Kali dan Kaum Miskin

Berjuta Jarak Jakarta-Bangkok (4)

SIKAP dan cara pandang pemerintah Bangkok terhadap persoalan kemiskinan dan kekumuhan itu setidaknya bisa saya lihat dari cara mereka menangani masalah pemukiman miskin yang ada di bantaran kali. Terhadap pemukiman seperti ini bukan penggusuran yang mereka kedepankan – seperti yang selama ini dilakukan pemerintah Jakarta, melainkan peremajaan. Komunitas miskin penghuni bantaran kali itu difasilitasi dengan bantuan untuk memperbaiki rumah dan lingkungan fisik mereka, termasuk untuk terasering kali.
Tidak mengherankan kalau kali di Bangkok tertata rapi, meski di kanan kirinya dihuni komunitas miskin. Bahkan ada kali yang tepiannya dihias dengan lampu dan bangku-bangku tempat istirahat bagi para pejalan kaki. Bukan hanya fisik kalinya yang menjadi perhatian mereka, tetapi juga kehidupan sosialnya. Komunitas miskin penghuni bantaran kali itu difasilitasi agar dapat mengorganisir diri, merancang dan menyusun rencana peremajaan pemukiman dan lingkungan fisiknya sendiri.
Bagaimana peremajaan pemukiman miskin pinggir kali itu mereka jalankan? Saya akan gambarkan dari apa yang dialami komunitas Ruam Samakkee di daerah Ramkhamhaeng Soi 39, satu dari sembilan komunitas miskin yang sempat saya kunjungi. Komunitas ini adalah komunitas pinggir kali yang sudah selesai menjalani proses peremajaan. Pemukiman yang semula kumuh itu kini telah berubah menjadi bersih dan tertata. Komunitas yang terdiri dari 124 KK ini menempati lahan seluas 0,8 hektar milik Crown Properti Biro (CPB). Proses peremajaan ini berawal dari perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan sebagai komunitas legal/formal. Pengakuan ini mereka butuhkan untuk dapat memperpanjang masa sewa lahan yang mereka tempati.

Setelah perubahan status dari komunitas informal menjadi komunitas formal mereka dapatkan dan perjanjian sewa lahan dalam jangka waktu 30 tahun pun telah disetujui pihak CPB sebagai pemilik lahan, pada Mei 2003, mereka merancang sebuah rencana peremajaan komunitas. Dengan dibantu seorang arsitek muda, mereka merancang desain pembangunan rumah berlantai dua. Rencana ini kemudian diajukan ke pihak pemerintah, yang dalam hal ini ditangani oleh Community Organizations Development Institute (CODI) – lembaga pemerintah di bawah kementrian pembangunan sosial dan keamanan manusia (Ministry of Social Development and Human Security).

Atas dasar rencana yang diajukan komunitas Ruam Samakkee itu, pemerintah memberi bantuan dalam bentuk: 1) bantuan pinjaman lunak untuk perbaikan atau pembangunan rumah; 2) bantuan dalam bentuk hibah dana untuk pembangunan infrastruktur, seperti air, listrik, sanitasi, jalan, sarana kesehatan, dll; 3) dana hibah bagi pengembangan organisasi, termasuk untuk pengembangan koperasi (simpan pinjam) yang sudah mereka miliki. Dari pengalaman komunitas-komunitas miskin yang saya kunjungi, saya bisa melihat bagaimana proses peremajaan komunitas miskin benar-benar menjadi alternatif bagi penggusuran. Pengalaman itu sekaligus membuktikan bahwa pembangunan tanpa menggusur itu sangat mungkin diwujudkan.

Tidak semua komunitas di Bangkok punya pengalaman yang sama. Ada komunitas-komunitas yang pemerintahnya hanya memfasilitasi pembangunan infrastruktur tertentu, seperti jalan dan selebihnya disediakan oleh pihak lain atau diadakan sendiri secara swadaya. Ada juga komunitas yang masih memperjuangkan untuk mendapatkan lahan pengganti atau yang sedang terancam digusur dan kini sedang bernegosiasi untuk mencari solusi.

Yang menarik dari pemukiman-pemukiman miskin di Bangkok adalah, adanya fasilitas yang jauh berbeda dari yang saya temukan di Jakarta. Yang menarik perhatian saya adalah di tengah padatnya pemukiman miskin itu masih terdapat ruang publik (dalam bentuk balai pertemuan, lahan kosong untuk acara bersama atau lahan kosong yang diisi dengan bangku-bangku untuk bersantai), tempat bermain anak dan alat pemadam kebakaran (yang ada hampir di setiap rumah). Mengherankan bahwa di tengah kemiskinan warga masih bisa berpikir tentang ruang publik dan tempat bermain anak. Hal seperti ini sulit dibayangkan bisa terjadi di Jakarta. Jangankan ruang publik atau tempat bermain anak, alat pemadam kebakaran saja tak bakal bisa ditemukan di tengah komunitas miskin di Jakarta.

Betapapun sama miskinnya, rasa aman dan terlindungi ternyata lebih banyak dirasakan oleh kaum miskin di Bangkok ketimbang di Jakarta. Di Jakarta, yang namanya kaum miskin tak pernah lepas dari posisi sebagai kambing hitam dari segala persoalan kota. Mulai dari banjir sampai kemacetan. Banjir tahunan disebut sebagai ulah kaum miskin pinggir kali, kemacetan dilihat sebagai yang terlahir dari tingkah para PKL dan asongan. Tidak mengherankan kalau pemerintah kota Jakarta cenderung sewenang-wenang terhadap kelompok miskin. Alih-alih menjamin rasa aman dari kebakaran, pemerintah Jakarta justru menggunakan pembakaran sebagai cara paling efektif untuk mengusir orang miskin, seperti diakui oleh Kasudin Trantib Jakarta Utara Toni Budiono.**


Berjuta Jarak Jakarta-Bangkok (7) — Kekuatan Civil Society
Berjuta Jarak Jakarta-Bangkok (6) — Penggusuran Jadi Masa Lalu
Berjuta Jarak Jakarta-Bangkok (5) — Program Baan Mankong
Berjuta Jarak Jakarta-Bangkok (4) — Kali dan Kaum Miskin
Berjuta Jarak Jakarta-Bangkok (3) — Kaum Miskin sebagai Aktor
Berjuta Jarak Jakarta-Bangkok (2) — City of Everything
Berjuta Jarak Jakarta-Bangkok (1)

Lihat versi Inggris.