Samuel E.I. Fallo: ”Masyarakat butuh pemimpin yang bisa dijadikan panutan.”

Oleh: Albert Buntoro

"SAYA juga berkebun, saya kasih contoh mereka (masyarakat) menanam jagung, sayur, dan lombok. Lalu mendapat makan dan uang dari hasil kebun. Saya berkebun supaya masyarakat lihat dan melakukan hal yang sama."

BEGITULAH kata Samuel E. I. Fallo, camat Amanuban Barat, kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketika itu kami menanyakan tentang salah satu usaha yang dilakukannya dalam memperbaiki masalah pangan dan ekonomi masyarakat. Apa yang telah dilakukannya bukanlah sesuatu yang besar bagi kebanyakan orang. Namun tampaknya itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemimpin yang tak banyak bicara soal konsep dan janji-janji, melainkan pemimpin yang bisa menjadi contoh dan panutan. Masih adakah pemimpin lain yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat?

"Kunci agar masyarakat bisa berdaya adalah tergantung pada bagaimana pemimpin bisa memberikan contoh dan menjadi panutan." Samuel E. I. Fallo

Menjadi seorang pemimpin yang bisa dijadikan panutan bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh kebanyakan orang. Apalagi ketika menghadapi berbagai kerumitan permasalahan di lingkungan atau organisasinya. Begitu juga saat menghadapi tawaran-tawaran yang menggiurkan. Psikolog Sartono Mukadis menyebutkan bahwa pemimpin yang bisa dijadikan panutan adalah pemimpin yang hidup sederhana, jujur dan disiplin. Seperti yang dikutip oleh salah satu media nasional, dia berujar, ”Nafsu hidup mewah melebihi kemampuan, merangsang jiwa untuk korup.”

Apa yang dikemukakan Sartono bukanlah kiasan semata. Ungkapannya seperti sebuah teguran kepada manusia Indonesia akan sebuah kondisi bangsa yang tak pernah kunjung selesai. KORUPSI. Bukan saja dalam bentuk finansial, melainkan juga dalam berbagai macam segi kehidupan, seperti waktu, pekerjaan, maupun ide atau gagasan. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan seorang pemimpin yang bisa hidup sederhana dan jujur di Indonesia.

Namun di kecamatan Amanuban Barat, kabupaten TTS, propinsi NTT, daerah yang umumnya tak dikenal banyak orang, di situlah kami menemui Samuel E.I. Fallo, seorang camat panutan bagi masyarakatnya. Fallo —panggilan akrabnya— di antara yang langka dari para pemimpin di NTT yang mau turun ke masyarakat. Dia mendengar keluhan dan permasalahan masyarakat secara langsung, masuk ke gereja-gereja untuk memberikan motivasi serta nasehat-nasehat agar masyarakat mengurangi pesta-pesta adat. Bukan itu saja, dia pun meluangkan waktu untuk menggali tanah, menanam dan menjual hasil ladang untuk memberikan contoh kepada masyarakatnya. Kesederhanaan juga menjadi bagian dalam hidup Fallo, rumah yang berada jauh dari jalan utama, sekitar satu kilometer bisa menjadi gambarannya. Sementara rumah dinas yang berada persis di kantor kecamatan ditinggali oleh penjaga sekaligus cleaning service di kecamatan.

Usaha dan kesederhanaan lulusan pascasarjana untuk bidang ilmu pemerintahan ini cukup membuahkan hasil bagi kesejahteraan masyarakat. Kini masyarakat sudah mulai mengusahakan pemanfaatan lahan-lahan kosong untuk ditanami tanaman pangan. Alhasil saat musim kering masyarakat tidak lagi mengalami kekurangan pangan, bahkan kecamatan yang dipimpinnya ini menjadi salah satu penyedia sayur-mayur, kacang-kacangan, dan jagung bagi kecamatan lainnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga menjadi lebih terjamin. Hal ini tampak dari jumlah penduduk miskin yang berada pada posisi kedua paling sedikit setelah kota Soe (BPS 2004).

Memilih untuk hidup bersama masyarakat

Baginya melayani dan mengabdi kepada masyarakat adalah dengan tinggal dan hidup bersama mereka. Prinsip itulah yang membuat dirinya tak lagi meneruskan profesi sebagai pejabat di kabupaten. Dia merasa tak nyaman ketika bekerja di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) selama lima tahun, karena menurutnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dan menyentuh kondisi masyarakat yang sebenarnya. ”Saya merasa bersalah, karena dulu di kabupaten saya banyak membuat konsep-konsep untuk kebijakan pembangunan yang ’ideal’, tetapi kondisi masyarakat tidak sesuai dengan yang kita buat itu,” jelasnya.

Belajar dari pengalaman inilah yang membuatnya menjadi lebih kritis pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Dia mengkritisi bahwa kebanyakan program yang dibuat oleh pembuatan kebijakan di kabupaten mengabaikan musyawarah-musyawarah yang berasal dari bawah (musbangdes/dus), akibatnya program-program yang dianggarkan dalam APBD merupakan keinginan pembuat kebijakan dan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dia juga keras mengkritisi pejabat pemerintahan kabupaten yang umumnya mengirimkan stafnya saja untuk hadir dalam perencanaan pembangunan di kecamatan. Dia berani menyuruh wakil dari pejabat pemerintah kabupaten untuk pulang, karena dia merasa wakil tersebut tak punya kekuatan untuk bicara ke atas. ”You sekarang tidak usah bicara, kalau you punya pimpinan yang datang baru boleh angkat bicara,” ungkapnya dengan nada kesal.

Paham atas kondisi di pemerintahan kabupaten, dia selalu mengajak anggota dewan dan pejabat daerah yang berkunjung ke wilayahnya untuk turun lapangan. Bahkan dia menolak atau melarang diadakannya pertemuan warga antara anggota dewan atau pejabat kabupaten dengan masyarakat di kantor kecamatan. Ketegasan ini bukanlah tiada hasil. Sampai sekarang sudah tidak pernah ada lagi pertemuan dewan di kantor kecamatan, melainkan langsung di kantor-kantor desa.

Apa yang sudah dilakukan oleh Fallo berikut hasil-hasil yang sudah dicapainya bukanlah akhir dari sebuah perjalanan kepemimpinan. Tugas dan tanggungjawab sebagai seorang camat masih harus diembannya lagi untuk satu sampai dua tahun mendatang. Maju terus pak Camat. ***