuh biaya mahal. Padahal apabila pelayanan birokrasi mudah dan cepat, maka korupsi tidak akan menjadi kebiasaan.
Sampai kapankah korupsi ini tetap ada? Menurutku korupsi tidak akan hilang bila tidak ada perubahan sistem dan kebiasaan yang kuat dari individu yang terlibat di dalamnya untuk melakukan perubahan.**
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
12:43 AM
3
komentar
Label: budaya, ID-Card, korupsi, Kota, pemerintah
04 November 2006
Satu Milyar di Malam Ramadhan
Gamma M. Jauhari
KESEMPATAN menarik ini datang pada satu hari di bulan Ramadhan tahun ini. Saya berkesempatan menghadiri undangan salah satu acara buka puasa bersama seluruh keluarga besar saya. Buka bersama kali ini diadakan di salah satu rumah saudara. Kebetulan sekali saudara saya merupakan seorang pengusaha terkemuka yang tinggal di bilangan Pondok Indah. Apa yang saya lihat disana? Dan apa yang menarik dalam acara tersebut?
Apa yang saya lihat setiba di rumah itu sungguh membuat saya terkesima. Sebuah bangunan yang tak hanya sangat megah dan mewah. Disangga pilar-pilar yang teramat kokoh. Menatap angkuh pada siapa pun yang hendak memasukinya. Aroma selera berkelas segera tercium.
Tata ruang dan seni arsitektur dalam ruangan tersebut benar-benar berselera tinggi. Ini pasti semakin menambah sempurna dari nilai bangunannya. Kesempurnaan itu semakin lengkap ketika saya memasuki bagian belakang rumah. Sebuah taman terhampar luas. Sebuah air mancur utama berikut anak sungainya mengalir ke seluruh bagian taman. Satu gazebo utama menjulang megah. Kemegahan gazebo utama itu makin dipermegah lagi oleh gazebo-gazebo lain yang berderetan di sisi kiri dan kanan mendampinginya. Seperti sederetan pengawal yang menjagai sang penguasa.
Bangunan tersebut tampaknya menggambarkan sebuah perkawinan antara sebuah kastil bergaya abad pertengahan dengan kemajuan modernitas di era globalisasi. Sebuah gaya bangsawan baru di abad 21. Tebak berapa nilai rumah itu? Belakangan saya baru tahu rumah itu seharga Rp600 miliar. Sebuah jumlah yang saya sendiri belum pernah seumur hidup bertatapan langsung. Bahkan, terfikirkan pun tak pernah.
Dalam rangkaian acara berbuka puasa dan shalat Tarawih bersama malam itu, hadir pula para tamu kehormatan. Mulai dari rekan-rekan sesama pengusaha hingga para pejabat daerah. Hadir juga gubernur, anggota DPD, DPR, DPRD, dan pejabat-pejabat lain yang berasal dari satu tanah kelahiran yang sama.
Mulanya saya berfikir malam itu merupakan malam ajang gagah-gagahan atas prestasi duniawi yang berhasil dicapai dari masing-masing orang yang hadir di sana. Dan tampaknya dugaan saya tak meleset. Memang seperti itu adanya.
Namun ada satu hal yang sangat menggugah saya. Ketika rangkaian acara shalat Tarawih, sambutan dari tuan rumah, sambutan para pejabat serta acara ceramah usai, acara itu ditutup dengan pengumpulan zakat. Koordinator pengumpulan zakat tersebut adalah satu yayasan yang ditunjuk oleh tuan rumah.
Kawan-kawan, berapa dana yang berhasil terkumpul? Mencengangkan. Dalam seketika Rp600 juta terkumpul dari tamu yang hadir. Jumlah tersebut belum termasuk dana dari tuan rumah. Lebih gila lagi, tuan rumah bersedia menutup angka tersebut hingga menjadi Rp 1 Milyar. Batinku bertanya, “Lalu berapa kekayaan mereka sesungguhnya?”
Mungkinkah ini wujud nyata mimpi-mimpi dari kaum dhuafa di bulan Ramadhan? Kalau benar, bulan ini menjadi satu bulan yang penuh berkah, agar mereka-mereka yang berkelebihan berkenan menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk diberikan kepada yang berkekurangan.
