Sekolah Dasar di Pedalaman Papua: Mereka Butuh Dukungan Kita

Seorang guru SMA di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, terpaksa menghentikan pelajaran yang baru saja dimulainya. Sakit kepala berat tiba-tiba saja menyerangnya, setelah ia menunjuk beberapa muridnya untuk membaca. Segera ia tinggalkan kelas, masuk ke ruang guru dan menelan dua tablet obat sakit kepala. Ia begitu shock ketika menghadapi kenyataan, muridnya belum lancar membaca. Hari itu adalah hari pertamanya mengajar di Papua.


Kalau pada tingkat SMA saja masih ada murid yang belum lancar membaca, tentulah di tingkat SMP lebih banyak lagi siswa yang belum lancar membaca. Rupanya beban mengajar para guru SMP di Papua tidaklah ringan. Buruknya kondisi pelayanan pendidikan dasar di Papua memaksa mereka untuk mengambil sebagian besar tanggung jawab yang harusnya diemban oleh para guru SD, yaitu membuat anak-anak lancar membaca.

Beratnya beban guru membuat para guru SMP juga tidak tuntas dalam menyelesaikan masalah yang ditinggalkan para guru SD. Tidak ada pilihan bagi para guru SMP selain menyerahkan sisa masalah itu kepada guru SMA. Artinya, meskipun siswa di SMP-nya belum lancar membaca, mereka tetap saja melepaskan siswanya untuk melanjutkan pendidikan ke SMA.



Rendahnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan dasar memaksa para guru harus berbagi beban. Guru SD menyerahkan masalah untuk diselesaikan guru SMP dan guru SMP meneruskan masalah tersebut kepada guru SMA. Anda tentu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan sekolah dasar di Papua?


Ketika mengunjungi kampung-kampung di kabupaten Maybrat dan menyaksikan sendiri bagaimana kondisi sekolah dasar di sana, sulit bagi kami untuk percaya bahwa anak-anak yang tengah bersekolah SD di kampung-kampung itu benar-benar warga negara RI yang sudah 66 tahun merdeka. Sebab selain kibaran bendera merah putih yang sudah koyak dan pudar warnanya, kami tidak temukan tanda-tanda lain bahwa mereka itu adalah bagian dari Indonesia. Yang tampak menonjol dari kondisi sekolah SD di sana adalah fenomena bahwa sekolah mereka ditelantarkan. Padahal semangat para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka sangat tinggi. Sayang, semangat ini tidak didukung oleh perhatian pemerintah terhadap kualitas layanan pendidikan dasar. Berikut adalah sedikit gambaran tentang kondisi sekolah dasar di kabupaten Maybrat.

SD di Kampung Seiya

Sekolah dasar di kampung ini sudah berjalan sejak 1952, bersamaan dengan berdirinya kampung Seiya. SD yang dibangun oleh Belanda ini biaya operasionalnya dulu juga disubsidi oleh Belanda. Sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah dasar bagi lebih dari 134 KK dan 459 warga kampung Seiya. Warga di kampung ini mengaku, SD di kampung mereka sudah mencetak banyak lulusan yang menjadi sarjana.


Sayangnya kualitas pendidikan di SD ini semakin lama semakin merosot justru setelah berada dalam pengelolaan pemerintah RI. Sejak 2001 proses belajar mengajar di sekolah ini tersendat. Bahkan dari tahun 2005 sampai 2010 proses belajar mengajar praktis terhenti karena tidak ada guru. Hanya ada kepala sekolah yang merangkap sebagai guru. Guru yang hanya satu inipun sudah lama tidak hadir. Proses belajar mengajar macet dan siswanya terlantar. Sekitar 30 anak yang tengah menempuh pendidikan di SD itu akhirnya putus sekolah. Hanya ada tiga anak di kelas 6 yang masih terus bersekolah karena orang tua memindahkan mereka ke SD di kampung lain. Kondisi ini membuat kepala kampung mendatangi bupati, dinas pendidikan dan Uskup (kepala gereja setempat).

Pada tahun 2010 proses belajar mengajar di SD ini mulai berjalan kembali setelah seorang pastor (rohaniwan Katolik) sukarela menjadi kepala sekolah dan mengajar di sekolah itu bersama seorang guru honorer. Namun gaji guru honorer inipun tersendat. Enam bulan berturut-turut guru honorer mengajar tanpa gaji. Demi menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, masyarakat akhirnya bergotong royong mengumpulkan uang untuk membayar gaji guru honorer.