Saya jadi berangan-angan. Coba kalau setiap bulan itu bulan Ramadhan. Sehingga setiap hari mereka-mereka yang berkelebihan merasa selalu diketuk pintu hatinya oleh Yang Kuasa. Semestinyakah dalam waktu kurang dari sepuluh tahun bangsa ini akan terlepas dari jeratan kemiskinan yang berkepanjangan? **
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
3:15 PM
5
komentar
04 October 2006
And now I change my mind who is to blame
Sri Maryanti![]()
WHEN I told my friend that I had not got a train ticket to go to Solo for Lebaran holiday, he suggested me to buy an economy class ticket at Senen station, Jakarta. I was dismayed by his suggestion. Doesn't he know how horrendous the economy class condition is during the holiday season and most of all during Lebaran? Getting the ticket may not be a big problem, but getting into the train would be a huge problem. When it comes to transportation, the hectic of Lebaran holidays is unmatched. There have not been any changes or improvement whatsoever. This has been my concern for years.
Last year, I took a business class train i.e. Senja Utama from Solo to Jakarta. As a matter of fact, there is almost no difference between the business class and the economy class. The station was already overcrowded. It was completely chaotic. Maybe most people happen to have the same mindset that “In order to get a chance to be together with the family on Lebaran day, everything is worth sacrifying.”
When the train that I was waiting for finally arrived, I was surprised to see how packed it was . There were so many passengers inside. I got discouraged. I was wondering if I could really make it into that jam-packed train wagon and reach my seat. Although the fare increased unbelievably during the Lebaran season, the service has not changed a bit. It was as bad as it has always been. To make things worse, the station was also crammed with the ticket scalpers. I think what they have been doing all this time is to take advantage. The worse situation is, the more advantage they would take.
I had bought the ticket with a seat number but it was useless. Despite the fact that the train was already full with people, those supposedly would-be passengers were still trying hard to get into the train. They brought their luggages and other large boxes. It was appaling that no one inside the train was willing or making some efforts to open the doors of the train wagon although thousands of people were waiting outside.
Then came this man who looked like a soldier banging on the train's door angrily. It did not take him very long to have the door opened for him. Someone opened it from inside the train. As it was expected, everybody else was trying to get in. What a terrifying scene to see how they were jostling against each other! They were fighting for the chance to enter the train. I saw one of them could not brought with him the luggage as they were left out of the train. A baby was forcefully slipped into the train through the window. Believe it or not but the window’s panes could actually be opened for as wide as 25 centimetres only. However, the baby seemed to be able to move her body like a cat while entering the tight pane.
For a moment I was hesitated whether to take that train or to get the refund for my ticket. But I decided to take the train for I realised later on that it was an inevitable situation. In such a hard situation anybody would take that only few chances ‘to survive’ regardless other people. Callous, aggresive, even brutal attitude and behaviour maybe deemed normal in such situation. One could no longer judge whether anybody’s actions are right or wrong.
I was fighting my way through the crowd to get into the train. I can not help but smelling their nasty sweats. After one hour, I finally reached my seat as it was really hard for me to find in which wagon my seat was. And, as you may have thought, somebody had taken my seat. When I asked him to move, he only moved his buttock a bit. He just kept silent and did not utter a single word. What he did was only giving me a bit more space where I could hardly put my butt on. And, it was not even his seat. He had taken my seat and what really infuriated me was the fact that he did not even seem to care or at least feel guilty about it. As if it had not been enough, this man who was travelling with his family had two other members of his family sitting with us at the same seat which was supposedly only for 2 people. So I shared the seat with 4 people, 3 adults and 1 child. In addition, a woman and her baby were down there lying close to my feet. Awkwardly, I sat and tried to sleep for more than 10 hours on that damned trip. There go my Lebaran trip!
In case you forget, that was actually a business class train. It would be hard to imagine how the condition in the economy class would look like at time like this. One wagon could actually only accomodate about 80 people yet I was convinced that at that time there were definitely more than 150 people in my wagon. I could not recall how many more who were sitting and lying and standing on the corridor.
As the train left Solo, two passengers were quarrelling as they found their tickets were having exactly the same seat numbers.
And now I change my mind who is to blame.**
Relevant sidelinks:
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
7:06 AM
2
komentar
Label: budaya, English-version, Kebijakan, korupsi, Kota
26 September 2006
Siang Ubi, Malam Juga Ubi!
Iswanti Suparma
NAMANYA Defianus Kaka. Jenis kelaminnya laki-laki. Umurnya 1,7 tahun, tapi berat badannya hanya berkisar enam kilogram. Anak malang yang berbadan layu ini belum bisa berjalan. Defianus Kaka juga mengidap penyakit kambuhan gangguan saluran nafas ISPA dan malaria. Beberapa saat lalu —April 2006— dia baru saja keluar dari RS Caritas, Waitabula, karena marasmus.