Selain ketiadaan guru, masalah lain yang dihadapi sekolah ini adalah ruang kelas dan buku. Rombongan belajarnya ada enam, tetapi ruang kelasnya hanya ada tiga. Jadi satu kelas dipakai untuk dua rombongan belajar. Kantor guru pun tidak ada. Selain itu juga tidak ada buku paket untuk siswa. Bahkan buku pegangan untuk guru pun tidak ada.

Kampung Seiya sendiri adalah kampung terjauh di distrik Mare, berjarak 30 Km dari kampung Sire. Jarak tempuh yang jauh dan minimnya sarana prasarana sekolah serta minimnya fasilitas untuk guru, membuat guru tidak betah mengajar di kampung ini. Ini yang membuat proses belajar mengajar di SD Seiya berjalan seadanya. Para orang tua di kampung ini merasa jadi korban pemerintah yang kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan dasar. Ada orang tua yang mengaku anaknya baru bisa masuk SMP setelah berumur 15 tahun. Ketiadaan guru dan tersendatnya proses belajar mengajar membuat anaknya terlambat masuk SD. Setelah lulus SMP anaknya memutuskan untuk tidak melanjutkan ke SMA. Ia malu karena umurnya sudah lewat.

SD di Kampung Sun

Tahun 1999/2000 kampung Sun mulai berdiri dan sejak saat itu pula berdiri sekolah dasar darurat yang dibuat warga dari bilik bambu. Meski sudah dibangun sejak tahun 2000, namun proses belajar mengajar baru berjalan tahun 2001. Waktu itu hanya ada satu guru yang mengajar. Tapi kemudian guru ini dipindahkan. Tahun 2002-2008 pendidikan berjalan tersendat dan pada akhirnya mandeg karena tidak ada guru. Masyarakat kemudian pergi ke Sorong Selatan menghadap dinas pendidikan. Mereka bicara soal pendidikan di kampung mereka.

Pada tahun 2007 masyarakat berswadaya untuk membangun ruang kelas, mengganti bilik bambu menjadi bangunan permanen. Tahun 2008 bangunan sekolah berhasil diselesaikan. Setelah ruang kelas berdiri, masyarakat menghadap dinas pendidikan agar sekolah mereka diberi tenaga guru. Tahun 2009 ada tenaga guru yang ditempatkan di kampung ini.

Sebelum ada tenaga guru tetap, siswa di SD ini diajar oleh seorang warga kampung yang secara sukarela mengajar anak-anak. Tenaga sukarela ini mengajar dari tahun 2007 sampai 2009. Tahun 2009 guru sukarela ini berhenti mengajar karena diangkat PNS dan ditempatkan di kecamatan lain.

SD di kampung ini sebelumnya hanya menyelenggarakan pendidikan sampai kelas 3. Untuk melanjutkan ke kelas yang lebih tinggi mereka harus pergi ke SD induk yang yang ada di ibukota distrik. Namun sejak 2008/2009 SD ini mulai menyelenggarakan pendidikan untuk siswa kelas 4 dan 5. Kelas 6 baru dibuka pada tahun 2010.

Sekarang ada dua guru di SD ini. Satu guru merangkap sebagai kepala sekolah. Meski sudah ada dua guru tetap, tetapi proses belajar mengajar belum juga berjalan lancar. Kehadiran guru masih menjadi masalah. Warga mengaku, dalam satu tahun hanya 3-4 bulan saja guru hadir mengajar. Selebihnya, guru pergi ke kota dan meninggalkan sekolah, entah untuk urusan dinas atau urusan keluarga.

Selain kehadiran guru, buku juga jadi masalah. Buku paket untuk murid dan buku pegangan untuk guru sangat tidak memadai, baik dari segi kurikulum, keutuhan kondisi buku, maupun jumlahnya. Meski guru sering tidak hadir dan buku tidak cukup tersedia, tapi anehnya saat ujian nasional siswa di SD ini lulus 100 persen. Padahal anak-anak menghadapi ujian nasional tanpa persiapan belajar karena guru tidak ada, buku juga tidak ada. Guru baru datang beberapa hari menjelang pelaksanaan ujian. Masyarakat dibuat tidak mengerti dengan kelulusan yang 100 persen ini.