Barangkali pertanyaan saya tak beda dengan yang Anda pikirkan. Makan apa Defianus ini, sampai semua tulang iganya tampak bersembulan dari tubuhnya yang telanjang?
Oh ya, dia telanjang bukan karena mau bergaya karena saya akan memotretnya, melainkan memang begitulah kesehariannya. Dia tidak berpakaian. Kalau tidur saja berselimut. Dalam foto, yang ada di sebelahnya adalah kakak kandung, dan yang lain adalah “Om”.
Bingung? Bagi orang luar Sumba, mungkin membingungkan, tapi tidak bagi orang Sumba. Maksudnya begini .. Defianus Kaka memiliki dua saudara kandung. Keduanya juga masih balita (lima tahun dan tiga tahun 10 bulan). Kristina Kaka adalah ibu dari ketiga balita ini.
Sementara itu, Kristina masih tinggal di tempat orangtuanya, pasangan Andreas Kodi Mete dan Margaretha Pati Bebe yang memiliki delapan anak. Kristina adalah anak pertama dari pasangan ini. Dan dua anak terakhir dari pasangan ini juga masih balita. Nah, anak bungsu pasangan Andreas dan Margaretha yang berumur 2,5 tahun inilah yang berfoto dengan kedua keponakannya. Satu adik perempuan Kristina sudah menikah, dengan satu anak berumur empat bulan.
Jadi, totalnya, dalam rumah panggung beratap daun ilalang berukuran sekitar delapan kali enam meter, tempat tinggal mereka itu, terdapat 14 jiwa, dan enam di antaranya adalah balita. Hal lazim di Sumba kiranya ibu dan anak perempuannya “berlomba” susul-menyusul dalam melahirkan.
Untuk menghidupi 16 jiwa, Andreas hanya mengandalkan 30 pohon jambu mete di kebunnya yang tak seberapa luas. Dari panen jambu mete, paling banyak Andreas hanya mengantongi Rp300.000. Kalau harga turun, malah paling hanya Rp200.000. Di sela pohon jambu mete, ditanami padi yang paling banyak menghasilkan satu karung atau lima blèk kaleng biskuit Winston. Atau, kalau ditanami jagung, hanya menghasilkan sekitar tiga sampai lima ‘bola’ (ukuran tempurung kelapa).
Kekurangan pangan? Sudah tentu! Untuk mencukupi kebutuhan pangannya, beberapa anak, Margaretha dan Andreas, bekerja sebagai buruh untuk membersihkan kebun jambu mete milik orang lain. Itu pun boleh dikatakan masih tak cukup.
Sehari, mereka paling hanya makan dua kali. Biasanya Margaretha memasak dua kali dalam sehari, dengan ukuran panci sembilan liter. Panci sebesar itu dipenuhi dengan ubi kayu. Paling-paling, Margaretha akan menambah masak sayuran, yang juga dari daun ubi.
Ubi inilah yang sehari-hari dimakan Defianus Kaka dengan saudara-saudaranya yang lain yang masih balita. Pagi ubi, siang ubi dan malam juga ubi! Makanan mereka tidak beda dengan makanan orang dewasa, mungkin bedanya hanya sedikit dihaluskan. Apa daya? Hanya itu kemampuan mereka. Syukur-syukur ada program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dari posyandu atau puskesmas, yang datangnya tidak tentu, tergantung ada proyek atau tidak dari Dinas Kesehatan! Jika tidak ada, ya sudah. Terima nasib!**
Acuan: Departemen Kesehatan RI, Tabel Baku Rujukan Penilaian Status Gizi Anak Perempuan dan Laki-laki, Usia 0 s.d. 9 Bulan, menurut Berat Badan dan Umur
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
11:51 AM
5
komentar
Label: budaya, busung lapar, Kemiskinan, masyarakat adat, Nusa Tenggara Timur
09 September 2006
Kerja
Sri Maryanti Dari kerja, manusia memperoleh martabatnya yang istimewa. Penaklukan bumi (dalam arti luas) hanya bisa dilakukan melalui kerja. Bekerja memampukan manusia mencapai kedaulatannya dalam dunia yang kelihatan sebagaimana layaknya baginya. Kerja akan lebih memanusiawikan pelakunya. Kerja adalah kunci persoalan sosial. Sebab bila manusia bekerja, ia bukan hanya mengubah hal-hal tertentu dan masyarakat, melainkan menyempurnakan dirinya sendiri pula. Manusia menjadi bernilai karena kenyataan dirinya sendiri daripada apa yang dimilikinya.