Rendahnya kualitas pendidikan dasar di sini membuat anak-anak dari kampung Sun yang melanjutkan SMP di kota (Sorong) seringkali merasa minder karena pelajaran mereka tertinggal jauh dari anak-anak kota. Rasa minder ini seringkali juga membuat anak-anak dari kampung ini memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Mereka merasa kesulitan untuk mengejar ketertinggalan pelajaran dengan siswa yang bersekolah di kota. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat anak-anak kampung itu sebenarnya pintar. Tapi karena proses belajar mengajar di SD tidak lancar, akhirnya mereka yang jadi korban.


SD di Kampung Mosun

SD di kampung ini kondisinya lebih baik daripada SD di dua kampung pertama. Ada 4 tenaga guru yang mengajar di sana, terdiri dari kepala sekolah, dua guru tetap dan satu guru honorer. Kepala sekolah dan guru semuanya asli anak kampung setempat. Ruang kelas juga ada enam, jadi setiap rombongan belajar menempati satu ruang kelas.


Meski sudah ada 4 tenaga guru, tapi tetap saja guru dirasa kurang. Kepala sekolah sendiri mengajar tiga kelas (kelas 1,2, dan 3). Itulah mengapa ruangan di kelas 1,2, dan 3 dibuat tanpa sekat. Dengan cara demikian, guru bisa dengan mudah mengawasi dan pergi dari satu kelas ke kelas yang lain. Berbeda dengan dua SD yang terdahulu, kepala sekolah di SD ini lebih punya komitmen dan dedikasi terhadap pendidikan. Ini yang membuat kepala sekolah mengambil tanggung jawab untuk mengajar kelas 1,2, dan 3, yang menurutnya lebih butuh perhatian. Dengan mengambil tiga kelas pertama, kepala sekolah di SD ini punya target, siswa yang duduk di kelas 4 sudah lancar membaca.

Meskipun jumlah guru relatif mencukupi dibandingkan SD di dua kampung lainnya, bukan berarti tidak ada lagi masalah di SD ini. Seperti dua SD sebelumnya, SD di sini juga menghadapi kendala ketiadaan buku paket untuk para siswa. Sebenarnya ada dana BOS yang bisa dipakai untuk beli buku. Namun pada kenyataannya dana BOS tidak mencukupi untuk beli buku. Pemberian dana BOS itu sendiri tidak memperhitungkan besarnya transportasi untuk pembelian perlengkapan belajar mengajar. Padahal membeli perlengkapan itu harus ke kota dan biaya transportasinya mahal sekali. Sekali jalan Rp 350.000.

Guru SD tidak mendapatkan fasilitas transportasi yang memudahkannya dalam menjalankan tugas. Sementara dalam dana BOS juga tidak ada komponen untuk membiayai transportasi guru untuk keperluan dinas. Jadi kalau ada keperluan dinas di kabupaten, guru harus membiayai sendiri transportasinya.

Sebelum ada dana BOS, kepala sekolah, guru, dan masyarakat di kampung ini bergotong royong membayar guru honorer. Bahkan Kepala sekolah dan guru di SD ini secara sukarela menyerahkan gajinya Rp 50.000 – Rp 100.000 setiap bulan untuk membayar gaji guru honorer. Padahal gaji kepala sekolah hanya Rp 2 juta dan setelah dipotong macam-macam, setiap bulan gajinya tinggal tersisa Rp 1 juta untuk membiayai hidup keluarganya. Tingkat kesejahteraan guru SD sangat rendah. Selain gaji yang tidak mencukupi, sudah 11 bulan lebih guru belum terima jatah beras, uang lauk pauk dan insentif. Tidak heran kalau guru juga harus berkebun dan mencari tambahan penghasilan guna menutupi kekurangan. Fasilitas untuk tempat tinggal guru juga tidak ada. Para guru masih numpang tinggal pada warga.

SD di Kampung Konja

Sekolah Dasar di kampung ini sudah berjalan sejak tahun 1961. Hanya saja SD ini baru menyelenggarakan pendidikan untuk kelas 5 dan 6 tahun tahun 2005/2006. Sebelumnya hanya ada kelas 1 sampai kelas 4 karena sekolah ini statusnya masih SD basis, yang menyelenggarakan pendidikan hanya sampai kelas 4. Untuk melanjutkan ke kelas 5 dan 6 murid SD ini harus pergi ke SD induk yang ada di Ayawasi.