Apa yang hebat dari dokumen Laborem Exercens? Dan mengapa justru orang-orang yang semestinya memahaminya malah tidak tahu menahu? Bagiku dalam teks itu bertebaran banyak ‘ranjau’ yang sering membuatku bergidik. Telak benar teks itu menggores kesadaranku. Beda sekali dengan pemahaman kerja dalam benak orang sekarang yang bahkan mempertukang dirinya sendiri. Mereka tak tahu lagi untuk apa bekerja kecuali untuk bertahan hidup. Atau sebaliknya, bekerja mati-matian karena rakus.
Ini adalah keterpesonaan seorang yang bukan katolik pada satu dokumen yang dikeluarkan gereja. Laborem Exercens (baca: Dengan Bekerja) ditulis Paus Yohanes Paulus II tahun 1981. Anehnya, banyak orang katolik tidak paham bahkan tidak tahu isi dokumen ini. Bahkan mungkin pastor-pastor juga belum tentu memahaminya. Sungguh sayang. Dan tentu banyak juga orang menjadi sinis memandang dokumen ini dengan argumen bahwa Laborem Exercens tak memberi solusi yang cukup kongkrit terhadap masalah kehidupan manusia terkini.
Aku kagum benar oleh kalimat-kalimat dalam dokumen tersebut yang menaruh penghargaan tinggi pada kerja manusia. Bisa dibayangkan saat para penulisnya mengungkapkannya. Mereka berada dalam tingkat kejujuran yang tinggi sehingga apa yang mereka torehkan adalah buah-buah jiwa yang utuh.
Berikut saya kutip beberapa kalimat yang sebenarnya ada dalam bab yang berbeda-beda, namun aku tergerak untuk merangkainya menjadi satu paragraf.
Kalimat-kalimat di atas mengingatkanku pada ajaran Islam mengenai fungsi manusia sebagai ‘khalifahtullah fil ardz’. Manusia wakil Tuhan di muka bumi. Berarti manusia mengemban satu tugas untuk memelihara alam semesta ini. Keharmonisan alam semesta hanya bisa dijaga dengan kerja. Kerja menjadi sesuatu yang utama. Mungkin hal ini menjadi sejajar dengan apa yang disampaikan Laborem Exercens.
Kendatipun kerja merupakan sesuatu yang mulia, namun kenyataannya para pelaku kerja justru mengalami berbagai penderitaan dalam menjalani kerja. Hal ini diakibatkan oleh pandangan umum masyarakat yang keliru dalam memaknai kerja. Kerja lebih dipandang sebagai barang dagangan. Buktinya manusia diperdagangkan, bahkan pekerja-pekerja rumah tangga dipajang di toko-toko dan internet.
Tentu banyak lagi yang diungkap oleh dokumen ini terutama dalam menanggapi persoalan modern berupa kesenjangan dan penghisapan satu kelompok manusia terhadap kelompok yang lain. Dan harus tetap diakui bahwa dokumen ini tak seperti teori-teori sosial lainya yang menawarkan rumusan konkrit untuk mengatasi persoalan sosial yang kompleks ini. Namun dokumen ini memantulkan spirit kuat yang selalu mengingatkanku pada hakikat diriku.
Banyak orang takut jadi kristen-katolik karena katanya banyak terjadi usaha kristenisasi atau barangkali ‘katolikisasi’. Jangan takut menjadi katolik gara-gara membaca dokumen ini. Sampai sekarang aku tak pernah menjadi katolik. Bahkan sebaliknya, terpancing untuk terus mencari tahu hal serupa di agama-agama lain. Sangat mungkin sekali suatu saat aku bisa mengerti tentang fiqh mengenai kerja.**
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
5:32 PM
0
komentar
Label: budaya, Human trafficking, Indonesia, Konflik
19 April 2006
WHAT DO WE WORK ON?
HERALDING human rights analysis as our framework and norm in our research and delivering services, currently we focus on, first, helping resolve the problems of the migrant workers from Indonesia who are mostly working in Asia Pacific and Middle Eastern countries; second, conducting trainings of public budgetting analysis for indigenous people but also local councillors of Lembata district in East Nusa Tenggara.