Sejauh ini proses belajar mengajar berjalan lancar karena tenaga guru lebih banyak daripada di SD lainnya. Ada enam guru – termasuk kepala sekolah – yang berstatus PNS. Selain guru tetap, ada juga guru relawan yang mengajar tanpa dibayar. Bahkan di sini ada guru relawan yang sudah 10 tahun mengajar. Guru yang mengajar di SD ini adalah juga warga kampung setempat. Karena itulah sekolah di sini tidak punya masalah dengan mangkirnya guru. Sebab para guru yang mengajar di sekolah ini punya komitmen dan dedikasi tinggi terhadap pendidikan di kampung mereka. Mereka punya prinsip, mengajar di sekolah kampung seperti membangun kampung sendiri.


Terkait dengan tenaga guru, masalah yang dihadapi SD di kampung ini bukanlah ketiadaan atau ketidakhadiran guru tetapi usia para guru yang sudah mendekati pensiun. Padahal sampai sekarang belum ada tenaga guru muda yang diharapkan dapat menggantikan mereka. Selain itu, fasilitas bagi para guru juga minim. Para guru belum punya rumah. Mereka masih tinggal menumpang di rumah-rumah warga. Kesejahteraan guru sangat rendah, sehingga guru terpaksa harus berkebun untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Sama seperti di SD lainnya, listrik tidak ada, demikian juga dengan buku-buku yang menunjang kelancaran belajar mengajar. Buku paket yang ada sudah kadaluwarsa, tidak sesuai lagi dengan kurikulum yang berlaku. Kurikulum sudah beberapa kali berubah, sementara buku pegangan guru dan buku paket untuk murid dari dulu belum juga diganti.

Relatif lancarnya proses belajar mengajar di sini tidak terlepas dari peran masyarakat yang aktif mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Dukungan masyarakat terhadap pendidikan dasar diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti swadaya menambah ruang kelas, pengadaan mebel (kursi dan bangku), pengadaan buku pelajaran untuk siswa, dan lainnya. Kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, bisa jadi proses belajar mengajar juga akan tersendat seperti yang terjadi pada SD di kampung lain, mengingat dana BOS tidak mencukupi untuk membiayai operasional sekolah.

Bayangkan saja pada tahun 2008 pemerintah memberikan bangku sekolah untuk SD di sini tanpa dilengkapi dengan kursi. Anak-anak pergi ke sekolah dengan membawa kursi sendiri. Kondisi ini membuat masyarakat bergotong royong membeli kursi untuk sekolah. Demikian juga dengan buku. Dengan dana BOS, sekolah hanya bisa membeli dua buku. Buku lainnya dibeli dari dana yang dikumpulkan oleh masyarakat. Bahkan pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah pun dibiayai oleh masyarakat. Untuk mendapatkan dana bagi sekolah di kampung mereka, masyarakat memutuskan untuk membuat lelang hasil buruan, menarik sumbangan sukarela dari warga masyarakat yang bukan orang tua murid, dan menarik sumbangan wajib dari para orang tua murid.

Solidaritas

Meski hanya sedikit yang kami paparkan, namun yang sedikit ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi sekolah dasar di pedalaman Papua. Sebab meskipun ragam masalah yang dihadapi sekolah-sekolah di pedalaman Papua berbeda-beda, namun perbedaan itu punya akar yang sama, yaitu miskinnya komitmen pemerintah terhadap kualitas pendidikan dasar di pedalaman. Semangat anak-anak untuk belajar dan animo masyarakat terhadap pendidikan seperti bertepuk sebelah tangan.


Kita tidak bisa menutup mata terhadap kondisi pendidikan dasar bagi anak-anak di daerah pedalaman. Anak-anak di pedalaman itu butuh dukungan dan solidaritas kita. Kita bisa berbuat sesuatu bagi mereka. Kami sendiri juga tidak akan menutup mata. Kami tengah berupaya melakukan sesuatu untuk mereka.

Bila anda punya usulan atau apapun yang bisa mendukung upaya kami dalam membantu mereka, jangan ragu untuk menghubungi kami via email: ecosoc@cbn.net.id atau via telepon/fax (021-8304153) atau datang langsung ke kantor kami (Institute for Ecosoc Rights, Jl. Tebet Timur Dalam VI-C/17 Jakarta 12820). Dukungan dalam bentuk buku (buku pelajaran dan buku bacaan), alat tulis dan alat peraga bisa dikirimkan langsung ke mitra kerja kami : Albertus Bambang Buntoro (SPVD) d/a Keuskupan Manokwari‐Sorong, Jln. Jenderal A. Yani No. 83, Kotak Pos 183 Sorong 98413 Papua Barat. ***