Earlier we helped improve city poor people's participation in making public decisions, and lastly, we conducted similar activities focusing on malnutrition and hunger phenomenon in Indonesia with a deep down case study in E. Nusa Tenggara.
The first round of the first two programs are finishing soon. As we have concluded a review and assessment of what are the tasks of migrant worker attaches in Singapore and Malaysia we are looking forward to push through a proposed scheme of improved protection for the Indonesian migrant workers, particularly with serious problem of un-documentation.
On the Indonesia migrant workers issue, we conducted research and advocacy projects:
- to initiate overall protection perspectives for the stakeholders, i.e. 1) migrant workers associations and unions, including their families, and the NGOs working for them, 2) the governments, central and district levels, and 3) the recruitment and placement agencies to start drafting district level regulation for protecting the clean, due process from pre-departure up to re-integration. We have already published the study results, unluckily, still in Indonesian language. Please do see the post on the book. You may have the book for free only pay the shipping. Contact our secretary Indah MFP at ecosoc@cbn.net.id or ecosocrights@gmail.com.
- the suicide and fatal accidents phenomena befalling over 100 migrant domestic workers in Singapore; from 1999 up to 2005 there have been 124 of them found dead after falling from high apartment buildings. We have also published the result in a book published in 2005 entitled Women's body manipulation in silenced private domain: The problems of Indonesian migrant workers in Singapore. See the post on this publication.
- the rampant exploitation against migrant workers in the transit system for their return to village origins in Terminal 3 of the Jakarta international airport of Sukarno-Hatta; this post to the publication of this research: The transit system of the return of the Indonesian migrant workers at Terminal III of the Jakarta airport and the Tanjung Priok's Jakarta port -- Analysing the problems and reconsidering solutions.
- problem mapping of the Indonesian migrants working overseas from recruitment process, during their working period overseas, and after they return to the country
- to build database of the Indonesian migrant workers that will help the networking to monitor human rights abuses against them
- See our articles on Indonesian migrant workers.
On hunger in Indonesia, we focus
- to conduct comprehensive, comparative research on hunger in East Nusa Tenggara province with case studies in four districts of W. Sumba, E. Sumba, Southern Timor Tengah (TTS), Sikka and also the provincial capital of Kupang. We have produced booklet containing the research result in February 2007. Please contact us for the copy.
- to build networking in an attempt to resolve the malnutrition and hunger problems through campaign and advocation activities. We focus particularly in East Nusa Tenggara and West Java, both are the epicenter of the hunger phenomena during 1998 until 2005,
- to conduct assessment on hunger problem in East Nusa Tenggara. At the present we finalize our recent field researches in five selected districts of Kupang city, Kupang, West Sumba, East Sumba, Southern Central Timor and Sikka. We identify the main causes of hunger in the areas.
- We also produce video documentation, depicting the depth of the hunger problem and the local people’s efforts to resolve it.
- See our articles on malnutrition, famine and hunger in Indonesia, particularly East Nusa Tenggara.
On the acute diverse economical, social, political problems of the Jakarta metropolitan city, the capital of Indonesia, we focus on conducting participatory research to help define innovative measures to improve city poor people’s participation in making public decisions that directly affect their life. As we know the fast growing Jakarta yet not in a discrete fashion is yet to intervene for resolving acute city problems like traffic jam and inefficiency only with taking unpopular, short-cut policy like forceful evictions. There are two main objectives of this on-going research:
- To identify main reasons why public participation of the poor is very crucial to improve current sloppy city management,
- To identify possible concrete solutions to achieve public recognition of the poor people’s basic rights in their participation of any city policy making.
We recently publish book expounding the results of the research. You may see the introduction made by noted architect and 'culture man' Marco Kusumawijaya. You may also get the book by contacting us. Click here for post on the book.**
Diposting oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
3:43 PM
Label: budaya, buruh migran, English-version, Kebijakan, korupsi, Liberalisasi




















Untuk Hari Ini
Babu Negara
Olkes Dadilado
Education21
Rairo
Geworfenheit
Kodrat Bergerak
Chi Yin
aha!
John's blog
ambar
andreas harsono
bibip
Space & (Indonesian) Society
dreamy gamer
sundayz
wadehel
rudy rushady
Timor Merdeka
G M
Karena Setiap Kata adalah Doa
Sarapan Ekonomi
wisat
Adhi-RACA